LEMAHNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MASALAH DOMESTIK DALAM NEGERI

Oleh : Desi Anggraini (Penggiat Opini Islam Lubuklinggau)

Badan Statistik Pusat (BPS) mencatat PMTB atau investasi fisik pada kuartal IV-2019 hanya tumbuh diangka 4,06%, dimana angka itu lebih rendah dibandingkan kuartal IV-2018 yang tumbuh diangka 6,01%.
Pada tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai angka 5,17%, sedangkan ditahun 2019 menurun diangka 5,02%, jauh dari target 5,3%.
Menurut Presiden Indonesia, Joko Widodo, hal tersebut harus tetap disyukuri dan kita tidak boleh kufur nikmat.

Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia mengatakan, persoalannya bukan kufur nikmat atau tidak, melainkan ancaman yang bisa ditimbulkan jika pertumbuhan ekonomi segitu-segitu saja.

“Aduh, bukan kufur nikmat. Itu memang kita butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bukan kufur nikmat. Tapi kalau pertumbuhan kita terus diangka 5%, kita itu hanya menunda masalah” kata beliau.

Karena menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan dikisaran angka 5%, ada sekitar 1.750.000 pengangguran baru setiap tahunnya.

“Nah, sekarang masih nggak apa-apa, kalau kita lihat sektor informal masih bisa menyerap. Tapi kalau 10 tahun lagi nanti akan terjadi penumpukan pengangguran ya, sektor informal sudah nggak sanggup lagi menyerap, gojek sudah nggak sanggup lagi menyerap, maka yang akan terjadi ya gejolak sosial itu” tambahnya.

Ia menganggap faktor lemahnya pertumbuhan ekonomi indonesia karena penurunan daya beli dan investasi, terutama lemahnya daya beli dimasyarakat, khususnya kelas menengah bawah.

Ia menambahkan, jika konsumsi dan investasi turun, maka pertumbuhan ekonomi pun akan melambat.

Sementara Bambang Haryo Soekartono, Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), menyatakan bahwasannya penyebab terbesar lambatnya laju pertumbuhan ekonomi diIndonesia karena masalah dalam negeri itu sendiri, seperti inkonsistensi regulasi, upah minimum yang berbeda disetiap daerah, fluktuasi bahan pokok dan energi, pungutan liar, korupsi dan kerusakan infrastruktur.

Ia pun menegaskan bahwa dinamika global merupakan keniscayaan dan dihadapi oleh semua negara, termasuk indonesia. Oleh karena itu, menurut Bambang yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membenahi masalah domestik dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Jika kita tilik dari berbagai aspek, pernyataan ‘Kufur nikmat’ yang berarti tidak mensyukuri pemberian Allah yang disampaikan oleh pemerintah adalah bentuk manipulasi untuk menutupi kegagalan pembangunan ekonomi rezim hari ini, sehingga terminologi kufur nikmat ini dijadikan sebagai alat peredam gejolak yang timbul ditengah masyarakat.

Dari berbagai fakta yang menjadi sebab kemandegan perekonomian indonesia, seharusnya kita sadar bahwa ada kesalahan yang terjadi dinegeri ini, dan kesalahan ini pasti bersifat sistemik, dan yang paling fatal adalah dengan penerapan sistem ekomoni kapitalis yang hanya mengedepankan manfaat dalam penerapannya, masalah perekonomian ini akan terus muncul hingga adanya perubahan mendasar dalam kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan.

Jika dilihat dari berbagai aspek, tidak seharusnya indonesia mengalami stagnansi ekonomi, lihat saja sumber daya alam yang ada diindonesia, seharusnya seluruh masyarakat tersejahterakan oleh hasilnya jika pemerintah pintar dalam pengelolahannya.

Nyatanya, justru kebanyakan sumber daya alam dinegeri ini dikelolah dan dinikmati oleh orang asing, alhasil, rakyatlah yang menjadi tumbal atas kebijakan pemerintah dengan harus memenuhi kebutuhan sendiri.

Dalam pandangan islam, hal tersebut merupakan suatu kezholiman dan melencengnya peran pemerintah sebagai peri’ayah (pengurus) umat. Paslanya, dalam perekonomian islam, negara adalah penjamin kesejahteraan bagi rakyatnya.

Sumber daya yang ada akan dikelolah oleh negara dan hasilnya pun untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk orang asing.

Tidak hanya itu, perekonomian islam pun menjamin kesehatan, pendidikan, termasuk sandang pangan dan papan bagi rakyatnya.

Inilah fungsi negara sesungguhnya, yakni sebagai peri’ayah umat.
Dan semua itu tidak akan kita dapatkan jika sistem kapitalis tetap bercokol dinegeri ini, kecuali diterapkannya sistem islam dengan adanya Khilafah.

Wallahu a’lam bish-showwab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *