Gratifikasi Pintu Masuk Korupsi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Ani Susilowati, S.Pd

 

Beberapa waktu yang lalu KPK telah menerbitkan surat edar nomor 13 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait THR. Dalam surat edar tersebut dijelaskan bahwa lembaga antirasuah mengingatkan pejabat negara dan ASN untuk tidak menerima , meminta, maupun memberi gratifikasi THR.

Pasalnya ,gratifikasi terkait hari raya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan . KPK meminta penyelenggara negara dan ASN senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan demikian , mereka diimbau agar tidak memanfaatkan kondisi covid-19 untuk melakukan perbuatan koruptif.

Namun, belum lama setelah surat edar ini turun, fakta dilapangan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, masih ada juga kasus perbuatan koruptif menjangkiti para aparatur negara , seperti perbuatan koruptif oleh pemkab Lampung Utara, juga ada seorang wali kota yang langsung mencopot salah satu lurah yang diduga melakukan pungli dengan modus zakat. Sungguh ironis kasus koruptif di negeri ini.

Walaupun sangsi siap menyandera para koruptif, namun sejatinya pendekatan sangsi tersebut tidak banyak bepengaruh berjalannya birokrasi yang sudah banyak celah kecurangan saat ini.sangsi yg kurang tegas dan meniadakan efek jerah membuat para koruptif semakin melenggang dalam setiap aksi koruptifnya.

Mendambakan Birokrasi bersih disistem demokrasi saat ini adalah kemustahilan. Sistem demokrasi yang menuntut biaya tinggi , membuat para pejabat bergantung pada para pemilik modal. Yang demikian itu karena para pemilik modallah yang membuayai para pejabat sebelum meraih kursi kekuasaan. Sehingga terjadilah politik balas Budi saat menduduki jabatan pemerintah.

Dalam sistem demokrasi saat ini, banyak kita jumpai bahwa Ada pejabat ingin dilancarkan proyek atau usahanya, hadiah diberi sebagai pelicin atau “uang jalan”. Dengan uang, semua urusan lancar. Tanpa uang, proyek dan kepentingan bisa terhalang.ya..walaupun tidak semua pejabat demikian, namun dengan sistem berbalut sekulerisme saat ini tidak sulit kita temui pejabat yg demikian.

Yang paling banyak terjadi adalah mereka bagai kacang lupa kulitnya. Setelah naik ke kursi kekuasaan, tujuannya berubah. Yang semula berteriak kencang membela kepentingan rakyat, dalam waktu singkat bisa berubah haluan mengikuti kehendak si pemberi suap / pemilik modal demi menacari keuntungan yang lebih besar Dangan dalih gaji yang diterima saat penjabat aparat pemerintah terlalu kecil.Maka sejumlah proyek infrastuktur dan kemudahan perijinan menjadi celah meraup keuntungan yang banyak.

Ditambah lagi hukuman pada koruptor dalam sistem ini sangatlah ringan.Karena itu selama negara ini masih menggunakan sistem demokrasi, maka korupsi dengan segala bentuknya tidak akan tuntas sehingga demokrasi yang bersih tinggallah angan- angan.

Islam satu- satunya sistem yang mampu menutup pintu korupsi karena pejabat dilarang menerima hadiah . Memang benar bahwa pada dasarnya memberikan hadiah kepada orang lain sangat dianjurkan agar tumbuh rasa saling menyayangi antar saudara muslim.Hanya saja Islam mengharamkan hadiah yang diberikan khusus kepada pejabat atau pemegang kekuasaan.
Hadiah dan suap kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu yakni bagaimana agar aparat tersebut bertindak menguntungkan bagi si pemberi hadiah.

Islam memiliki aturan preventif dan kuratif dalam kasus korupsi , adapun aturan yg preventif diantaranya adalah

1. Keteladanan pemimpin
Keteladanan bpemimpin dalam sistem Islam syarat taqwa sangat penting dalam pengangkatan pejabat/ pemimpin . Pejabat yang nanah justru akan fokus meriayah rakyatnya bukan malah sibut lakukan tindakan koruptif.
2. Sistem gaji yang layak
Pejabat negara diberi tunjangan ( bukan gaji) yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga tidak akan melirik uang yang bukan miliknya.
3. Pengawasan
Dalam sistem Islam ada suatu badan pengawas keuangan yang bertugas untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan melakukan.kecurangan atau tidak.
4. Perhitungan
Penghitungan kekayaan pejabat secara berkali ) diawal dan di akhir jabatannya,)
5. Rekrutmen SDM aparat negara berazaskan profesionalitas / integritas hukan koneksitas maupun nepotisme
6. Negara wajib melakukan pembinaan keimanan kepada seluruh aparat pemerintahan.

Adapun tindakan kuratif yaitu dengan pembarian sangsi kepada koruptor dengan dikenai hukuman takzir berupa pewartaan terlebih dahulu dengan diarak keliling kota / kalau saat ini diviralkan di media sosial , selain itu juga penyitaan harta yang nantinya harta tersebut akan terkumpul di Baitul mal yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu juga hukuman kurungan bahkan sampai hukuman mati.sungguh komperehensif aturan dalam bingkai syariah Islam pasti bawa kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya. Dengan demikian korupsi pun dapat diberantas sampai akarnya.

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.