Kebijakan Naif “New Normal Life”

Oleh: Kholila Ulin Ni’ma, M.Pd.I

Tagar #IndonesiaAbnormal viral di jagat media sosial. Setidaknya ada 23 ribu cuitan dengan tagar tersebut di twitter pada Selasa 26 Mei 2020. Tagar tersebut dicuitkan netizen menyusul wacana new normal life di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. (viva.co.id, 27/5/2020)

Munculnya berbagai cuitan yang bernada menentang kebijakan new normal ini wajar. Pasalnya, dunia tampak memaksakan diri untuk hidup normal di kala virus mematikan masih menyebar. New normal life layaknya kebijakan naif, tak masuk akal, tak sesuai nalar, dan terkesan dipaksakan.

Kebijakan Prematur

Sudah jamak diketahui bahwa negara yang memberlakukan new normal harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya, pertama, harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih mawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. Nyatanya, keempat syarat itu belum didapati di Indonesia. (merdeka.com, 25/5/2020) Maka wajar banyak pihak yang menyatakan pemerintah terlalu gegabah merencanakan new normal dalam waktu dekat.

Epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin menilai, rencana penerapan hidup normal baru atau new normal yang dipilih pemerintah terkesan prematur. Sebab, penerapan new normal dilakukan ketika kasus virus corona di Indonesia masih tinggi. (kanalkalimantan.com, 28/5/2020) Hingga tulisan saat ini, belum ada tanda-tanda penurunan korban. Jangankan menurun, bahkan sebagian wilayah zona merah, makin pekat sebaran virusnya. Bagaimana bisa aman hidup normal lagi, di saat masih banyak korban berjatuhan karena pandemi ini? Pun apabila ingin berdamai dengan virus corona, butuh skenario mitigasi untuk kemungkinan terburuk. Seperti skenario containment jika ada penyebaran masif lokal, ketersediaan fasilitas rumah sakit kesehatan, sarana pengobatan yang baik, dan tercukupinya tenaga medis, dan seterusnya. Sedangkan saat ini tenaga medis masih terus berguguran dalam menghadapi wabah ini. Jadi jelas kita tidak bisa berdamai begitu saja dengan virus ini. Apalagi menganggapnya bak pendamping hidup (istri).

Alat Kapitalis Menormalkan Bisnis

Tak bisa dimungkiri, wabah covid 19 memang telah melumpuhkan ekonomi. Ekonomi berbagai negara colaps. Bahkan, negara adidaya sekelas Amerika pun KO karena pandemi ini. Pertumbuhan ekonomi terhenti. Bahkan, ada pengusaha yang mengaku keuangannya hanya mampu bertahan hingga Juni. Karena itulah, WHO meluncurkan program new mormal demi memenuhi desakan kapitalis global.

Jelas, selama masa lockdown ataupun PSBB, yang merasa paling dirugikan adalah mereka para pengusaha besar bahkan multinasional yang memutarkan hartanya dengan utang dan riba. Triliunan hilang hanya dengan satu bulan lockdown. Satu bulan bisa bertahan dengan pemecatan karyawan, bagaimana dengan dua bulan atau bahkan satu tahun? Walhasil new normal hanyalah jalan untuk menormalkan ekonomi para kapitalis tapi rela mengorbankan kesehatan dan nyawa rakyat sendiri. Ini kebijakan yang nyata-nyata zalim dan keji. Namun, banyak yang tidak menyadari.

Padahal tanpa pandemi covid 19 pun, negara-negara kapitalis sudah menunjukkan kerapuhannya. Keruntuhan kapitalisme tinggal menunggu waktu. Dan atas kuasa Allah makhluk kecil yang berdiameter sekitar 125 nanometer atau 0,125 mikrometer itu akan mempercepat keruntuhan kapitalisme dunia. New normal hanyalah upaya Barat mendustai dunia atas karakter buruk peradaban mereka, meski lonceng kematian telah berbunyi.

The Trully Normal Life

Kebijakan naif new normal life kala pandemi saat ini tak seharusnya terjadi. Sudah selayaknya kita kembali pada kehidupan normal yang shahih (the trully normal life). Apalagi kalau bukan kehidupan dalam naungan Islam?

Islam telah memberikan petunjuk, bagaimana mengatasi pandemi. Sehingga tidak banyak korban berjatuhan. Islam juga mengatur ekonomi selama masa wabah sehingga tak sampai terjadi resesi. Islam pun mengatur ekonomi pasca pandemi. Negara Islam akan memberikan modal secara cuma-cuma pada rakyat yang usahanya terpuruk saat wabah terjadi. Kalaupun modal itu dengan akad pinjam, maka tidak akan ada akad ribawi.

Pilar ekonomi syariah ini harus disertai dengan pilar kedua, yakni sistem politik Islam. Tanpa penerapan sistem politik Islam, maka ekonomi syariah hanya jadi angan-angan. Dengan aturan Islam. Kehidupan normal yang sebenarnya bisa kita rasakan. Allahu a’lam bish shawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *