Isu Radikalisme: Upaya Rezim Neolib Menutupi Kegagalannya Dalam Menyejahterakan Rakyat

Oleh: Risna Syahadatul Huda (Aktivis BMI Banten, Ketua Komunitas Muslimah UIN Banten)

Di akhir penghujung tahun kondisi Indonesia hari ini membuktikan apakah pemerintah bisa menepati janji-janjinya untuk rakyat? Atau pemerintah gagal dalam menyejahterakan rakyat?

Sampai detik ini perang melawan radikalisme terus digencarkan oleh rezim ini secara terbuka dan terang-terangan. Narasi radikalisme menjadi alat legitimasi rezim untuk membungkam atau menekan siapa saja yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa.

Rezim yang berkuasa hari ini nampaknya fokus terhadap proyek deradikalisasi dan menganggap radikalisme ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan negeri, sehingga mereka bergerak cepat untuk melawan radikalisme dengan berbagai cara dan upaya.

Tapi sebenarnya pemerintahan Jokowi beserta seluruh kabinetnya yang membawa isu radikalisme itu untuk menutupi kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.
Buktinya? Lihatlah bahwa pertumbuhan ekonomi jeblok, perdagangan negara devisit kemudian lapangan pekerjaan juga sulit.

Di antara gencarnya program pembangunan infrastruktur yang terus berkelanjutan tidak mampu menyelesaikan problem pengangguran yang terus meningkat beriringan dengan tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di negeri ini telah melahirkan 22 juta orang kelaparan dan 7 juta anak stunting.

Meningkatnya pengangguran sehingga berimbas pada maraknya kasus-kasus kriminal yang terjadi akibat dari kondisi ekonomi yang terus merosot di tengah masyarakat.

Kemudian masalah utang negara yang sudah mencapai sekitar 5.300 Triliun, itu hutang pokoknya. Sementara APBN nya saja sekitar 2.000 Triliun. Berarti total utang pokok negara kita hari ini sudah berkali lipat dari pendapatan nasional.

Hancurnya perekonomian ditutup-tutupi oleh penguasa rezim hari ini, mereka rajin berjualan dan promosi tentang radikalisme membuat masyarakat terkecoh dengan isu radikalisme, seakan radikalisme adalah musuh paling berbahaya untuk negeri.

Sementara sistem ekonomi kapitalisme neoliberalisme yang jauh lebih berbahaya, penyebab perekonomian jeblok tidak segera ditindak lanjuti dengan serius.

Tapi semenjak rezim oligarki ini berkuasa, mereka justru mempropagandakan radikalisme sebagai bahaya mengancam NKRI dan Pancasila. Rakyat terus menerus dipecah-belah untuk saling mencurigai dengan upaya-upaya deradikalisasi yang menyerang dan menyudutkan Islam sebagai ajaran radikal. (WartaEkonomi.co.id)

Setiap kelompok Islam yang kritis dan berseberangan dengan apa yang diinginkan penguasa akan dilabeli sebagai kelompok radikal. Ironisnya stigma negatif itu hanya untuk kelompok Islam saja dan tidak boleh untuk kelompok di luar Islam.

Pergantian staf menteri yang baru, bukannya mampu untuk bersinergi dalam menyelesaikan problematika masyarakat, tapi malah membuat kegaduhan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan umat Islam sendiri.

Dan nyatanya radikalisme hanya dijadikan sebagai kambing hitam atas bopengnya kepengurusan di negeri ini.

Banyak sudah janji-janji Presiden dan pemerintah yang begitu indah diucapkan pada saat kampanye, tapi nyatanya semua tidak mengarah kepada perubahan Indonesia yang lebih baik mulai dari krisis ekonomi, kesenjangan sosial, kehancuran moral para generasi milenial, dan masih banyak lagi segudang persoalan hidup yang tak jua ditemukan solusinya. Kesemrawutan yang menimpa negeri sejatinya dikarenakan penerapan sistem yang salah.

Sistem kapitalisme yang diterapkan memunculkan berbagai problematika hidup yang dari hari ke hari semakin memperparah keadaan. Sistem kapitalisme-sekuler dibangun atas dasar kebebasan menghasilkan berbagai penyimpangan baik di bidang ekonomi, maupun sosial. Kondisi inilah yang jelas-jelas tengah mengancam keutuhan NKRI.

Tersirat bahwa kaum Muslim di Indonesia kehilangan identitasnya. Kekayaan alamnya dieksploitasi untuk kepentingan Barat dan sekutunya. Lewat mekanisme utang luar negeri, mereka dijerat untuk tunduk kepada kepentingan kapitalisme Barat. Pendidikan juga sama nasibnya. Pendidikan yang berlandaskan sekuler di negeri-negeri Islam telah mencetak generasi-generasi pemuda Islam yang jauh dari akar Islam. Pergaulan bebas, LGBT, narkoba, minuman keras menjadi bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda saat ini. Sementara di bidang pidana, tidak diterapkannya hukum-hukum Allah telah menyebabkan membengkaknya perkara-perkara kriminalitas seperti pemerkosaan, pelacuran, pembunuhan dan perampokan.

Dengan banyaknya problematika umat hari ini masihkah kita berharap pada pemerintahan sekuler?

Maka, satu-satunya solusi untuk problematika umat saat ini adalah menjadikan Islam sebagai ideologi (mabda’) sehingga kaum Muslimin mampu untuk bangkit dan bersegera menyelesaikan masalah-masalah yang meresahkan saat ini. Sehingga penerapan sanksi bagi pelaku maksiat bukanlah sesuatu hal yang kejam atau tidak berprikemanusian, tetapi sebagai bentuk taat kepada aturan-aturan Islam.

Tapi kenapa tidak mau mengikuti aturan Islam?
Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi enggan menerapkan aturan-aturan Islam secara menyeluruh. Islam hanya sebagai pengatur masalah ibadah, tidak boleh bersinggungan dengan politik, ekonomi maupun dasar-dasar hukum negara.

Maka tugas kita sebagai kaum muslim wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hari ini kita tidak sedang baik-baik saja, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan hancurnya sistem yang diterapkan saat ini.

Maka dengan kesadaran ideologislah yang akan mengembalikan kaum Muslim kepangkuan Islam, mengurus umat dengan hukum Islam.

Kesadaraan ini harus lahir dari keyakinan penuh bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan ideologi yang benar dan lengkap.

Dan dengan kesadaran ini pula yang mampu mendorong umat muslim untuk memperjuangkan Islam melalui langkah-langkah dakwah demi tegaknya Khilafah Islamiyah.
Wallahua’lam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *