Militer Kawal New normal

Oleh: SW. Retnani S.Pd. (Praktisi Pendidikan)

Sudah beberapa bulan ini, kita semua diwajibkan untuk bertarung melawan covid-19. Pertarungan yang tak seimbang sebab saat ini serangan pandemi wabah covid-19 sudah menelan korban 1.770 jiwa mulai dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki dan perempuan. Mengerikan dan menakutkan, pertarungan yang biasanya lekat dengan kemiliteran kini harus dihadapi oleh seluruh masyarakat awam. Kita semua tahu kalau Anggota militer memang dididik dan diajarkan untuk persiapan menghadapi serangan-serangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sebab tugas utama militer adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Maka tak heran apabila kita bertemu dengan para anggota militer pasti terkesan menakutkan, dingin, tegas, disiplin, kaku dan keras. Sikap yang demikian memang sangat diperlukan oleh para penguasa yang otoriter dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan adanya pengawalan dari militer, semua program, peraturan atau kebijakan pemerintah pasti disetujui oleh masyarakat baik secara sukarela ataupun paksaan. Artinya mau tidak mau masyarakat harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak boleh menolak meski peraturan itu mempertaruhkan dan membahayakan keselamatan jiwa mereka.

Seperti kebijakan pemerintah untuk menerapkan new normal di saat wabah pandemi covid -19 makin mengganas di nusantara. Kebijakan ini benar-benar bagai buah simalakama bagi masyarakat, disaat Lockdown masyarakat membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun pemerintah sama sekali tidak mencukupi kebutuhan pokok masyarakat baik pangan, sandang maupun papan. Sementara membuka diri untuk bisa hidup berdampingan dengan covid-19 yang artinya menerima peraturan new normal juga sangat beresiko bagi keselamatan jiwa masyarakat.

Melihat banyaknya pro dan kontra di masyarakat, pemerintah mengawal new normal dengan kekuatan militer penuh. Sebagaimana dilansir dari www. Liputan 6.com bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan peraturan untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal. Polda Jabar menyatakan adanya 17 ribu personil yang disiapkan untuk mengawal tatanan kehidupan normal baru tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan ketujuh belas ribu personil dari Polda Jabar tersebut akan mengawal pelaksanaan new normal di 15 wilayah yang tersebar di Jawa Barat, bahkan pengawalan new normal ini dibantu aparat TNI dan Satpol PP sehingga total menjadi 29000 personil.
Dengan kekuatan militer sebanyak itu masyarakat hanya bisa mengiyakan semua peraturan dari pemerintah, kalau kita teliti dan paham maksud yang tersirat, ternyata pemberlakuan new normal ini didasari oleh keinginan dan kebutuhan para oligarki yang merasa dirugikan atas kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama beberapa bulan terakhir. Peraturan PSBB ini telah membuat tumpukan pundi-pundi kekayaan para oligarki berkurang, maka jalan satu-satunya mengembalikan keuntungan mereka adalah memberlakukan kembali kondisi sebelumnya yakni kebijakan new normal. Karena desakan dan permintaan dari pihak- pihak pemegang modal besar inilah akhirnya pemerintah menyetujui diberlakukannya new normal walau harus mengorbankan keselamatan rakyatnya sendiri.

Kejahatan sistem sekuler kapitalisme telah nampak pada berbagai kebijakan pemerintah. Kebijakan yang bukan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik, namun kebijakan otoriter yang menguntungkan para pemilik modal besar. Sebagaimana dilansir dari tirto.id bahwa sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan belum waktunya berdamai dengan Corona dan tagar lawan corona masih harus diberlakukan karena menurut laporan MCCC keadaan daerah masih belum aman dari pandemi wabah covid- 19. Banyaknya penolakan kebijakan new normal dari masyarakat tak didengar oleh pemerintah bahkan kenyataannya rezim mengerahkan ribuan personel militer untuk mengawal kebijakan ini.

Sungguh miris kehidupan masyarakat di negara yang bersistemkan sekuler kapitalisme, penguasanya memihak para pemilik modal besar, sedangkan rakyatnya dijadikan budak yang harus siap melayani dan memenuhi semua kebutuhan atau keinginan para penguasa beserta kroni-kroninya. Rezim penguasa seperti inilah yang paling dibenci Sang Khalik, Allah SWT.
Sabda Rasululloh SAW.:

“Tidaklah seseorang yang diberi amanah Allah untuk memimpin rakyatnya, sedangkan ia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya masuk surga.” (HR. Muslim).

Rezim yang tak bertanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan rakyatnya pasti akan merasakan azab sang Maha Kuasa.

“Tiga golongan yang pertama kali masuk neraka: pemimpin yang sewenang-wenang, orang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan orang miskin yang sombong.” (HR. Ahmad).

Rezim penguasa yang tidak adil, sewenang-wenang, tidak amanah, zalim terhadap rakyat akan mendapat siksa yang pedih dari Sang Maha Pencipta.
Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.”
(QS. Asy-Syura 42: Ayat 42).

Nasib kehidupan masyarakat dalam sistem sekuler kapitalisme sangat jauh berbeda dengan masyarakat dalam sistem Islam. Satu-satunya sistem kehidupan yang berasal dari Sang Pengatur Kehidupan, Allah Azza wa Jalla. Sistem yang memberi petunjuk Hakiki kebahagiaan dunia akhirat, sistem yang memberikan solusi penyelesaian semua masalah kehidupan tanpa menimbulkan masalah baru.

Maka sesungguhnya yang kita butuhkan saat ini bukannya new normal apalagi sampai dikawal militer, sebab bisa berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang kita perlukan saat ini adalah New System, peralihan sistem kufur ke sistem Islam akan membawa tercurahkannya rahmat dan berkah Allah SWT. Sehingga negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warobbun Ghofur Negeri yang aman, adil dan sejahtera sebagaimana sejarah telah menorehkan Tinta Emas kejayaan Islam selama 13 abad lamanya.

Semoga adanya pandemi wabah covid -19 ini akan menyadarkan kita semua, bahwa kita sangat membutuhkan pemimpin yang bertakwa dan senantiasa membuat aturan serta kebijakan dalam mengelola urusan rakyat dengan berlandaskan Alquran dan As-Sunnah. Pemimpin yang bertanggung jawab pada kemaslahatan umat, pemimpin yang takut pada pembalasan kelak di Yaumil akhir dan pemimpin yang senantiasa mementingkan keselamatan rakyat dari pada materi. Inilah saatnya Syariah Islam Kaffah ditegakkan di negeri Zamrud Khatulistiwa. WaAllahu A’lam Bishawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *