HARGA MEROKET YANG BERULANG JELANG RAMADHAN : BENTUK SEMU KEPEDULIAN NEGARA

Oleh: Ummik Rayyan (Member Pena Muslimah Cilacap)

 

 

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam hitungan dua hari lagi, umat muslim akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Tak pelak, ini pun berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Sejumlah harga bahan pokok menjelang Ramadhan merangkak naik seiring dengan permintaan yang tinggi di pasar.

 

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, hari-hari saat ini ritmenya memang merangkak naik dengan persentase yang berbeda untuk setiap bahan pokok yang dijual.

 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, harga pangan jelang Ramadan masih stabil dan terkendali. Sembari Menteri Lutfi berharap, dengan jaminan ketersediaan stok, harga bisa berada dalam tren penurunan.

 

“Kalau ada kenaikan di sana-sini itu sporadis, tetapi kami pastikan bahwa stok ada, stok terjamin, dan kita akan melihat penurunan harga. Baik antara hari ini sampai puasa, dan mudah-mudahan juga akan terjaga selama Idulfitri,” katanya pada Senin (15/3/2021).

 

Lutfi memaparkan, jika merujuk pada data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP), memang terdapat kenaikan harga secara bulanan pada beberapa komoditas. Data menunjukkan, antara 11 Februari 2021 dan 12 Maret 2021 harga beras premium naik 0,31 persen secara bulanan dan minyak goreng curah naik 1,43 persen secara bulanan.

 

Beberapa komoditas lain bahkan naik lebih dari lima persen secara bulanan. Di antaranya cabai rawit merah yang rata-rata di kisaran Rp74.607 per kg pada 11 Februari menjadi Rp96.247 per kg atau naik 22,48 persen, bawang merah naik 11,54 persen dari Rp30.457 per kg menjadi Rp34.430 per kg, dan bawang putih Honan yang naik 5,06 persen dari Rp26.822 per kg menjadi Rp28.252 per kg.

 

Meski demikian, menurut Lutfi, sudah ada tren penurunan harga pada komoditas tersebut seiring dengan bertambahnya pasokan dari dalam negeri maupun realisasi impor. Sebagai contoh, harga cabai rawit merah terpantau turun tipis 0,46 persen pada 12 Maret 2021 dibandingkan dengan harga pada 10 Maret 2021.

 

Masalah ketersediaan beras juga dijamin masih aman. Oleh karena itu, seperti disampaikan Dirut Bulog Budi Waseso, perum itu memastikan impor beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton belum tentu direalisasikan. “Produksi dalam negeri akan diutamakan untuk menjaga stok CBP”.

 

Adanya kekhawatiran masalah pangan mengemuka menjelang Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah setelah organisasi pangan dunia (FAO) merilis laporannya, Senin (4/3/2021). Lembaga menyebutkan dalam sembilan bulan terakhir ini harga pangan dunia konsisten naik.

 

Bahkan, harga pangan dunia kini telah mencetak rekor tertinggi dalam enam bulan terakhir. Organisasi Pangan Dunia menyebutkan, harga pangan global menyentuh level tertinggi dengan indeks harga pangan per Februari 2021 mencapai 116,2 poin. Angka ini naik 2,4 persen dibandingkan dengan Januari 2021.

 

Kendati belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di dalam negeri, hal tersebut tetap perlu diantisipasi, apalagi menjelang kenaikan permintaan yang cukup signifikan selama masa puasa dan Lebaran.

 

Seperti diketahui bersama, harga pangan di dalam negeri berpotensi naik setiap menjelang puasa dan lebaran. Kenaikan ini terjadi akibat melonjaknya permintaan yang cukup tinggi pada waktu yang bersamaan.

 

Berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, situasi ini menimbulkan kegaduhan tersendiri, hingga pemerintah harus turun tangan untuk melakukan operasi pasar.

 

Langkah ini penting untuk meredam kenaikan harga, yang bahkan untuk sebagai barang kebutuhan pokok naik tak terkendali, antara lain, daging sapi dan gula. Kedua bahan pokok itu memang rawan bergejolak dan masih sangat berkaitan erat dengan kondisi di pasar internasional.

 

Harus diakui, kondisi harga pangan selama momentum Ramadan dan Idulfitri dalam beberapa tahun terakhir relatif lebih adem. Jika pun ada kenaikan di pasaran, besarannya tidak begitu besar alias terkendali, sehingga tidak terlalu menimbulkan gonjang-ganjing tersendiri.

