Kartu Pra-Kerja, Realita Penggemukan Kroni-kroni

Oleh: Ummu Taqillah (Komunitas Setajam Pena)

Pandemi Covid-19 masih menghantui. Masyarakat berjibaku dengan wabah ini dalam kondisi yang kian sulit. Gerak dibatasi, pekerjaan terhenti, namun kebutuhan perut harus terpenuhi.

Berharap pada petinggi negeri pun sudah enggan. Karena takut semua hanya janji manis penuh angan. Masyarakat sudah lelah. Lelah menghadapi wabah, ditambah lagi janji sumpah serapah.

Ya, beginilah kata hati masyarakat saat ini. Ditengah wabah mereka butuh solusi. Bukan bantuan penuh syarat yang mempersulit.

Salah satu contohnya adalah program bantuan Kartu Pra-Kerja. Ditengah gelombang PHK yang melambung tinggi, pemerintah mengeluarkan Kartu Pra-Kerja yang katanya ditujukan kepada para korban PHK akibat wabah Covid-19 yang jumalhnya kian tinggi. Per 16 April 2020 saja, jumlah pekerja yang dirumahkan dan di-PHK mencapai 2 juta orang. (CNBC indomesia, 19/04/2020)

Pemerintah tak enggan-enggan, anggaran untuk program Kartu Pra-Kerja pun dinaikkan hingga 100 persen. Yang semula 10 triliun kini menjadi 20 Triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang. Namun, program ini konsepnya dipaksakan di tengah kondisi krisis. Sangat terkesan hanya untuk memenuhi janji-janji kampanye. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan Kartu Pra-Kerja ini masyarakat harus melalui beberapa tahap. Setelah mendaftar, mereka akan ikut tes dan pelatihan secara online. Setelah lolos tes dan pelatihan baru akan diberikan bantuan tersebut. Ribet. Itulah satu kata yang tepat untuk mendapatkan Kartu Pra-Kerja.

Sungguh miris, ketika masyarakat tengah menghadapi krisis seperti saat ini, mereka butuh bantuan segera. Bukan bantuan yang bertele-tele. Apalagi harus melalui tahapan-tahapan yang tak semua orang bisa. Seperti contohnya pekerja informal yang bisa jadi mereka gagap dunia per-online-an. Atau kalaupun bisa, mereka harus menghemat sisa uang yang ada. Daripada untuk membeli kuota internet, mending untuk membeli kebutuhan makan keluarga.

Tragisnya lagi, dalam mengadakan pelatihan online ini pemerintah tentu menggandeng penyelenggara. Tentu, dana negara lah yang digunakan untuk membiayai mereka. Berapakah dana dan siapakah penerimanya?

Dilansir KOMPAS.com (18/04/2020), bagi pendaftar Kartu Prakerja 2020 yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama. Jika telah menerima dana tersebut di rekeningnya, maka peserta Kartu Pekerja bisa memilih pelatihan atau kursus yang disediakan secara online. Ada delapan mitra yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pelatihan Kartu Pekerja di Prakerja.go.id. Di platform pelatihan online Skill Academy yang dimiliki Ruangguru, harga paket pelatihan yang ditawarkan dari paling rendah Rp 168.000 hingga paling mahal Rp 1 juta.

Waduh, mahal juga ya? Meskipun setelah lolos seleksi biaya kelas pelatihan dari pemerintah, tapi semua digunakan untuk mendaftar ke platform pelatihan online yang jelas lari ke rekening-rekening kroni. Astaghfirullah…

Rupanya masyarakat harus gigit jari lagi. Dari dana yang katanya Rp. 3.550.000 itu jika langsung diberikan kepada masyarakat akan sangat-sangat membantu sekali. Namun, justru pemerintah memilih bantuan pelatihan daripada langsung cash transfer ke masyarakat.

Inilah cara berpikir penguasa dalam sistem kapitalis-sekuler. Segala sesuatu yang berbau materi akan diperhitungkan berkali-kali. Untuk memberi bantuan kepada rakyat saja harus berjeli-jeli. Namun tak sedikitpun ragu ‘menggemukkan’ kroni-kroni. Tanpa peduli rakyat terdzalimi.

Jelas, kebijakan seperti ini tak akan terjadi dalam sistem Islam. Karena Islam mengatur bagaimana memberi bantuan kepada rakyat tanpa syarat. Apalagi ketika masa-masa sulit seperti wabah saat ini. Khalifah akan memberlakukan karantina (lockdown) dan menjamin keberlangsungan hidup umat yang terdampak. Karena satu nyawa rakyat dalam Islam begitu berharga, maka Khalifah tak akan abai terhadap rakyatnya. Apalagi Islam mengajarkan bagaimana beratnya tanggungjawab kelak di akherat. Tentu Khalifah akan berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat. Wallahu’alam bishshowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *