Menggadaikan Safety Demi New Normal Life yang jadi Tren Global

Oleh: Mbak Poer

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari (Merdeka.com, 25/5)

Sedangkan di tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
Perusahaan diminta mengatur jarak antar pekerja minimal 1 meter.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di (Detik.news, 25/5)

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan. Dia mengatakan waktu penerapan skenario kerja ‘new normal’ ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid-19 (CNBC, 25/5)

Menurut Dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyebut new normal dalam menghadapi dampak buruk pandemi Covid-19 ini perlu segera dipertegas. Presiden harus punya keberanian membuat terobosan program yang jelas tentang hidup berdampingan dengan corona (Warta Ekonomi. Co.id, 27/5)

Pemerintah memang sudah merilis beberapa skenario new normal life untuk pekerja (PNS, BUMN dan Perusahaan). Semua upaya tidak akan menormalkan kondisi ekonomi jika tidak diiringi dengan peningkatan penanganan wabah dari aspek kesehatan.

Pemerintah juga belum memiliki peta jalan new normal life hanya mengikuti tren global tanpa menyiapkan perangkat memadai agar tidak menjadi masalah baru.

New normal life sendiri bertujuan untuk membangkitkan ekonomi namun membahayakan keselamatan manusia. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai di depan mata. Mengerikan, siapa yang ingin mengadaikan keselamatan diri dan keluarga tercinta menjalani anjuran yang belum terjamin keamanan dan keselamatannya.

Andai dari awal negara ini melakukan lockdown tanpa menimbang segi ekonomi, pariwisata atau devisa negara mungkin sekarang sudah sukses mengenyahkan virus kecil bernama covid -19.

Tapi sungguh kurang beruntung keselamatan rakyat tergadaikan demi keuntungan yang ditangguk segelintir pihak yang tak lain adalah kapital yaitu para pemilik modal yang mengatasnamakan negara.

Selain itu negara sendiri tak sanggup menanggung kebutuhan rakyatnya saat lockdown diberlakukan.

Sudah jelas tuntunan dalam Islam jika terjadi suatu wabah, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar.

Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Lantas sekarang belum terjadi puncak pandemi pemerintah melepas rakyatnya dalam new normal life, tanpa adanya riayah seperti memisahkan yang sakit dan yang sehat dengan tes Rapid atau SWAB misalnya. Memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai hingga semua siap dalam new normal life yang lebih safe dengan memperbanyak aktivitas online dan meminimalkan pertemuan bahkan menghindarkan kerumunan.

Fasilitas publik yang kurang memadai namun sudah melepas rakyat untuk kehidupan yang baru yang bersahabat dengan corona berarti membiarkan rakyat bertarung sendiri tanpa perlindungan, sama halnya seperti herd imunity. Dimana yang kuat bertahan dan yang lemah hilang dari peradaban alias inalillah (meninggal dunia).

Pemerintah bagai seorang ayah dan rakyat adalah anak yang seharusnya diayomi, tegakah seorang ayah membiarkan anaknya bertarung sendiri ditengah bahaya pandemi covid ini?

Kemana riayah yang harusnya hadir? Apakah riayah hanya berpihak pada para pemilik modal? Kemana lantangnya suara yang saat kampanye mencari dukungan yang katanya berpihak pada “wong cilik”?

Hanya Islam yang bisa memberi solusi yang efektif terhadap pandemi ini, lantas kenapa masih ada keraguan untuk menjalankan ketaatan pada syariat. Back to Islam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *