Komisaris Kompetensi atau Balas Budi?

Oleh: Ghazi Ar Rasyid (Member Pena Muslimah Cilacap)

 

Jakarta – Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat. Fadjroel mengatakan penunjukan Abdee sudah sesuai dengan rekam jejak. “Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee,” kata Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Minggu (30/5/2021).

Di akun Instagram-nya, Fadjroel juga mengunggah foto berdua bersama Abdee. Fadjroel dan Abdee tampak berbaju putih dan mengepalkan tangan. “Slankers,” tulis keterangan foto itu. Di unggahan sebelumnya, Fadjroel yang merupakan Komisaris Waskita Karya itu juga mengunggah foto bersama Abdee dan Komisaris Utama Garuda Indonesia, Triawan Munaf. Fadjroel bersama Abdee dan Triawan terlihat berpose dua jari.

Sontak saja penunjukan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom pun menuai kritik. Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. “Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan, jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan,” kata Bukhori kepada wartawan, Sabtu (29/5/2021). Bukhori lantas menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah.

Penunjukan komisaris BUMN bukan berdasarkan kompetensi yang terjadi saat ini membuktikan bahwa pengelolaan negara bukanlah untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk pihak tertentu. Banyak pula yang menganggap bahwa pengangkatan komisaris baru baru ini adalah karena balas budi. Seperti yang dikatakan oleh Waketum MUI, Anwar Abbas.

Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, di mana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni. Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi, karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” ucap Abbas. (CNN Indonesia, 30/5/2021)

Dari sini oligarki pun kembali terjadi. Dimana kekuasaan diberikan hanyak kepada mereka yang berada di lingkaran rezim. Sedangkan mereka yang berada di luar lingkar rezim hanya bisa gigit jari. Hal ini pun dilakukan tanpa memandang kompetensi yang dimiliki oleh tiap individu yang ditunjuk. Komisaris sendiri merupakan jabatan yang prestisius, dimana gajinya sangatlah besar. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com (30/5/2021), gaji Abdee Slank sebagai Komisaris Independen Telkom jika mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2020 sekitar Rp 1,49 miliar sampai dengan Rp 11,31 miliar.

Padahal dana yang digunakan untuk menggaji para komisaris berasal dari rakyat. Tetapi jabatan profesional ini malah diberikan kepada mereka yang berada di lingkar istana saja, semata mata demi keberlangsungan rezim saat ini. Jabatan ini pun dibagikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai bentuk balas budi.

Akibatnya rakyat gagal mendapatkan pemimpin yang adil dan berkualitas. Pemimpin yang ada justru tidak memiliki kompetensi akan bidang yang sedang digeluti. Selama ini BUMN dijadikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan salah satu alat utama untuk mencapai cita cita indonesia agar menjadi negara maju. Ketika dikelola secara oligarki dan tidak profesional, BUMN menjadi tidak mampu bertumbuh kuat dan profesional sebagai semestinya. Banyak dari BUMN yang mulai bangkrut dan memilih untuk pensiun dini.

BUMN seharusnya mengelola hajat hidup orang banyak. BUMN lah yang mengelola semua sektor energi, listrik, migas dan sektor lainnya. BUMN bukanlah milik individu, kelompok, atau partai tertentu. Bukan pula milik rezim penguasa. Tapi milik semua rakyat. Negara mengelola harta milik umum atau layanan umum melalui BUMN. Sehingga BUMN menjadi pusat kemaslahatan rakyat, bukan malah untuk pusat kepentingan individu, kelompok bahkan partai.

Dalam pandangan islam, kekuasaan merupakan amanah. Dan amanah adalah taklif hukum dari Allah swt. Sikap amanah dari para pemimpin adalah dari bagaimana caranya mengurusi hajat orang banyak atau mengurusi kemaslahatan umat sesuai dengan aturan dari Allah SWT. Kekuasaan yang amanah hanya bisa diwujudkan oleh sistem yang menerapkan Islam dan penguasa yang adil. Yang bisa mengurusi kemaslahatan rakyatnya. Dan ini trlah dibuktikan sejak belasan abad yang lalu. Ketika Daulah Islam memayungi hampir 2/3 dunia ini.

Wallahu’alam bish-showab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *