Gempita New Normal, Gempita Kapitalis

Oleh: Irma Ismail ( Aktivis Muslimah Balikpapan dan Member AMK)

Gelombang wacana New Normal menjadi pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat, bukan hanya di belahan negara lain, tapi juga di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dimana Walikota Balikpapan Bapak Rizal Effendi saat ini tengan menyusun rancangan skema pengaturan termasuk adanya sanksi dan tindakan tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan ini, semua dalam rangka menghadapi New Normal. Ada hal yang harus diperhitungkan untuk bisa menerapkan kebijakan new normal ini. Presiden mensyaratkan kepada setiap daerah agar dapat memenuhi salah satu indicator, yakni dengan menekan grafik R-Naught (RO) di bawah angka 1. Dan demi menurunkan angka R-Naught tersebut, maka Rizal Effendi pun meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap bisa menerapkan protocol kesehatan, agar penularan covid-19 tidak semakin meluas. ( Tribunkaltim.co, 27/5/2020).

Menanggapi hal ini, Ketua Kamar Dagang dan Industry (Kadin), Kota Balikpapan, Yaser Arafat menyambut baik pemberlakuan new normal ini dan kebijakan yang akan di ambil pemkot Balikpapan, dan berharap bahwa dari segi ekonomi akan pro kepada pelaku usaha atau pasar dan membawa angin segar agar bisa menjaga daya beli masyarakat. Senada dengan hal ini, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan menyambut positif new normal yang akan diberlakukan namun dengan satu catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi sebelum new normal di berlakukan, yakni soal kebijakan penutupan akses atau blockade jalan utama di beberapa titik kota Balikpapan, jelas Ketua PHRI Kota Balikpapan, Sahmal Ruhip. ( Tribunkaltim.co 27/5/2020)

Ketua Tim Pakar Gugus tugas percepatan penangan covid 19, Wiku adisasmita mengatakan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal namun dengan ditambah menerapkan protocol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid 19 (Kompas.com 20/5/2020).

Berbagai persiapan dilakukan.Di mulai dengan serempak dibolehkannya Sholat Jumat di Masjid-masjid meski dengan tetap social dan physical distanching, dan Sabtu (6 Juni) Mall dan Rumah makan dibuka ( Portal Balikpapan ), meski sebelumnya Mall dan pasar sudah dibuka perlahan menjelang lebaran kemarin. Dan tentu saja hal ini tidak sedikit yang mengkhawatirkan, dikarenakan kasus covid 19 belumlah tuntas dan anti virus pun belum ada, di samping berita dari beberapa negara yang setelah menerapkan new normal, kembali terjadi kasus lonjakan pasien positif. Lambannya penanganan dan peraturan yang membingungkan, membuat masyarakat menjadi ragu akan keseriusan pemerintah, di tambah statement Presiden yang mengakui bahwa pemerintah belum bisa kendalikan covid-19 ( idtoday.co 5/6/2020).

Lantas mengapa pemerintah begitu sangat ingin menerapkan New Normal Ini ? dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto akhirnya buka suara, alasan utama dan mendasar diberlakukannya new normal adalah ekonomi. Indonesia dibuat hampir lumpuh, berhentinya aktivitas social telah membuat roda perekonomian terhambat, jika dibiarkan terus maka badai PHK akan menjadi-jadi.( Detikfinance 1/6/2020).

Jelas bahwa Ekonomi adalah alasan dibalik diberlakukannya New Normal ini, bukanlah rahasia lagi. Indonesia dengan pengaruh ekonomi kapitalisnya telah menguasai hampir semua sector kehidupan, dengan penguasaan kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Maka wajar saja, adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tentu sangat berdampak bagi geliat perekonomian, termasuk di Balikpapan.

Dilansir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, ada 9.553 tenaga kerja terdampak, baik yang dirumahkan ataupun yang di PHK. Dan Balikpapan tercatat paling terdampak, dari 19 perusahaan, 1.091 olrang terkena PHK. 60 perusahaan terpaksa merumahkan 5.698 karyawannya. ( Merdeka.com 8/5/2020).

Maka adanya rencana New Normal tidak terlepas dari adanya kepentingan para pemilik modal, berawal dari diterapkan secara bertahap dibukanya transportasi udara yang diijinkan dan khusus bagi para pengusaha, pejabat dengan surat khusus, meski semua dengan prosedur kesehatan yang disyaratkan. Dan yang menghebohkan adalah masuknya TKA ke Indonesia di saat penerbangan untuk angkutan warga biasa di larang. Di samping itu besarnya eufhoria masyarakat juga dalam menyambut dan merayakan lebaran, menjadi salah satu alasan dari pemerintah untuk kembali membuka Mall, pasar, adanya larangan mudik dan bolehnya pulang kampung semakin menambah keruwetan di tengah masyarakat. Di bukanya jalan Tol, mempertegas adanya arus mudik dan balik, tempat pariwisata yang juga ramai, akibat blockade jalan yang dilonggarkan. Meski di syaratkan untuk tetap melakukan social dan physical distancing, tetap saja di lapangan itu hanyalah teori belaka, termasuk para pejabat negara yang bahkan melakukan konser. Ya semakin di perparah dengan tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah.

Inilah karakter buruk kapitalisme, perhitungan semata adalah untung dan rugi. Semua sector tetap akan masuk dalam hitungan mencari keuntungan, meski dengan dalih semua untuk masyarakat, termasuk dunia kesehatan dalam cengkraman kapitalisme. Telah terbukti nyata kegagalan kapitalisme dalam menangani kasus ini. Dimana negara tak bisa berbuat lebih dalam melindungi warga negaranya, sejumlah kebijakan yang di ambil selalu mengedapankan perekonomian yang ditopang oleh para kapitalis agar terus berjalan, dengan sederet aturan.

Tidak bisa dihindari bahwa dampak wabah ini masuk sampai ke dalam tatanan social paling rendah yaitu keluarga, membuat kebutuhan mendasar tidak tercukupi atau terpenuhi. Maka yang paling berperan dalam mencukupi kebutuhan di situasi seperti ini adalah negara. Negara akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar semua masyarakat, jika sumber pendapatan atau pemasukan negara memadai serta aturan yang berpijak kepada kepentingan rakyat.

Inilah pangkal masalahnya, dalam sistem ekonomi kapitalis, negara hanyalah perpanjangan tangan dari para kapitalis karena semua kebijakan yang di ambil negara akan di sesuaikan dengan kepentingan dan dampak ekonomi politik, bukan kepada kepentingan masyarakat. Bahkan dalam sistem ini, subsidi kepada rakyat adalah bentuk “memanjakan rakyat”. Bantuan asing bernama hibah yang faktanya adalah hutang memberi isyarat akan ke mandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhannya. Maka perlahan-lahan subsidi pun dikurangi sampai akhirnya nanti akan di cabut, dengan dalih agar mandiri.

New Normal adalah fase dimana masyarakat diminta membiasakan diri untuk hidup yang baru dengan kondisi wabah masih bergejolak dengan protokuler yang harus diikuti. Dengan dalih membangkitkan perekonomian rakyat, maka rakyatpun tanpa menyadari kembali keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meski nyawa taruhannya, serta para kapitalis kembali meraup keuntungan yang besar.
Sungguh ini adalah fase yang sangat jauh dari Solusi Islam. Peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban yang mulia dan memuliakan manusia, memberikan rasa tentram, ketenangan dan rahmat bagi semua ummat manusia.

Khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan yang bersumber dari syariat Islam. Negara akan menjamin dan mengurusi segala hal yang terkait dengan kebutuhan mendasar warga negara, apalagi di masa terjadinya wabah. Rasulullah Saw telah memberikan contoh nyata bagaimana ketika menghadapi wabah, diberlakukan lockdown, mengunci pintu masuk dan keluar dari daerah yang terkena wabah.

Bukan hal yang sulit bagi Negara Khilafah untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga negaranya dikarenakan perekonomian yang ditopang dari syariat Islam yang jelas akan memberikan kemaslahatan bagi rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam serta kepemilikannya individu akan di atur oleh negara. Pendapatan negara pun jelas yang tersimpan di Baitul Mal. Kebijakan yang lahir pun semua dalam rangka bagaimana kehidupan bermasyarakat dalam berjalan dengan benar di bawah aturan Islam yang juga akan memberikan rasa keamanan dan kesejahteraan bagi semua warga negara, meskipun berbeda agama. Dan ini pernah dibuktikan selama 1400 tahun lamanya.

Jadi kehidupan new normal itu adalah ketika kembali kepada sistem yang shohih, yaitu Islam. Tidak hanya sebagai aqidah tapi juga pengaturan hidup di dunia. Justru selama ini kehidupan kita tidak normal karena memakai aturan yang bersumber dari akal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *