Kerusakan Lingkungan Akibat Campakkan Islam

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Ummu Dzakirah

 

Hingga hari ini, masalah banjir masih menjadi PR besar, tak hanya bagi pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat. Nyaris tiap memasuki musim penghujan, banjir dan longsor mengancam berbagai daerah di Indonesia.

 

Berdasarkan laporan BNPB, banjir terjadi di Kalimantan Selatan dan merendam 10 Kabupaten/Kota. Dilansir dari (m.liputan6.com) Keluarga yang terdampak akibat banjir di Kalimantan Selatan sebanyak 120.284 kartu keluarga, jumlah korban yang terdampak 342.987 jiwa, dan jumlah pengungsi sebanyak 63.608.

 

Menurut kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan disebabkan curah hujan yang begitu tinggi(okezone.com). Namun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo (Suara.com)

 

Berdasarkan laporan tahun 2020 terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Hal ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit (suara.com).

 

Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah terjadinya banjir karena membantu penyerapan air ke dalam tanah, kini dialih fungsikan hampir 50% menjadi perkebunan dan tambang. Hal ini wajar terjadi didalam sistem kapitalisme, Penguasa kapitalis bersanding dengan para korporat demi memenuhi kepentingan mereka. Pembuatan kebijakan hanya berorientasi pada keuntungan dan mengabaikan dampak terhadap alam. Tentu hal ini berbeda dengan cara pandang Islam.

 

Pandangan Islam Terhadap Kelestarian Lingkungan

 

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifatullah fil ardh untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia kapitalis yang anthroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia.

 

Dalam perspektif Islam Manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.

Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam AlQuran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut pelakunya adalah manusia karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan nafsu yang tidak bertepi.

 

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, al-intifa’. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, al-i’tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

 

Kebijakan Khilafah Dalam Melindungi Rakyat dari Bencana

 

Pertama, Membuat kebijakan tentang master plan, yang di dalamnya ditetapkan kebijakan seperti pembukaan pemukiman atau kawasan baru diwajibkan menyertakan variabel-variabel drainase; kemudian penyediaan daerah serapan air, selanjutnya penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya.

 

Kedua, Mengatur syarat-syarat tentang izin mendirikan bangunan. Jika seseorang hendak membangun sebuah bangunan, baik rumah, toko, dll, maka ia harus memperhatikan syarat-syaratnya agar tidak muncul bahaya dikemudian hari. Hal ini sesuai kaidah ushul fikih ad-dhararu yuzâlu (bahaya itu harus dihilangkan). Khilafah pun akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan tersebut tanpa pandang bulu.

 

Ketiga, membentuk badan khusus yang menangani berbagai bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana, serta petugas yang terlatih dan mampu bergerak cepat.

 

Keempat, tegas menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam yang harus dilindungi. Juga menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Termasuk memberi sanksi berat bagi yang merusak lingkungan hidup.

 

Kelima, menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan. Memberikan edukasi dan motivasi untuk senantiasa berlaku hidup bersih dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

 

Demikianlah kebijakan Khilafah Islamiyyah dalam mengatasi banjir. Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga dilandaskan pada nas-nas syariat. Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas. Wallahu A’lam bish shawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.