Lonjakan Covid-19, Indikasi Pemerintah Gagal dalam Penangulangan Penyebaran Covid-19

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Susi Maryam Mulyasari, S. Pd.I (Ibu rumah tangga dan Aktivis Dakwah)

 

Dua bulan terakhir ini tepatnya setelah tempat wisata di buka serta interaksi dan mobilisasi tidak terkontrol, kasus peningkatan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 terus meningkat. Hampir seluruh rumah sakit penuh oleh pasien Covid-19 bahkan sudah melebihi batas maksimal dari ambang batas.

Akankah pandemi ini berakhir?
Pertanyaan ini layak muncul di setiap manusia, sebab pandemi yang berkepanjangan ini mampu merubah segalanya yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu. Hampir semua sektor kena imbasnya, ekonomi mengalami resesi yang berdampak pada PHK, disektor pendidikan nyaris belum ada kepastian kapan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan, sektor kesehatan pun masih kelabakan di dalam menangani lonjakan pasien yang terpapar Covid-19.

Disamping itu kebijakan pemerintah di dalam penanggulangan Covid-19 ini pun dinilai tidak serius bahkan sangat kental dengan pencitraan. Padahal Indonesia mempunyai pengalaman yang baik tatkala mampu menyelesaikan virus flu burung yang pada saat itu statusnya nyaris dinyatakan sebagai pandemi oleh PBB.
Seharusnya sistem penangulangan virus flu burung bisa digunakan setidaknya untuk penangulangan wabah Covid-19. Serangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah hanya berkutat pada bagaimana proses penularan Covid-19 ini bisa terjadi, tanpa ada penelitian yang berkelanjutan dan terstruktur terhadap virusnya sendiri. Padahal penelitian laboratorium yang mempuni akan berdampak pada proses penanggulangan yang memadai bagi masyarakat.

Dari proses ini kita akan mengerti bagaimana karakteristik dari virus ini secara detail dan terpercaya. Sehingga tidak akan pernah terjadi kisruh masalah penggunaan vaksin Sinovax secara nasional (terawan).

Sekarang nasi sudah menjadi bubur, perlu kerja keras dan cerdas mengoptimalkan segenap kemampuannya untuk mencegah korban berjatuhan akibat Covid-19. Fokus pada apa yang menjadi sumber masalahnya? Kemudian langkah strategi apa yang bisa dilakukan.

Terlepas kebijakan apa yang akan diambil apakah lockdown atau PSBB atau apapun itu, yang terpenting kebijakan itu diambil dari proses yang bisa dipertanggung jawabkan. Namun, seluruh kebijakan yang diambil sangat kental dengan muatan kepentingan, tak sedikit kondisi pandemi Covid-19 ini dijadikan untuk membungkam “musuh” politiknya.

Masalah kerumunan menjadi hal yang sering mencuat dan cenderung dijadikan alat untuk menjerat seseorang. Kasus HRS yang divonis 4 tahun penjara sedikitnya menaruh keprihatinan, sebab hukum hanya dijadikan alat kepentingan semata. Padahal banyak pejabat yang jelas melanggar prokes yang seharusnya tindak tegas, namun tidak demikian. Sangatlah wajar ini bisa terjadi, sebab para Kapitalislah yang sebenarnya mengendalikan seluruh kebijakan. Penguasa dan yang lainnya hanya menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan yang diambil yang nyatanya, sangat pro terhadap para penguasa (pemilik modal).

Sampai kapankah ini bisa berakhir?
Yang pasti akan selamanya virus Covid-19 menyertai hidup ini, yang terpenting adalah bagaima kebijakan preventif yang harus diambil oleh pemerintah. Dan kebijakan preventif ini bisa dilakukan hanya oleh pemimpin yang taat kepada Alquran dan As-sunah.
Wallahu alam bishowab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.