Kebijakan Pemerintah Penentu Nasib Wabah

Oleh : Indriani Mulyanti (Praktisi Kesehatan dan Member Akademi Menulis Kreatif)

Wabah corona di Indonesia semakin merajarela. Kurva penyebarannya terus meningkat tajam dan belum mengalami penurunan (kurva melandai). Bahkan dalam satu hari kasus pasien positif corona bertambah 1000 kasus atau lebih. Dilansir oleh okezone.com (18/06/2020), total kasus per Kamis 18 Juni 2020 hingga pukul 12.00 WIB, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona menjadi 42.762 orang.

Saat wabah Covid-19 menyebar luas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dinilai lumpuh dalam menjalankan fungsinya. Demikian disampaikan oleh Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kabupaten Bandung, Lili Muslihat saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung. Menurut Lili, fungsi DPRD sesuai Undang-undang tidak pernah berubah yaitu legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Namun saat ini, semua fungsi dewan itu justru lumpuh baik sisi penganggaran ataupun pengawasan. Contohnya dalam hal anggaran penanganan Covid-19, para anggota legislatif justru kesulitan untuk mengetahui data pasti penggunaan anggarannya. Dari informasi yang diterima, anggaran yang dihabiskan untuk penanganan Covid-19 ini sudah mencapai Rp. 205 miliar, namun ketika di konfirmasi ke DPRD, mereka justru belum memiliki data pasti penggunaan anggaran tersebut. Lili khawatir adanya pandemi Covid-19 ini justru akan menjadi lahan korupsi baru bagi para birokrat. (Dara.co.id, 03/06/2020)

Permasalahan lainnya adalah kurang kerjasama antara pihak legislatif (DPRD) dengan pihak eksekutif (Bupati) untuk mengatasi wabah Covid-19. Pihak legislatif merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penanganan wabah Covid-19. Padahal kerjasama antar pemangku kekuasaan saat wabah merebak adalah solusi jitu untuk menghentikan wabah dengan menentukan kebijakan secara cepat dan tepat. Sebab wabah penyakit dapat diatasi jika semua kalangan bekerja sama. Semua bekerja seirama bukan bercerai-berai dan saling menyalahkan.

Di negara demokrasi yang menganut trias politica, memang agak sulit untuk membangun kerjasama yang baik di antara pemangku kekuasaan. Hal ini disebabkan kekuasaan di negara demokrasi terbagi menjadi tiga bagian. Montesquieu menulis dalam bukunya yang berjudul The Sprit of Law (1748) menyatakan bahwa tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, diantaranya kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif yang meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri). Adapun yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yang merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Sehingga perlu tenaga ekstra agar ketiga penguasa tersebut bekerja dalam satu komando. Karena kewenangan pengambilan kebijakan tidak pada satu pemimpin.

Kebijakan yang tepat, menyeluruh, serta kepemimpinan kekuasaan terpusat dalam satu komando, telah terbukti mampu mengatasi wabah dengan cepat. Itulah cara pemimpin negara dalam melayani rakyat yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para amirul mukminin sesuai anjuran syariat Islam saat menghadapi wabah.

Syariat Islam menetapkan pengelolaan negara secara menyeluruh menjadi tanggungjawab khalifah yang dibantu oleh para pembantu khalifah di berbagai bidang seperti pemerintahan, administrasi, kota, keamanan, perindustrian, peradilan, kesehatan, keuangan, penerangan, dan majelis umat. Semuanya bekerja di bawah perintah khalifah, sekaligus khalifah mengawasi langsung kinerja para staf bawahannya. Jadi pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Tanpa birokrasi yang berbelit-belit, yang mengakibatkan terlambatnya pengambilan kebijakan.

Khalifah dan seluruh staf pemerintahan bertanggung jawab kepada Allah Swt. atas amanah yang mereka terima selama mengelola negara. Maka apabila ada yang lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melayani rakyat, dengan tegas Allah Swt. memberikan ancaman dengan siksaan yang pedih.

Allah Swt. berfirman :
”Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS. Asysyura [42]: 42).

Dan Rasulullah Saw. bersabda :
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).

Wallahu’alam bish-shawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *