Hati Nurani Mati akibat Minimnya Edukasi

Oleh: Uray Herlindawati

Sungguh miris, diberbagai daerah terjadi fenomena penolakan dan bahan gunjingan masyarakat terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) wabah Covid-19. Hal tersebut juga di alami oleh keluarga korban, bahkan tim medis yang menangani pasien Covid-19 juga ikut merasakan.h

Pihak yang bersinggungan langsung dengan virus ini mendapat cap negatif, dikucilkan bahkan sampai diusir dari kosnya lantaran dianggap membawa virus Covid-19. Tak hanya itu, karena minimnya edukasi sehingga ada sebagian masyarakat yang menolak pemakaman jenazah korban Covid-19.

Sungguh miris dan menyayat hati ketika menyaksikan fenomena yang terjadi di negeri saat ini, seolah-olah masyarakat sudah tak ada hati nurani dan rasa empati yang mereka milik lagi. Salah satunya adalah penolakan pemakaman jenazah seorang perawat oleh warga Sewakul, Kabupaten Semarang pada Kamis, 9 April 2020 kemarin. Perawat ini meninggal karena menangani pasien positif virus Covid-19. Hingga akhirnya, jenazah tersebut dimakamkan setelah dua kali ditolak pada Kamis malam hari.

Warga penolak beralasan belum mendapatkan sosialisasi bahwa jenazah meninggal karena Covid-19 dan kaget tiba-tiba ada mobil polisi dan lembaga kebencanaan berada di pemakaman setempat. Penolakan warga ini beujung pada penangkapan oleh polisi pada 11 April. Tiga warga penolak ini meringkuk di tahanan usai Polda Jawa Tengah menetapkan mereka sebagai tersangka (tirto.id).

Kasus diskriminasi lainnya juga dialami dokter dan perawat di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Paramedis tersebut justru mendapat perlakuan tak menyenangkan karena tiba-tiba diusir dari kosan yang disewa. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhilah, membenarkan adanya aduan dan keluh kesah dari paramedis tersebut. “Iya ada. Ya mereka kan sejak Rumah Sakit Persahabatan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan itu, bukan hanya perawat, ada juga dokter, mahasiswa juga yang di situ, diminta untuk tidak kos di situ lagi,” tutur Harif saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (25/3/2020).

Akibat minimnya informasi yang akurat dan tak meratanya edukasi dari pemerintah. sehingga membuat masyarakat melakukan upaya pencegahan secara mandiri sesuai dengan apa yang mereka ketahui.
Psikolog Andik Matulessy menyebut fenomena itu disebabkan karena adanya stigma. Adapun hal itu muncul karena kurangnya informasi dan pengetahuan di tengah masyarakat selama wabah Covid-19. “Itu stigma karena kurangnya pengetahuan, ujar Andik saat berbincang-bincang kepada detikcom, Minggu (12/4/2020).

Tak hanya kurangnya informasi, kurang detailnya pemerintah dalam mengumumkan persebaran Covid-19 juga menjadi salah satu pemicu fenomena tersebut. Namun begitu, Andik menyebut pemerintah memang dalam dilema dalam mengumumkan. Karena di satu sisi saat mengumumkan detail persebaran daerah ODP dan PDP akan menimbulkan ketakutan dan penolakan dari masyarakat sekitar, sementara itu bila tidak diumumkan, masyarakat tidak berhati-hati dan kurang bisa menerapkan social distancing dengan baik di rumah.

Meski dalam dilema, menurut Andik, pemerintah harus tetap tegas mengumumkan ke publik. Tetapi pengumuman itu harus disertai dengan informasi secara masif terkait Covid-19. Ia juga menyarankan untuk melibatkan akademisi dan pakar untuk menginformasikan apa itu Covid-19 atau virus Corona ke masyarakat. Dengan begitu fenomena penolakan itu bisa dicegah lebih dini. (news.detik.com)

Maka, dalam kondisi wabah saat ini, peran seorang pemimpin sangatlah diperlukan. Namun, realita yang ada malah makin menegaskan kelalaian pemimpin dalam mengurusi kebutuhan masyarakatnya.

Kondisi seperti ini terjadi karena paradigma sekuler-kapitalis menjadi landasan berpikir pemimpin negeri ini. Maka wajar jika kebijakan yang dikeluarkan justru memprioritaskan ekonomi bukan edukasi dan keselamatan nyawa rakyatnya. Padahal, jika ekonomi sedang down itu masih bisa diperbaiki. Namun lain halnya jika nyawa yang melayang, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi.

Hal ini sangatlah berbeda dengan paradigma kepemimpinan dalam Islam. Hakikat pemimpin dalam Islam adalah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Maka, dalam menjalankan kepemimpinannya akan terlihat kepedulian mereka dalam mengayomi, melayani, serta tidak berbuat dzalim kepada rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya; “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari)

Sistem Islam memberikan tanggung jawab kepada negara, media dan tokoh umat untuk menjelaskan hakikat wabah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menyikapi dengan tepat, dan mendukung penanganan yang diberikan. Karena masyarakat sadar bahwa kebijakan itu adalah untuk kebaikan masyarakat sendiri.

Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dimana pada masa pemerintahan beliau ini pernah terjadi wabah Tha’un yang bermula didaerah Awamas, sebuah kota sebelah barat Yerussalem, hingga menjalar ke wilayah Syam (Suriah) bahkan wabah tersebut sampai ke Irak.

Khalifah Umar memerintahkan sahabat Nabi yaitu Amr bin Ash untuk menjadi gubernur negeri Syam serta ditugasi untuk menangani wabah Tha’un tersebut. Saat mengatasi wabah, Amr bin Ash memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak, agar tidak saling menularkan penyakit, dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung guna memutus penyebaran wabah Tha’un. Penularan wabah penyakit ini pun dapat diredam, dan Syam kembali menjadi normal
Selanjutnya saat wabah Black Plague yang terjadi di Andalusia pada abad 14 M, Muhammad ibn al-Lakhm al-Shaquri praktisi kesehatan Khilafah saat itu memberikan nasihat praktis bagi warga yang harus tinggal di wilayah wabah seperti penggunaan alat makan yang terpisah dan pembersihan dengan cuka pada alat tersebut sebelum dan sesudah penggunaannya. (Hopley R, 2010).

Pengetahuan ini ternyata membantu populasi di Granada untuk bisa kembali bangkit dari wabah Black Plague abad ke 14 dan berhasil menyelesaikan proyek pembangunan istana Alhambra.

Situ, di periode waktu yang sama, di kota Siena, Italia, yang sedang merenovasi Katedral Siena terhenti proyeknya akibat wabah yang sama dan tidak pernah bisa menyelesaikannya seusai wabah berakhir hingga kini (Ober & Aloush, 1982).

Maka semakin jelas, bagaimana totalitasnya seorang pemimpin dalam Islam dalam menangani dan menyelesaikan wabah. Tentu, semuanya berkat penerapan aturan pemerintahan Islam yang sudah terbukti menjadi rahmat untuk seluruh masyarakat.
Wallâhu a’lam bi ash-shawâb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *