Krisis Pangan dan Konflik Mengorbankan Umat Mulia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Ummu Faiha Hasna
(Member Pena Muslimah Cilacap)

 

Potret buruk permasalahan krisis pangan terus menjadi ancaman di beberapa negara. Krisis pangan terjadi di Suriah. Konflik bersenjata selama satu dekade telah menyebabkan kekurangan gandum yang parah di Suriah akibat lahan- lahan pertanian makin sedikit. Selain itu banyak pula toko roti yang ikut hancur dan tidak dapat beroperasi selama konflik.

Dikutip dari laporan Human Rights Watch (21/03/2021) Syria,Bread Crisis Exposes Government Failure, konflik bersenjata selama satu dekade telah menyebabkan kekurangan gandum yang parah di Suriah akibat lahan-lahan pertanian semakin sedikit. Selain itu, banyak pula toko roti yang ikut hancur dan tidak dapat beroperasi selama konflik.

Kondisi itu diperparah dengan kebijakan distribusi roti yang diskriminatif, korupsi,yang mana ada pembatasan jumlah roti bersubsidi yang dapat dibeli warganya sehingga menyebabkan kelaparan. Roti pun menjadi barang yang diperebutkan di Suriah, banyak orang yang melakukan perjalanan melalui pos pemeriksaan untuk sekadar mendapatkan roti.

Krisis pangan yang melanda berbagai belahan dunia terjadi akibat sistem kapitalisme yang eksploitatif, merusak alam/iklim.

Dalam sistem kapitalis peran pemerintah hanya sebagai regulator atau fasilitator, yang notabene lebih menguntungkan korporasi. Sistem ini telah melegalkan pengelolaan pangan oleh pihak swasta,akibatnya korporasi menguasai mayoritas pasok pangan. Ditambah lagi ketergantungan atas impor pangan kerap terjadi ketika ompor pangan terganggu oleh kebijakan pandemi maka kelangkaan pun dialami selain langka harganya juga tinggi.

• Kesenjangan makin nyata: Hampir semilyar penduduk dunia kurang pangan sementara segelintir negara kapitalis berkelebihan pangan.

Dalam hal distribusi pangan ada ketidakmerataan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Kelalaian dalam hal pengawasan distribusi telah menyebabkan tidak terkendalinya harga karena permainan mafia & bermainnya kartel pangan. Di saat tidak terjadinya wabah saja kelalaian sering terjadi apalagi di saat terjadinya wabah seperti sekarang.

• Lebih buruk lagi kondisi umat Islam di wilayah konflik.

Hingga Februari 2021, World Food Programme( WFP) atau program pangan dunia menyatakan setidaknya 12,4 juta Warga dari 16 juta Warga Suriah mengalami kerawanan pangan.

Dikutip dari Beirut, Beritasatu.com-(14/02/21) Sejumlah 12,4 juta orang di Suriah yang dilanda perang sedang berjuang untuk mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Seperti dilaporkan AFP, Sabtu (13/2), Program Pangan Dunia (WFP) menilai peningkatan jumlah itu cukup “mengkhawatirkan”.

“Angka itu berarti 60 persen penduduk Suriah sekarang tidak aman pangan,” kata Program Pangan Dunia, berdasarkan hasil penilaian nasional pada akhir 2020.
Jumlah 12,4 juta orang menandai peningkatan tajam dari 9,3 juta orang yang rawan pangan pada Mei tahun 2020 lalu.

“Lebih banyak warga Suriah yang mengalami kelaparan, kemiskinan dan kerawanan pangan lebih dari sebelumnya. Sangat mengkhawatirkan bahwa makanan pokok sekarang berada di luar jangkauan mayoritas keluarga,” kata juru bicara WFP Jessica Lawson

Perang Suriah yang hampir berlangsung 10 tahun telah merusak ekonomi dan membuat inflasi melonjak di seluruh negeri.

“Pada awal 2021, harga pangan secara nasional 33 kali lebih tinggi dari rata-rata lima tahun sebelum perang,” kata WFP.

Krisis keuangan yang mengerikan di negara tetangga Lebanon yang telah memperlambat arus masuk dan penguncian dolar untuk membendung penyebaran pandemi virus corona semakin meningkatkan kesengsaraan ekonomi.

“Situasi ekonomi di Suriah memberikan tekanan besar pada keluarga yang tidak memiliki apa pun yang tersisa setelah konflik bertahun-tahun dan banyak yang bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup,” kata Lawson.

Konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 387.000 orang. Jutaan orang lain mengungsi dari rumah mereka sejak dimulai pada tahun 2011 dengan penindasan brutal terhadap protes anti-pemerintah.

• Butuh junnah dan pemberlakuan sistem ekonomi islam.

Ketahanan sebuah Negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tapi juga bagaimana ketahanan pangannya. Sehingga persoalan kebutuhan rakyat ini menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Negara harus hadir dalam masalah ketersedian pangan karena hanya negara yang memiliki kapasitas untuk melakukannnya.

Hakikat dari politik Islam adalah ri’ayah su’un al-ummah (pengurusan urusan umat) yang didasarkan pada syariah Islam, sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang dia urus.” (HR Muslim dan Ahmad).

Beberapa kebijakan yang bisa diambil:

Pertama, menghentikan segara aktivitas impor. Sehingga Negara terbebas dari penjajahan tanah yang kerap kali terjadi.

Kedua, mewujudkan swasembada dengan meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dengan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik, karena itu Khilafah menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian. Biro subsidi (diwan ‘atha) dalam baitulmal akan mampu menjamin keperluan-keperluan para petani menjadi priritas pengeluaran baitulmal.

Para petani diberikan berbagai bantuan, dukungan dan fasilitas seperti modal, peralatan, benih, teknologi, pemasaran, informasi dan lain-lain baik itu secara langsung atau semacam subsidi. Sehingga seluruh lahan yang tersedia akan produktif.

Ekstensifikasi pertanian untuk meningkatkan luasan lahan pertanian, dengan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian, di mana negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang didapatkan dengan jalan menghidupkan lahan mati, negara juga dapat memberikan tanah pertanian yang dimiliki negara kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.

Negara tidak akan membiarkan lahan-lahan kosong itu tidak produktif, jika lahan itu dibiarkan selama tiga tahun maka lahan itu akan diambil oleh negara dan diberikan kepada mereka yang mampu mengelolahnya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, “Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil.” (HR. Bukhari).

Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Selain itu, Negara akan memastikan tidak adanya kelangkaan barang akibat larangan Islam menimbun barang.

Adapun lima prinsip pokok tentang ketahanan pangan yang digagas dan diterapkan oleh Nabi Yusuf AS yang pernah dijalankan di masa yang panjang dari Kekhilafahan Islam, yang tetap relevan hingga masa-masa mendatang seperti optimalisasi produksi, yaitu:

Mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok.

Adaptasi gaya hidup, agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan.

Manajemen logistik, rediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim.

Mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan.

Demikianlah bagaimana kebijakan sistem ekonomi Islam dalam masalah ketahanan pangan yang akan mewujudkan kemandirian pangan. Ketika aturan Islam yang diterapkan, maka kebutuhan pokok manusia berupa hajatul udhowiyah, naluri dan akal bisa terpenuhi.

Oleh karena itu, dalam masalah pangan bertahan di sistem kapitalis tidak akan menjamin kesejahteraan. Butuh junnah dan pemberlakuan sistem ekonomi islam dalam mengatur kehidupan. Hanya dengan kedua hal tersebut kemuliaan dan kebahagiaan umat akan dirasakan.

Wallahu’alam bi shawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.