Menanti Masa Depan Afganistan Ditangan Taliban

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Ummu Agyta (IRT Dan Aktivis Dakwah)

 

Dalam beberapa terakhir dunia digemparkan oleh aksi kelompok militer Taliban di Afghanistan, tidak tanggung-tanggung kini taliban menguasai Ibu Kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan Afghanistan, hingga saat ini 85% wilayah Afghanistan telah dikuasai oleh Taliban.

Kelompok Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan memutuskan untuk menerapkan hukum Islam atau syariah Islam dalam sistem pemerintahan baru di negara itu. Mereka menolak mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi seperti yang digunakan di banyak negara.

Anggota senior kelompok tersebut, Waheedullah Hashimi, mengatakan sistem pemerintahan nantinya dapat diatur oleh dewan yang berkuasa, dengan panglima tertinggi Haibatullah Akhundzada kemungkinan besar akan tetap memegang kendali secara keseluruhan. Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kami kata Hashimi kepada Reuters, Kamis (19/8/2021). Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afghanistan karena sudah jelas, Ini adalah syariah dan hanya itu, ungkapnya.

Kemenangan Taliban ini sejatinya bukanlah kemenangan, sebab Amerika Serikat masih berperan penting di dalamnya, bahkan Amerika Serikat memastikan, pengaruhnya tetap menancap di Afganistan, dengan menggunakan negara-negara lain yaitu Pakistan, Turki, Asia Tengah seperti Kazaskistan, Usbekistan dan Tajikistan, oleh karena itu bisa disimpulkan negosiasi antara Taliban dan pemerintahan Afganistan yang menjadi kaki tangan Amerika Serikat, tidak mengarah pada pencabutan Amerika dari Afganistan, tetapi lebih tepat dikatakan untuk menipu, seolah-olah Amerika keluar dari pintu depan dan masuk kembali lewat pintu belakang, yang dijaga oleh para agen di Pakistan, Turki dan Iran.

Masuknya Taliban ke dalam negosiasi dengan Amerika dan agen-agennya, dalam rezim Afganistan, merupakan kesalahan besar, sebab kafir imperialis, hanya bernegosiasi untuk mencapai kepentingan mereka, apalagi saat ini Amerika sedang dihadapkan pada situasi yang sulit, dengan munculnya cina sebagai kekuatan militer dan ekonomi, di abad ini mengancam kepentingan Amerika. Kemudian kerugian Amerika selama pendudukannya di Afganistan, lebih dari 2400 tentara Amerika tewas di Afganistan selama 20 tahun peperangan, semua ini menunjukkan bahwa Amerika keluar dari Afganistan dengan kekalahan, tetapi tetap meninggalkan dan melindungi pengaruhnya, melalui negosiasi-negosiasi, sesuatu yang tidak dapat dicapainya melalui perang, negosiasi yang dilakukan Taliban Amerika Serikat, tidak akan membuahkan kemenangan Islam, sebab Amerika sebagai Negara yang berideologikan kapitalisme, akan memastikan itu tidak akan pernah terjadi. Selain itu juga berkompromi dengan barat bukanlah metode dakwah untuk penerapan Islam, yang pernah dicontohkan Rasulullah SWT.

Sebagian umat Islam yang tidak memahami dengan benar situasi politik di Afghanistan, mereka justru menyambut senang kemenangan Taliban di sana. Sebelumnya telah bocor laporan intelijen AS yang memperkirakan bahwa Kabul bisa diserang dalam beberapa pekan dan pemerintah Afganistan bisa runtuh dalam 90 hari. Taliban sendiri mengklaim telah merebut kota terbesar kedua di Afghanistan yaitu Kandahar. (bbc.com, 13/8/2021).

Pada 29/2/2020, telah terjadi perjanjian antara AS dan Taliban. Poin yang paling menonjol dalam perjanjian tersebut ialah pejabat AS dan Afghanistan mengumumkan bahwa AS dan NATO akan menarik pasukan mereka dari Afghanistan dalam waktu 14 bulan jika Taliban memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani di Doha (BBC News).

Lalu, mengapa AS dan Taliban bisa berkompromi lewat perjanjian Doha? Pastinya AS tetap berupaya mengamankan kepentingannya di Afghanistan.
Pertama: AS menjaga kepentingan di level global, sehingga ia tidak akan mengubah konstelasi global salah satunya lewat perjanjian Doha.
Kedua: AS merupakan negara imperialis yang akan tetap berusaha agar nilai-nilai AS tetap terjaga di setiap negeri muslim, yaitu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), membuka diri atas pasar bebas liberalisasi, dan sebagainya.

Tampaknya, AS berupaya menjalankan targetnya dengan melakukan perundingan damai demi mengamankan kepentingannya setelah operasi militer di Afghanistan mengalami kegagalan. The Economist berkomentar bahwa pemerintah AS telah gagal membangun Afghanistan yang tangguh dan mandiri, serta kalah dari gerakan pemberontakan. Ditambah lagi AS tidak siap menyokong Afganistan sebagai sekutu.

Pasukan AS telah menduduki Afganistan sejak 2001 dengan alasan mengawal proses demokratisasi dan menghalangi penguasaan oleh Taliban. Meski saat ini AS resmi menarik mundur pasukannya, tetapi tidak menutup peluang besar bagi AS untuk tetap mengendalikan negeri tersebut lewat perjanjian dan perundingan. Taliban telah masuk ke dalam negosiasi AS, sehingga pengaruh AS di Afganistan akan tetap bisa berjalan aman.

Kembalinya kekuasaan Afghanistan ke tangan pihak Taliban dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai sebuah sistem khilafah. Sebagian lagi khawatir situasi Afghanistan di bawah Taliban akan diwarnai konflik berkepanjangan. Faktanya hari ini Taliban mampu merebut Ibu kota dan kepresidenan hanya dalam beberapa minggu. Apakah Taliban mendirikan Khilafah atau mendirikan sistem sekuler dengan polesan klaim Islami?.

Pertanyaan di atas tentu harus dijawab bahwa sistem pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan, ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini.

Perbedaan sistem pemerintahan Khilafah dengan non-Khilafah adalah sebagai berikut.
1.  Khilafah bukan monarki (kerajaan).
Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan, umat tidak ada hubungannya dengan pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim.

Sebaliknya, dalam sistem Khilafah, Khalifah tidak diberi keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi hak-hak khusus yang mengistimewakannya di hadapan pengadilan, dari individu-individu umat. Khalifah dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.

2.  Khilafah bukan kekaisaran (imperium)
Sistem imperium itu sangat jauh dari Islam. Sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan di antara suku-suku di wilayah-wilayah dalam imperium. Sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerin-tahan pusat imperium, baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian

Sebaliknya, Islam menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah negara. Islam menolak berbagai sentimen primordial (‘ashabiyât al-jinsiyyah Islam tidak menetapkan bagi seorang pun di antara rakyat di hadapan pengadilan apapun mazhabnya, sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim.

Sistem pemerintahan Islam, dengan adanya kesetaraan ini, jelas berbeda dari imperium. Dengan sistem demikian, Islam tidak menjadikan berbagai wilayah kekuasaan dalam negara sebagai wilayah jajahan, bukan sebagai wilayah yang dieksploitasi, dan bukan pula sebagai “tambang” yang dikuras untuk kepentingan pusat saja. Islam menjadikan semua wilayah kekuasaan negara sebagai satu-kesatuan meskipun jaraknya saling berjauhan dan penduduknya berbeda-beda suku. Semua wilayah dianggap sebagai bagian integral dari tubuh negara.

3.  Khilafah bukan federasi.
Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sebaliknya, Khilafah berbentuk kesatuan. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya. Seandainya suatu propinsi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka propinsi itu dibiayai sesuai dengan kebutuhannya, bukan menurut pemasukannya. Seandainya pemasukan suatu propinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan biaya dari APBN sesuai dengan kebutuhan propinsi itu, baik pemasukannya mencukupi kebutuhannya ataupun tidak.

4.  Khilafah bukan Republik
Sistem Republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang, yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer.
Adapun dalam Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak di tangan rakyat, tetapi ada pada Allah. Tidak seorang pun selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram.

Dalam Islam, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar. (Lihat: QS at-Taubah [9]: 31).
Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi ini, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum, menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela, ada di tangan rakyat maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum-hukum syariah dengan dalih kebebasan. Ini jelas bertentangan dengan Islam yang menjadikan hak membuat hukum hanya ada pada Allah (QS Yusuf [10]: 40).
Atas dasar ini, sistem pemerintahan Islam (Khilafah) bukan sistem kerajaan, bukan imperium, bukan federasi, bukan republik, dan bukan pula sistem demokrasi.

Wallahu A’lam Bisshawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.