Haruskah Dana Untuk Pilkada Dikeluarkan?

Oleh : Maryatiningsih

Pemerintah telah menetapkan bahwa beberapa bulan kedepan pilkada akan diselenggarakan tepatnya 9 Desember 2020. Pilkada merupakan bagian dari proyek demokrasi yang akan terus dilanggengkan, karena Indonesia adalah Negara demokrasi, maka pilkada menjadi suatu keharusan. Sayangnya setiap pesta demokrasi diselenggarakan selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga selalu menjadi topik hangat yang di perbincangkan di berbagai media membuat masyarakat pun menjadi terbiasa serta tak nampak aneh dengan rutinitas tersebut. Dan hasil akhirnya rakyat yang kembali merasakan dampaknya.

Seperti pilkada yang akan dilaksanakan di Bandung menurut informasi yang di lansir dari detiknews.com Bandung – KPU Kabupaten Bandung membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 27 miliar untuk menggelar Pilkada. Kekurangan anggaran tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah TPS. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengaku pihaknya siap untuk melanjutkan tahapan lanjutan dari Pilkada. Salah satunya dilantiknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sempat tertunda. “Secara prinsip KPU Kabupaten Bandung telah siap melanjutkan tahapan pemilihan bupati (Pilbup). Secara personel kami sudah siap sampai tingkat PPS. Sebentar lagi PPDB dan nanti pada waktunya KPPS,” ujar Agus saat dihubungi detikcom, Rabu (17/6/2020).

Kemudian, protokol kesehatan harus diterapkan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Diantaranya dengan pembatasan jumlah pemilih ketika proses pencoblosan di tempat pemilihan suara (TPS). Agus mengatakan saat ini jumlah TPS bertambah menjadi 6.876 TPS. Ada penambahan sekitar 1.428 TPS dimana sebelumnya hanya 5.448 TPS. “Awalnya TPS itu 5.448 sekarang dengan penambahan TPS, karena jumlah TPS itu tadinya maksimal 800 sekarang menjadi maksimal 500, maka jumlah TPS-nya menjadi 6.876,” tambah Agus.

Dengan begitu banyaknya dana yang dibutuhkan salah satu penyebabnya adalah karena bertambahnya TPS. Padahal dalam kondisi pandemi seperti ini. Khawatir Dana yang sangat besar itu tidak tepat sasaran, karena yang sering terjadi adalah kasus korupsi. Jika saja dana tersebut digunakan untuk menangani masalah pandemi Covid-19 mungkin akan lebih baik dan benar. Mahalnya pesta demokrasi, mengharuskan menggandeng para pemilik modal yang siap membiayai pilkada dengan imbalan yang menguntungkan mereka. Pada akhirnya penguasa terpilih bukan mengurusi rakyat tapi sibuk balas budi kepada pemilik modal. Secara otomatis yang berkuasa dan yang mengendalikan semuanya adalah mereka para pemilik modal.

Pilkada akan tetap digelar dan akan dilakukan merata di setiap kecamatan maupun desa walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Inilah sistem demokrasi yang selalu di dominanasi oleh para kapitalis. Tidak perduli dengan kondisi seburuk apapun yang penting semua kepentingan pribadinya terpenuhi dan asas manfaat tetap melekat pada sistem saat ini. Lalu apa kabar dengan dana untuk penanganan masalah wabah Covid-19? Apakah dipenuhi dengan baik dan tepat atau tidak.

Inilah demokrasi sebuah sistem buatan manusia yang lemah dan terbatas, dimana yang paling banyak suara yang menang dan sebaliknya yang sedikit suara pasti akan kalah, sedangkan zaman sekarang asalkan ada uang semua dapat dibeli. Begitu pun dengan proses pestanya yang sangat mahal membutuhkan dana yang sangat banyak. Alih-alih untuk kepentingan rakyat tetapi malah mencekik rakyat. Dengan semua dana yang pemerintah gelontorkan, siapa yang akan membayarnya selain seluruh rakyat. Maka yang ada hanya kedzaliman bukan kesejahteraan.

Jadi, apakah masih setuju dengan sistem saat ini, sistem buatan manusia yang jelas terbatas dan lemah, juga menyengsarakan penuh kedzaliman. Sudah saatnya kita harus kembali kepada sistem Islam sistem yang sumber hukumnya jelas dari Allah swt, yaitu sistem Islam yakni khilafah islamiyah.

Wallohualam bishowab…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *