Layanan kesehatan Dibutuhkan, Negara Justru Menyulitkan

Oleh: Ratna Sari (Mahasiswi Bengkulu)

Kesulitan Ekonomi ditengah pandemi saat ini merupakan hal yang sangat wajar, sesuatu yang lumrah ketika datang nya suatu wabah yang begitu mematikan. Belum lagi kebijakan pemerintah untuk dapat memutuskan penularan virus tidak disertai dengan kebijakan yang mampu membantu rakyat selama masa pemberlakuan kebijakan tersebut. Dimana ditengah pandemi saat ini pemerintah seharus nya senantiasa melayani rakyat dengan suka rela, tanpa memikirakan keuntungan pribadi atau kelompok semata, tanpa memikirkan dan mempertimbangkan ataupun memperhitungkan untung rugi nya. Serta cepat dalam menangani dan gesit dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan.

Alih-alih meringankan beban rakyat ditengah kesulitan yang mereka alami, pemerintah justru tanpa ada rasa belas kasian menaikan iyuran BPJS, dimana sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Kenaikan BPJS tentu saja membuat masyarakat kewalahan, dimana saat pandemi ini sangat sulit memenuhi kebutahan hidup. Sebagaiaman yang di sampaikan anggota PDP RI asal aceh, dikutip dari tribunnews.com, senin (18/04/2020) beliau berpendapapat “ Kebijakan ini melukai hati masyarakat. Ditengah wabah corona seperti sekarang, banyak masyarakat mengalami kesusuahan dibidang ekonomi, serta PHK terjadi dimana-mana” ujar beliau.

Begitulah kebijakan yang dikeluaran, tidak pernah memihak kepada rakyat, bersembunyi dibalik lembaga BPJS, yang bertujuan untuk melayani kesehatan secara murah. Padahal jelas-jelas asuransi yang ingin merauk keuntungan. Pemerintah tidak mungkin akan memberikan jaminan kesehatan secara cuma-cuma, baik saat pandemi, mapun tidak.

Padahal pada saat pandemi ini rakyat tentu saja menginginkan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas, bukan justru menyulitkan masyarakat dengan menaikan iyuran BPJS, apa lagi ditengah krisis dan buruk nya ekomimi. Apa lagi bila layanan kesehatan dapat mereka jangkau, sehingga membuat mereka dengan mudah mengakses layanan kesehatan, tanpa harus khawatir mengeluarkan biaya yang banyak. Tentu saja kebijakan yang dikeluarkan saat ini amat sangat melukai hati rakyat, apa lagi ditengah pandemi serta ekomoni yang sulit. Belum lagi alat kesehatan yang belum terlalu memadai. Hal ini menunjukan ketidak pedulian pemerintah akan kondisi rakyat, kejam dalam mengambil setiap kebijakan, hingga hilangnya rasa emapati, ditengah pandemi dan kerisis nya ekonomi.

Tentu saja kebijakan yang Pro terhadap rakyat hanya didapatkan dan dirasakan dalam sistem Islam yakni Khilafah, bukan pada sistem Kapitalis Sekuler, yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Dimana pemerintah seharus nya meringankan beban rakayat, bukan jusru memeras habis-habisan, baik saat pendemi maupun tidak. Begitupun layanan kesehatan, rakyat memang sepaput nya dan seharus nya mendapatkan layanan kesehata secara gratis dan berkualitas, juga tanpa mematok bayaran dan membedakan tingkatan dalam menangani nya. Rumah sakit juga harus memiliki dan menyediakan peralatan medis serta prasarana lain nya dengan lengkap. Sehingga pada saat dibutuhkan dapat digunakan. Bukan seperti saat ini dimana peralata yang digunakan tenaga medis kurang memadai.

Begitupun solusi yang ditawarkan pemimpin yang menerapkan sistem Kapitalis sekuler, solusi yang sangat amburadul yang dapat melahirkan masalah baru. Berbeda dengan Islam, dimana Islam akan memprioritaskan dan mengedepankan keselamatan dan juga kebutuhan rakyat.

Khalifah yang memimpin dalam Negara khilafah senantiasa akan mengambil kebijakan dan juga solusi yang berstandar dan berpatokan pada Al-Qur’an dan As-sunnah, sehingga setiap kebijakan dan solusi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa melahirkan masalah yang bercabang.

Khalifah dalam sistem khilafah tentu saja akan menjamin kesehatan rakyat, baik saat pendemi, mapun tidak. Layanan kesehatan dapat dengan mudah diakses dan didapatkan tanpa khawatir akan biaya. Karena layanan kesehataan merupakan salah satu kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Pelayanan kesehatan yang diberikan Khilafah didapatkan dari kas Baitul Mal, dimana pemasukan nya dari pengelolaan kepemilikan Umum dan juga Negara. Pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau secara gratis , dan berkualitas, tanpa diskriminasi dan tanpa membeda-bedakan kepada setiap individu.

Begitupun rumah sakit, alat-alat medis, serta sarana prasarana lain nya, Negara akan melengkapi dan memenuhi nya dengan semaksimal mungkin. Memberikan yang terbaik untuk melayani kebutuhan umat, sehingga pada saat pandemi seperti saat ini rumah sakit dan tenaga medis tidak kualahan dan dapat melayani dengan baik serta semaksimal mungkin.

Peralatan tenaga medis, sarana prasarana lain nya dibeli menggunakan dana kas Negara yakni Baitul Mal. Dimana kas tersebut memang digunakan dan dipruntukan untuk keperluan rakyat, bukan untuk keperluan elit penguasa. Sehingga kesehatan benar-benar tanggung jawab Negara yang wajib diberikan kepada rakyat secara langsung, bukan melalui perantara lembaga. Wallah’ualam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *