Larangan Mudik, Aturan Untuk Siapa?

Oleh : Asha Tridayana

 

Pemerintah membuat aturan pengetatan perjalanan pada Lebaran 2021. Aturan ini dibuat karena temuan dari satgas Covid-19 yang melihat masih banyak masyarakat yang mudik sebelum larangan mudik diberlakukan 6-17 Mei 2021 nanti. Dari situs resminya, aturan pengetatan perjalanan tertuang dalam Addendum SE Satgas Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Aturan ini akan diberlakukan pada 22 April-24 Mei 2021.

 

Dalam aturan tersebut dijelaskan beberapa hal mengenai kewajiban pelaku perjalanan baik yang menggunakan transportasi umum, ataupun kendaraan pribadi. Khusus untuk mobil pribadi, pelaku perjalanan wajib dilengkapi beberapa dokumen diantaranya hasil tes PCR atau rapid antigen Covid-19 yang minimal diambil 1×24 jam sebelum keberangkatan. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh pihak berwenang dalam checkpoint pengecekan. Namun, jika lupa membawa dokumen tersebut, pemerintah memberikan alternatif untuk pengecekan Covid-19 di rest area sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan kembali (pikiran-rakyat.com 25/04/21).

 

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru  meminta dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran, artinya santri tidak dikenakan aturan larangan mudik sebagaimana masyarakat umum lainnya. Padahal seluruh lapisan masyarakat termasuk santri memiliki peluang yang sama dalam penyebaran Covid-19.

 

Pengamat Transportasi dan juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pemerintah terkesan tidak serius untuk menanggulangi Covid-19. Terlihat dari pihak pemerintah sendiri justru melontarkan isu-isu yang ‘aneh’. Sementara aturan larangan mudik yang ada telah memakan korban ekonomi, terutama dari pelaku usaha di sisi transportasi.

 

“Nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi. Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi. Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah? Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta,” sebut Djoko (www.cnbc.indonesia.com 26/04/21).

 

Nasib pengusaha transportasi, termasuk perusahaan bus akan mengalami kesulitan akibat larangan mudik Lebaran 2021. Iqbal Tosin selaku pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, mengeluhkan hal tersebut. Menurut dia, perusahaan otobus akan mengalami kerugian hingga miliaran. Dia berharap, bukan larangan mudik lebaran yang diterapkan melainkan pengendalian mudik lebaran. Selain itu, diharapkan adanya solusi dari pemerintah agar perusahaan bus dapat beroperasi saat Lebaran 2021. Kondisi ini semestinya dapat membuat pemerintah belajar dari larangan mudik Lebaran 2020. Banyak mobil pribadi atau travel gelap yang memanfaatkan situasi. Sementara pengusaha bus yang memiliki izin operasi malah rugi besar (otomotif.tempo.co 16/04/21).

 

Hal senada juga dilontrkan oleh Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia/ (IPOMI), Kurnia Lesani yang meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam melaksanakan pengetatan aturan mudik. Kurnia meminta angkutan pribadi juga harus diperketat pengendaliannya (www.cnbc.indonesia.com 25/04/21).

 

Kebijakan pemerintah terkait mudik dengan alasan menghentikan penyebaran virus covid-19 justru menimbulkan polemik. Dari pihak pemerintah sendiri malah meminta keringanan padahal aturan tersebut berlaku umum tanpa terkecuali. Terlihat antar pejabat pemerintah saja tidak sinkron dan terkesan memaksakan aturan tersebut. Karena realita yang ada berbagai aktivitas masa sudah dapat dilakukan oleh masyarakat. Diantaranya perayaan pernikahan, berbagai acara televisi hingga pilkada serentak yang tetap dilaksanakan meskipun saat itu masih marak kasus penyebaran covid-19.

 

Disamping itu, kebijakan larangan mudik yang berdalih pencegahan virus covid-19 juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang lain. Seperti yang diketahui bahwa bidang pariwisata tetap berjalan dan mendapat kemudahan. Perjalanan para wisatawan baik lokal maupun luar negeri memperoleh berbagai fasilitas. Padahal tempat wisata sangat mungkin terjadi kerumunan masa tapi justru mendapat kelonggaran. Alasannya pun dalam rangka memperbaiki perekonomian negara. Sementara keselamatan rakyat diabaikan. Namun, lain cerita terkait larangan mudik seakan pemerintah berupaya maksimal mencegah penyebaran covid-19. Satu sisi membiarkan perjalanan pariwisata, di sisi lain melarang perjalanan mudik. Sungguh tidak masuk akal dan terjadi tumpang tindih kebijakan.

 

Hal ini menunjukkan kebijakan kelonggaran pariwisata tidak semata-mata membantu ekonomi negara. Namun, terdapat kepentingan dan keuntungan lain yang diperoleh pemerintah. Sekalipun keselamatan masyarakat dipertaruhkan. Selain itu, terdapat pula sekelompok masyarakat yang menggiring kebijakan mudik menjadi kebijakan tebang pilih yang rentan dilanggar. Berbagai opini dilontarkan seakan kontra dengan aturan pemerintah. Namun, pada hakikatnya mereka hanya menimbulkan kegaduhan dan menjadikan masyarakat justru tidak peduli dengan segala aturan. Kondisi ini menyebabkan semakin tergerusnya kepatuhan publik terhadap aturan dan parahnya akan menimbulkan persoalan baru. Diantaranya muncul ketidakpercayaan publik pada pemerintah bahkan ketaatan pada pemimpin akan hilang dengan sendirinya.

 

Sederet aturan dalam sistem kapitalis yang dianut saat ini memang rentan diacuhkan dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena hanya memberikan manfaat dan keuntungan bagi segolongan orang. Kepentingan kaum kapitalis dan para pengikutnya yang diutamakan. Terlebih banyak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan. Masalah baru terus muncul tanpa adanya solusi yang menuntaskan.

 

Maka sudah saatnya masyarakat sadar dan kembali pada aturan hakiki. Aturan dari Sang Khalik yang jelas memahami akan kebutuhan umat-Nya. Tidak lain penerapan syariat Islam yang akan mendatangkan keberkahan dan solusi dalam segala aspek kehidupan. Allah swt berfirman : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS al-A’raf: 96).

 

Wallahu’alam bishowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *