Media Makin Negatif Di Masa Pandemi?

Oleh : Aisha Besima (Aktivis Muslimah Banua)

 

Dimasa Pandemi saat ini, media makin negatif. Karena banyaknya pembatasan yang terjadi selama pandemi, membuat banyak warganet terpapar konten negatif. Dikarenakan penggunaan teknologi komunikasi digital yang masif selama pandemi.

Seperti dilansir dari Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, bermigrasinya aktivitas ke media komunikasi daring selama pandemi juga meningkatkan paparan konten negatif ke pengguna internet. Menurut Menkominfo, salah satu penyebab banyak warganet yang terpapar konten negatif yang menyesatkan adalah karena masifnya penggunaan teknologi komunikasi digital sebagai dampak dari pandemi Covid-19 (liputan6.com, 19/9/2021).

Jika diamati lebih mendalam, konten negatif terus saja semakin mewabah, misalnya saja ‘prank’ atau lelucon, menjahili dan mengisengi orang. Ada lagi yang lebih parah seperti pornografi, LGBT, penyimpangan seksual, perjudian, perdukunan/pesugihan, mistis. Dimedia sosial juga marak hoax/berita bohong, misinformasi. Masih banyak lagi, kekerasan, terorisme, radikalisme, Ujaran kebencian , penghinaan terhadap simbol negara juga dikategorikan sebagai konten negatif.

Lantas, apa yang menjadi pemicu akibat maraknya konten negatif saat ini? Dan apa motifnya? Jika ditelisik lebih teliti, ada beberapa kemungkinan yang dapat memicu dan motif terus menerusnya bermunculan konten-konten negatif. Ada yang berusaha agar mencari sensasi dan kontroversi untuk mengejar like, subscribe, atau viewer dalam target tertentu. Kemudian adalagi yang muncul dikarenakan menginginkan eksistensi diri dan kelompoknya. Bahkan ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan idiologi sampai merusak bangsa.

Maka, pemerintah mengambil tindakan. Pertama, pemerintah harus memblokir dan menghapus konten-konten negatif ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, menyebutkan sejak Agustus 2018 hingga September 2021 kementeriannya telah melakukan pemutihan akses terhadap 2.624.750 konten negatif. Dari jumlah tersebut, 1.536.346 diantaranya berasal dari situs dan 1.088.404 dari media sosial.

Kedua, pemerintah mendorong masyarakat untuk melapor. Melalui program, yaitu “internet sehat dan aman” (INSAN) dari Kemkominfo. Awalnya, program internet sehat ini diinisiasi oleh LSM ICT Watch yang dipimpin oleh Donny B.U dengan nama program “internet sehat” kemudian juga ada program DNS Nawala yang menggunakan proxy server untuk memblokir konten negatif. Database Trushpositif ini digunakan oleh ISP (internet service provider) lokal sebagai rujukan utama untuk memblokir konten negatif.

Ketiga, pemerintah juga mengambil tindakan untuk meregulasi media. Dengan kampanye Turnback hoax (anti fitnah), diperkuat dengan UU ITE, ditambah UU Keamanan Siber dan yang terakhir dengan PP ASN bermedia sosial. Benarkah, hal diatas bisa menjadi solusi untuk memberantas konten negatif yang beredar. Sehingga, tentu saja solusi yang diambil oleh pemerintah tadi hanyalah solusi tambal sulam, yang menampakkan gagalnya pemerintah melindungi warganya dari paparan konten negatif. Butuh solusi tuntas untuk menghentikan penyebaran konten negatif secara total.

Tentu saja, hal ini berbeda jauh dengan pandangan Islam. Media dalam pandangan Islam, berperan strategis dalam perubahan sosial dan kultural. Sehingga masifnya perkembangan teknologi tentu beriringan munculnya banyaknya konten kreator dan para influencer. Islam melakukan beberapa mekanisme untuk mengantisipasi konten negatif yang akan muncul dengan cara mengantisipasinya melalui edukasi yang bersandar kepada aspek ketakwaan.

Ditambah lagi, dalam sistem Islam adanya regulasi yang tentu saja melarang penyebaran aktivitas negatif, baik itu di sektor pergaulan (pria dan wanita), ekonomi (muamalah), dan politik (siyasi). Penyebaran konten negatif yang bermuatan pornografi dan manipulasi dapat dicegah sedari awal. Definisi konten negatif adalah berdasarkan syariat Islam, maka publik dapat memilah mana yang bermuatan negatif atau tidak.

Disisi lain, negara dengan sistem khilafahnya juga akan mengeluarkan undang-undang yang memuat panduan umum, untuk pengaturan informasi yang mendukung kokohnya masyarakat Islam dalam memegang syariah Islamnya dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, akan ada aturan ketat, bagi setiap dari pengguna internet agar tidak menyebarkan konten yang mengandung syirik, atau ide-ide sesat yang membahayakan akidah umat Islam.

Dalam pandangan Islam, ada beberapa etika ketika menggunakan internet. Pertama, isi konten yang diunggah atau disebarkan haruslah konten yang mengandung nilai edukasi serta pendidikan yang baik, dan mendorong manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, isi konten haruslah bersih dari penipuan dan kebohongan. Ketiga, konten juga berisi peringatan agar setiap warga negaranya tidak melanggar hukum Syara’.

Keempat, konten tentu saja tidak boleh berupa fitnah, baik secara tulisan, gambar, video yang dapat merugikan orang lain. Kelima, dlkonten tidak boleh membuka aib orang lain, kecuali menampakkan kezaliman. Keenam, dalam sebuah konten tentu dilarang mengadu domba seseorang atau kelompok. Ketujuh, dilarang menyebar konten pornografi, porno aksi, atau pelecehan seksual, termasuk menayangkan konten yang ada unsur LGBT.

Negara dalam sistem Islam, akan mengatur dan mengawasi media massa seperti koran, majalah, buku, tabloid, televisi, situs internet, termasuk sarana-sarana hiburan seperti film dan pertunjukan, serta berbagai media jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Pengawasan ini tidak lain agar semua sarana itu tidak menjadi wahana penyebarluasan dan pembentukan opini umum yang dapat merusak pola pikir dan pola sikap generasi muda Islam. (Lihat: Ziyad Ghazal, Masyru’ Qanun Wasa’il al-I’lam fi ad-Dawlah al-Islamiyah, hlm. 6—7). Wallahu a’lam bishowab.[].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *