Lembaga INA Menjadi Andalan? Menghiba Pinjaman Asing

Oleh: Bunda Fahrina

 

Selasa 16 Februari 2021, menjadi momentum resmi beroperasinya Lembaga yang bernama Indonesia Invesment Authority (INA). Jajaran direksi telah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Lembaga ini menurut Jokowi sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Dinilai pula akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai asset negara dalam jangka panjang. Diharapkan Lembaga ini menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional. Maka ini artinya mulailah Indonesia bertekuk lutut menyerahkan kedaulatan ekonomi negeri ini terhadap Asing. Lembaga ini akan menggandeng investor untuk menyuntikkan dana pada sektor jalan tol, pada awalnya.

Mereka akan mengambilalih Aset BUMN ,seolah akan mendapatkan keuntungan dengan upaya ini. Ibarat pepatah “Bagai pungguk merindukan bulan, punai di tangan dilepaskan” Aset besar kekayaan negara yang sudah jelas ada di hadapan mata tidak dikelola secara mandiri oleh negara, malah menjual dan menyerahkan kepada swasta asing. Segala potensi yang dimiliki seharusnya dikelola oleh para anak bangsa, dikelola oleh negara secara serius bukan diserahkan dan diurusi Lembaga independent diluar negara.

Seharusnya Kegagalan masa lalu hendaknya dijadikan pelajaran, bagaimana BUMN seperti Indosat, Telkom, PT KAI, PT PLN, PT POS, PT PAL, PT Dirgantara , semua dicaplok swasta dan melemahkan institusi pemerintah. Mengapa tidak mengambil pelajaran dari sebelumnya. Pembiayaan pembangunan berbasis bantuan utang luar negeri yang notabene utang yang mencekik, menyengsarakan dan membuat negara kaya raya gemah ripah loh jinawi ini menjadi negara yang meminta-minta dan menghiba pada negara kapitalis penjajah. Menyerahkan diri untuk didikte dan diatur atur, jauh dari mandiri.

Kapitalisme yang menggurita saat ini mencengkram dan menyengsarakan kehidupan manusia. Mengapa masih saja berharap? Tidak cukupkan penderiataan saat ini dengan bertambahnya utang luar negeri lengkap dengan bunganya  sangatlah menyengsarakan kita.

Jauh sebelumnya baginda Rasulullah dengan para khalifah penggantinya memberikan sauri tauladan, bagaimana mengelola kekayaan umat dalam naungan daulah Islam yang berdaulat berdiri tegak, merdeka tanpa menghiba dan mengemis kepada asing. Negara seratus persen berdulat, mengurusi rakyatnya dengan berpedoman pada sistem Islam. Saatnya Kembali mandiri tanpa campur tangan asing yang mendominasi. Saatnya menjadi negara yang bebas dari riba, berlepas diri dari pembiayaan yang akan mencelakaan generasi penerus kita.

Wallahua’lam bishawab.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *