Krisis Listrik Akibat Ekonomi Kapitalistik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Yuniasri Lyanafitri

 

Penyambutan di awal tahun 2022, Indonesia tengah dihadapkan bertubi-tubi masalah sekaligus. Salah satunya, Indonesia terancam menghadapi krisis listrik akibat defisit pasokan batubara sebagai pembangkit PLN. Ketersediaan batubara bahkan diperkirakan di bawah batas aman untuk mencukupi kebutuhan selama 15 hari saja. (https://www.suara.com/bisnis/ 5/1/2022)

Pemerintah pun melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batubara. Kebijakan ini diberlakukan selama satu bulan, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak taatnya perusahan-perusahaan untuk memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Padahal persoalan krisis ini dapat diprediksi sejak pertengahan 2021 saat harga batubara global mulai melambung. Sehingga bisa dijadikan langkah antisipasi. Apalagi pemerintah juga sudah menyoroti praktik ketidakpatuhan DMO ini. Pemerintah hanya mengeluarkan surat keputusan pelarangan ekspor tanpa praktik sanksi yang mampu memberikan efek jera dalam mendorong kepatuhan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Data KESDM mencatat tingkat kepatuhan ratusan perusahaan tambang batubara untuk memenuhi DMO sangat rendah. Hingga akhir tahun 2021 hanya terdapat 85 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara yaitu sebesar 25 persen dari rencana produksi 2021. Bahkan, hingga 1 Januari 2022 dari 5,1 juta metrik ton penugasan pemerintah, hanya terpenuhi 35 ribu metrik ton atau kurang dari 1 persen.

Bahkan dilansir dari suara.com, perusahaan batubara raksasa yang memegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) ikut serta dalam ketidakpatuhannya memenuhi DMO oleh pemerintah, seperti PT. Arutmin Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kendala pasok DMO sendiri didorong oleh disparitas harga antara harga ekspor dan DMO itu sendiri. Artinya, produsen atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga PKP2B memilih mengekspor batubara lantaran nilai keekonomiannya jauh lebih besar dibandingkan dengan harga suplai batubara kepada PLN yang dipandang kecil. (https://economy.okezone.com/ 4/1/2022)

Ditambah, spesifikasi batubara pembangkit PLN yang tidak sesuai dengan spesifikasi batubara dari sejumlah IUP. Kemudian produksi batubara per bulan oleh IUP  tidak semuanya mencapai jutaan ton. Dan jika tetap dipaksakan untuk mengalokasikan DMO 25 persen, malah akan menimbulkan masalah lain. Seperti, persoalan logistik internal produsen yang akan menimbulkan kerugian besar.

Polemik krisis ini terjadi karena sejak awal pengelolaan batubara disandarkan pada ekonomi kapitalistik. Konsep kapitalisme neoliberal ini menjadikan korporasi swasta berkuasa untuk mengelola sumber daya alam termasuk batubara. Sehingga sangat wajar jika dasar pengelolaan hanya pada keuntungan. Padahal pengelolaan SDA seharusnya dikuasai oleh negara dan hasilnya diperuntukan bagi kemaslahatan rakyat.

Para korporasi tidak akan sedikitpun memikirkan nasib rakyat. Walaupun hal itu dapat menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan hidup rakyat. Apalagi jika ada anggapan bahwa alasan pengelolaan SDA diserahkan kepada korporasi dan asing karena mereka lebih profesional dan pasti akan memberikan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat sekitar. Hal ini sejatinya hanyalah tipu daya yang menyesatkan. Pasalnya, rakyat hanya diperas tenaganya dengan pemberian upah yang sangat minimum. Tentu semua hal yang dilakukan korporasi akan berpegang teguh pada konsep untung-rugi.

Ditambah, peran pemerintah saat ini yang hanya sebagai penjaga usaha para korporasi, sebagai tanda balas jasa atas peran korporasi saat pemilihan. Pemerintah hanya akan memikirkan dan mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan dengan rakyat. Akhirnya, rakyat lagi yang menderita dengan membayar listrik yang semakin mahal.

Seharusnya rakyat semakin sadar dengan tabiat ekonomi kapitalistik. Kekuasaan dan kemenangan hanya diperuntukan bagi para kapitalis atau “orang-orang yang berduit”. Dan seharusnya rakyat tergugah untuk menemukan solusi hakiki demi mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Oleh karena itu, umat seharusnya kembali pada sistem kehidupan yang telah Allah swt, –Pencipta seluruh alam semesta, manusia, dan kehidupan-, berikan melalui rasul-Nya, yaitu dengan menerapakan syari’at Islam dalam naungan khilafah.

Pasalnya dalam khilafah SDA hanya dikelola oleh negara. Karena sumber daya alam merupakan barang tambang yang termasuk dalam kepemilikan umum. Negara juga akan mengelola batubara secara mandiri dan tidak diintervensi oleh perusahaan atau negara manapun. Sehingga hasilnya akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan umat.

Negara tidak akan menyengsarakan rakyatnya apalagi membebankan kehidupannya. Karena pemimpin dalam khilafah bertanggung jawab langsung kepada Allah swt atas kepemimpinannya. Atas dasar akidah inilah, menjadikan pemimpin yang amanah.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni telah merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (zhahir) seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, yakut, dan semisalnya merupakan milik umum, tidak boleh dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun, meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu.

Seseorang juga dilarang menguasainya dengan mengabaikan kaum muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka.

Beliau mengutip pernyataan Ibn ‘Aqil : “Barang-barang tersebut merupakan barang milik Allah Yang Maha Mulia dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Jika ia dimiliki seseorang, lalu menguasainya, maka akan menyulitkan manusia. jika ia mengambil kompensasi (darinya) maka akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah swt untuk menjadikannya sebagai milik umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyamanan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi’i dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya.”

Wallahu’alam bishshowwab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.