 

Namun, situasi tahun ini bisa saja berbeda dan patut diwaspadai. Pasalnya, tantangan yang kita hadapi tidak sedikit. Harga di pasar internasional masih terus bergerak naik, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga teratasi.

 

Pemerintah sendiri telah menjamin bahwa harga pangan pokok jelang Ramadan dalam kondisi stabil. Pergerakan harga pun relatif terkendali, seperti disampaikan Menteri Perdagangan M. Lutfi.

 

Keyakinan pemerintah ini sejalan dengan kondisi pasokan dan stok yang diyakini tercukupi. Sampai saat ini, memang benar bahwa ada kenaikan harga untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok. Akan tetapi, kenaikan pun hanya terbatas pada sejumlah produk holtikultura, antara lain, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, yang dipicu oleh minimnya pasokan akibat belum memasuki masa panen.

 

Namun, dengan datangnya masa panen dan pemenuhan stok dari impor, harga diperkirakan bergerak turun. Menjaga stok dan pasokan memang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Jika stok dan pasokan aman, tentu saja harga akan terkendali.

 

Pemenuhan pasokan bahan kebutuhan pokok seharusnya jangan dititik beratkan pada pasokan impor, hal ini hanya memicu makin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan dan mengantisipasi perihal semacam ini, karena situasi seperti ini sudah dianggap menjadi rutinitas tahunan menjelang hari-hari penting maupun hari-hari besar keagamaan. Sikap biasa-biasa yang ditunjukkan oleh pemerintah saat ini dan menganggap enteng masalah, menjadi celah yang akan menyusahkan masyarakat secara keseluruhan.

 

Sangat dibutuhkannya peran negara dalam menyediakan pasokan kebutuhan yang memadai bagi masyarakatnya. Seharusnya tidak hanya saat menjelang Ramadhan atau Idul Fitri saja pemerintah gencar menyediakan stok kebutuhan pangan. Harus ada perencanaan jangka panjang yang detail dan kontribusi pemerintah dalam pelaksanaan rencana tersebut, sehingga pemerintah tak harus repot-repot impor pasokan bahan pangan. Karena sejatinya masyarakat kita sendiri pun mampu menyediakan pasokan pangan apabila pemerintah mendukung dalam proses produksinya. Tapi kenyataannya pemerintah lebih menyukai dan tergiur oleh godaan impor yang hanya menguntungkan pemerintah saja, efek sistem kapitalis inilah yang membuat rakyat menjadi susah dan terpojok. Sulit untuk bergerak dan mengembangkan usaha. Sehingga membuat mereka harus manut saja terhadap pilihan pemerintah.

 

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi—seorang pemikir terkemuka abad ke-5—berpendapat bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat.

 

Mengenai sumber pendapatan negara (Baitul Mal)

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: pertama, bersumber dari kalangan muslim (zakat, zakat fitrah, wakaf, nawa’ib, sedekah, dan amwal fadla). Kedua, penerimaan yang bersumber dari kalangan non muslim seperti jizyah, Kharaj, dan ushur. Dan ketiga, penerimaan dari sumber lain seperti ghanimah, fai’, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun non muslim.

 

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Negara Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer (basic needs) tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder dan luks (al-hajat al-kamaliyah)nya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Menurut al-Maliky kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan

katagori ini adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.

 

Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Jadi pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan pemerintah harus secara merata terdistribusikan kepada rakyat. Dalam QS. al-Dzariyat (51): 19 disebutkan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

 

Sedangkan dalam QS. al-Baqarah (2): 219 Allah berfirman, “Dan mereka bertanya kepadanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan” demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”. Juga, dalam QS. al-Hasyr (59): 7 disebutkan, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

 

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Demikian pula al-Hakim meriwayatkan dari Abu al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.”

 

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara untuk berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Alquran dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah.

2. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.

3. Kaidah al-ghiurm bi al-gunmy, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).

4. Kaidah ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “Sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

 

Sudah jelas, bahwa hanya dengan sistem islamlah jaminan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, kebijakan-kebijakan perekonomian yang diterapkan sesuai syariat akan menciptakan terobosan-terobosan yang progresif yang akan meningkatkan pendapatan negara.

 

Wallahu a’lam bish-showab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *