Klaim Obat Corona dan Lemahnya Kepercayaan Publik Pada Penguasa

Oleh: Ummul Asminingrum, S.Pd.

Baru-baru ini viral sebuah video yang berisikan klaim obat corona dari seseorang yang bernama Hadi Pranoto. Ia mengaku sebagai seorang profesor ahli mikrobiologi lulusan luar negeri. Sekaligus Kepala Tim Riset Formula Antibodi Covid-19.
Wawancara tersebut dilakukan oleh seorang youtuber sekaligus musisi tanah air Erdian Aji Prihartanto atau Anji, yang diunggah dalam video Youtube pada 31 Juli 2020.

Dalam wawancara tersebut, Hadi menyebutkan bahwa cairan antibodi Covid-19 yang ditemukannya bisa menyembuhkan ribuan pasien Covid-19. Cairan antibodi Covid-19 tersebut diklaim telah didistribusikan di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hadi juga menyebutkan telah memberikan cairan antibodi Covid-19 tersebut kepada ribuan pasien di Wisma Atlet, dengan lama penyembuhan 2-3 hari. (Kompas.com, 02/08/2020)

Menanggapi hal tersebut Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengecam tindakan tersebut. “Ya namanya pembohongan, kan penipuan masyarakat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau menyebar luas begitu gimana?” kata Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto. (detikNews, 02/08/2020).

Tak hanya menuai kritik dari dari IDI. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito turut menanggapi beredarnya informasi soal klaim obat Covid-19 dari Hadi Pranoto. Wiku juga mempertanyakan sosok Hadi Pranoto yang menyebut dirinya sendiri sebagai profesor. Kepada masyarakat, Wiku berpesan, agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Meskipun IDI hingga satgas Covid-19 mengecam. Namun masyarakat terlanjur tidak sepenuhnya percaya pada pemerintah. Hal ini bisa saja terjadi akibat lambannya penanganan pemerintah terhadap wabah Covid-19. Ini semakin terlihat jelas dari kasus berkembangnya pandangan meremehkan bahaya virus dan klaim penemuan obat corona.

Mengapa masyarakat malah semakin meremehkan bahaya virus corona? Padahal dari hari ke hari kasus positif terus meningkat! Tak lain ini merupakan dampak dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengurusi rakyat saat pandemi. Masyarakat yang sudah luntur kepercayaannya kepada penguasa mencari alternatif lain. Bahkan berusaha sendiri menemukan obat untuk virus corona.

Fenomena ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak mampu meyakinkan publik terhadap bahaya virus. Juga menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menemukan obat atas virus.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa. Telah mengakibatkan hilangnya kepekaan masyarakat terhadap masalah virus ini. Hal ini tidak bisa lepas dari lambannya penanganan pemerintah terhadap wabah. Sejak awal pemerintah memang dipandang gagap dalam menghadapi pandemi ini. Upaya-upaya yang dilakukan dinilai gagal dalam mengatasi wabah.

Bila kita tengok kebelakang. Saat kasus pertama diumumkan misalnya. Pemerintah tidak melarang warga asing untuk datang ke Indonesia. Bahkan upaya menyewa influencer dengan dana puluhan juta malah dilakukan. Dimana hal ini membuat heran beberapa negara lain. Karena sikap pemerintah yang terkesan meremehkan bahaya virus corona.

“Prediksi dari Universitas Harvard yang menyebutkan bahwa virus itu sudah sampai di Indonesia, ditolak mentah-mentah, dan bukannya dijadikan landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi virus ini. Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap manakala virus ini benar-benar datang,” kata Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/2). (Merdeka.com, 13/03/2020)

Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan seperti physical distancing dan social distancing, rajin mencuci tangan, stay at home, jangan berkerumun, dan meliburkan sekolah, tak dibarengi dengan edukasi yang menyeluruh. Begitupula dengan ketidakseriusan memisahkan antara masyarakat yang sehat dan yang sakit. Konsep herd immunity yang terus diopinikan. Hingga penerapan new normal yang terkesan hanya mengikuti trend global. Semakin menambah keyakinan masyarakat bahwa virus ini tidak berbahaya. Bahkan sebagian masyarakat kini telah menganggap virus telah tiada. Lihat saja dari semakin banyak masyarakat yang tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan.

Sedangkan upaya kuratif (penyembuhan) dinilai belum optimal. Sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya kuratif seperti menyediakan Rumah Sakit darurat. Mengimpor dalam jumlah besar obat cloroquine dan avigane yang disebut efektif dalam menyembuhkan corona. Padahal kementerian kesehatan Jepang mengatakan avigane tak cukup efektif menyembuhkan pasien Covid-19 dengan gejala kronis. Sementara dana riset yang disediakan untuk menangani kasus corona sangat sedikit bahkan sempat dipotong.

Upaya preventif yang terlambat dan upaya kuratif yang belum optimal inilah yang membuat hilangnya kepercayaan publik kepada penguasa. Lahirnya rezim dzalim yang mengabaikan urusan rakyat tak lepas dari sistem demokrasi kapitalisme yang diadopsi negeri ini.

Berbeda dengan pengaturan dalam negara yang menerapkan Islam kaffah sebagai pijakan dalam membuat hukum. Penguasa dalam negara Islam bertindak sebagai ra’in atau penanggung jawab atas segala urusan rakyat. Termasuk dalam menanggung jiwa rakyatnya. Karena ia sadar betul suatu saat akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepadanya. Rasulullah Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Wallahu’alam bish-shawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *