Kapitalisme Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Oleh: Muliawati

Peribahasa “Tong Kosong Nyaring Bunyinya” tidaklah asing di telinga. Pesan tersebut bermakna pandai bicara namun tak sesuai dengan pelaksanaannya. Ungkapan ini mewakili potret buram sistem pemerintahan di bawah kendali kapitalisme. Berbagai penanganan masalah di Indonesia selalu berujung dengan masalah turunan lainnya.

Dampak pandemi global COVID-19 ini sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada fase awal wabah ini di Indonesia, sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel dan restoran langsung terpukul. Dampak terhadap sektor lain, perlahan akan semakin terasakan.Hal ini tentu akan berimbas pada nasib pekerja. Di Jakarta saja telah ada sebanyak 162,416 pekerja telah di-PHK dan dirumahkan tanpa upah sebagai imbas COVID-19.

Situasi krisis saat ini bisa jadi membuat pengusaha tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena mereka harus menekan biaya operasional besar-besaran (theconversation.com).

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah Program Kartu Prakerja. Tujuannya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam bentuk pelatihan online dan tatap muka.

Setiap peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta selama 4 bulan. Dana ini untuk bayar pelatihan dan membeli sembako. Program Prakerja menyasar 5,6 juta orang dengan anggaran Rp 20 triliun (beritasatu.com).

Adapun Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai Kartu Prakerja bagi pencari kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjawab masalah nyata mengenai ketenagakerjaan. “Pendekatan itu menjawab problem real dari ketenagakerjaan kita. Karena memang masalah utama kita ini ada pada skill,” katanya (tempo.co).

Namun, menurut Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono. Saat ini, kebutuhan pokok seperti pangan lebih penting dari sekadar pelatihan yang bisa dilaksanakan pada lain waktu.
“Contohnya yang nggak tepat itu adalah subsidi kartu pra kerja kok diberikan dalam bentuk training (pelatihan). Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan,” kata Sutrisno Iwantono kepada CNBC Indonesia, Senin (13/4).

Ia beralasan selama ini kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan oleh instansi pemerintah cenderung tak efektif dan memboroskan anggaran. Uang itu akan lebih bermanfaat kalau diberikan langsung kepada penerimanya, supaya dapat digunakan untuk membantu mereka bertahan hidup,” katanya.

Ia juga mengkritik bahwa alokasi anggaran pelatihan itu malah diberikan kepada lembaga training online sebagai bagian dari sasaran program kartu pra kerja. Pemerintah memang menggandeng Project Management Office (PMO) sebagai pelaksana program.
“Enak banget yang terima uang itu, siapa kira-kira?. Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya,” katanya (beritasatu.com ).

Kemudian, setelah berjalan hampir empat bulan, program Kartu Prakerja ini menuai banyak kritik lantaran dinilai bermasalah. KPK, dalam hal ini, turut menemukan sejumlah masalah. Lalu pada 28 Mei 2020, KPK memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Salah satu temuan KPK adalah adanya dugaan konflik kepentingan karena ada platform digital yang menjual pelatihan mereka sendiri (TEMPO.CO, 26 juni 2020).

Bagaimana pandangan islam menawarkan solusi?

Beda halnya dengan solusi yang ditawarkan dalam sistem pemerintahan Islam. Mengurusi rakyat adalah kewajiban sebagai pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam. ‘imam(khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyat’ (HR Al-Bukhari).

Keimanan dan ketakwaan seorang pemimpin sangat mempengaruhi dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya. Karena dengan landasan tersebut semua upaya yang dilakukan tidak akan melanggar aturan syariat Islam dan semata- mata untuk kesejahteraan rakyatnya bukan karena alasan manfaat.

Negara bertugas menyediakan lapangan pekerjaan, karena tingkat pengangguran meningkat karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Dari upah pekerjaan tersebut bisa digunakan rakyat memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Keberadaan Baitul mal juga digunakan untuk memberikan santunan kepada mereka yang tidak mampu untuk bekerja. sehingga tidak ada pihak lain diantara pemimpin dan rakyat yang mengambil untung.

Betapa kesejahteraan meliputi seluruh rakyat dibawah kepemimpinan Islam.

Wallahu ‘alam bishowab.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *