Kasus Covid-19 Meningkat, Kebijakan Pelonggaran Seharusnya Dikoreksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: drh. Novita Budiarti Rahayu

Selama beberapa hari terakhir, penambahan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia lebih dari 1.000 kasus terkonfirmasi positif setiap harinya. Penambahan ini oleh sebagian orang dianggap wajar. Pemerintah tetap memberlakukan Kebijakan New Normal dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru di berbagai provinsi di Indonesia, semuanya ini dilakukan demi bisa hidup berdamai dengan virus Corona.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah. Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. “Gambaran-gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Ini karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata dia saat telekonferensi, Sabtu, 4 Juli 2020.

Berdasarkan datanya, hingga hari Jumat, 17 Juli 2020, terdapat penambahan 1.462 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 29.176 spesimen dalam 24 jam terakhir. “Sehingga secara akumulatif ada 83.132 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini,” kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat sore. Dari data tersebut, tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi, yakni Jawa Timur (255 kasus baru), DKI Jakarta (253 kasus baru), Jawa Tengah (238 kasus baru), Kalimantan Selatan (101 kasus baru) dan Bali (86 kasus baru).

Yuri mengakui, saat ini, aktivitas untuk produktif memang sangat diperlukan masyarakat Indonesia, namun hal itu Yuri tegaskan mempersyaratan aman dari COVID-19 dan hanya bisa dicapai manakala masyarakat disiplin dan ketat menjalankan protokol kesehatan. “Ini prasyarat utama kalau kita ingin aman dari COVID-19. Kami ingatkan penularan dari hari ke hari yamg masih kita temukan adalah gambaran dari masih adanya orang yang bawa virus ini namun dia tidak mampu melindungi orang lain karena tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak,” tegasnya. Beliau juga menambahkan, “Dan masih ada orang lain yang sehat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, jaga jarak dan tidak cuci tangan secara sering menggunakan sabun. Ini titik lemah yamg selalu terjadi dan ini yang sebabkan dari hari ke hari kasus masih saja terjadi.”

Kalangan dokter dan ahli kesehatan masyarakat mendesak pemerintah agar lebih serius menangani penyebaran virus corong yang sudah menjadi pandemi global. Mereka menilai kesiapan pemerintah dalam menangani wabah corona tidak sejalan dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19. Contohnya, dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, salah satu staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa para pakar menyayangkan kebijakan new normal ini. “Agenda pemberantasan penyakitnya tidak ada, narasi yang dibawa malah ‘hidup berdampingan’, ‘berdamai dengan covid’. Ini masalahnya kebijakan amburadul karena arahnya bukan memberantas, kalau agendanya kuat untuk memberantas Covid-19 baru kita bisa menemukan jalan,”

Sayangnya tanggapan para ahli ini tak dinilai sebagai kritik yang membangun. Para pemegang kebijakan justru mengambil sikap berbeda meski angka kasus Covid terus bertambah.Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan bahwa penambahan pasien Covid yang melebihi seribu kasus ini merupakan suatu keberhasilan. Keberhasilan dari masifnya pelacakan yang agresif. (Kompas, 20/6/20). Pernyataan Juru Bicara Pemerintah ini seakan menyatakan bahwa kenaikan kasus Covid tidak berhubungan dengan diberlakukannya new normal. Kenaikan ini justru merupakan prestasi karena telah berusaha secara masif melakukan pelacakan. Sehingga, katanya, new normal tidak bisa disalahkan.

Sebuah analogi yang menggemaskan. Memang benar, dengan banyaknya tracking akhirnya orang yang terpapar bisa diketahui. Tapi, bagaimana cara kita menghentikan penyebaran, jika penyebab masifnya penyebaran masih terus ada? Lalu lintas manusia, pergerakan mereka yang terinfeksi virus (terutama orang tanpa gejala), secara tidak sadar telah membawa virus menyebar ke tempat yang mereka kunjungi. Bagaimana penyebaran bisa terhenti jika sektor ekonomi dibuka kembali? Kita diajak hidup berdamai dengan corona, hingga akhirnya mal, pusat perbelanjaan, kantor, pertokoan, industri sampai pariwisata, dan sekolah dibuka. Sementara kasus penularan Covid setiap harinya terus bertambah bahkan mencapai seribu lebih. Yakinkah kita akan segera terbebas dari belenggu Covid-19?

Sebuah negara layaknya perisai bagi rakyatnya. Ia bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Juga berkewajiban memastikan kebutuhan mereka tercukupi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, negara harus berperan lebih giat lagi. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, sebaiknya rakyat meminimalisasi pergerakan di luar. Namun jika rakyat tak keluar, sementara kebutuhan mereka tidak ditanggung negara, bagaimana mereka bisa menyambung hidup?

Di sinilah peran negara. Sebagai pengurus rakyat, negara akan melakukan pelacakan secara masif, di saat bersamaan akan memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Rakyat tak perlu ambil pusing memikirkan bagaimana mereka hidup esok hari.

Dengan door to door petugas kesehatan memeriksa semuanya, tanpa kecuali. Dengan begitu, orang yang terinfeksi bisa langsung dikarantina, penyebaran virus dapat diminimalisasiJika kasus sudah mulai sedikit atau bahkan tidak ditemukan dalam kurun waktu tertentu, maka orang yang sehat bisa kembali beraktivitas. Karena orang yang terinfeksi telah dikarantina semua.

Oleh karena itu, sangat tidak manusiawi jika sumber penyebaran masih ada di luar, tapi demi menyelesaikan kelesuan ekonomi, roda perekonomian malah dibuka lebar. Ini sama saja menggunakan rakyat sebagai tameng pertumbuhan ekonomi. Rakyatlah yang nantinya akan menjadi korban. Sungguh tidak etis bagi pengurus hajat rakyat yang justru mengorbankan rakyat demi para kapitalis. Memang hanya sistem Islamlah yang mampu menyelesaikan masalah ini. Karena Islam terlahir untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Islam adalah seperangkat tuntunan hidup yang langsung dibuat oleh Pembuat manusia, yaitu Allah SWT. Sehingga, ketika manusia mengalami masalah, Islam pun punya solusinya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.