Gagalnya Demokrasi di Bumi Hindustani

Oleh: Aina Syahidah

Slogan kebebasan beragama yang diusung demokrasi patut digugat atas pecahnya konflik India akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, India yang pernah dipuja sebagai negara dengan penerapan sistem demokrasi terbaiknya sanggup melahirkan sebuah produk Undang-Undang (UU) yang merugikan umat agama tertentu. Padahal, demokrasi menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.

Sejak UU Kewarganegaraan disahkan oleh rezim India di bawah pimpinan partai nasionalis Hindu, konflik berdarah menjadi sulit dihindari sejak Desember tahun lalu. Kebijakan pemerintah yang melarang umat Islam untuk memperoleh status sebagai warga negara, seolah menjadi legalitas penduduk sekitar untuk menggencarkan aksi kekerasan kepada umat Islam di India.

Sebagaimana yang diberitakan pada laman tirto.id edisi 31/05/2019, pasca lahirnya UU Kewarganegaran, aktivitas anti muslim atau upaya main hakim sendiri atas umat Islam menjadi sering terjadi. Penduduk Hindu garis keras menjadi tidak segan untuk menumpahkan darah umat Islam dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut.

Bahkan menurut laporan Human Rights Watch (HRW), Anggota partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India sering menggunakan retorika kebencian yang memicu kampanye main hakim sendiri terhadap siapapun yang dituduh menodai sapi sebagai binatang yang disucikan orang Hindu. Sementara bagi umat Islam, menyembelih sapi bukanlah bagian dari aktivitas menghinakan binatang. Sapi merupakan binatang yang halal untuk dikonsumsi oleh kaum muslim.

Direktur HRW untuk Asia Selatan Meenakshi Ganguly juga mengungkapkan bahwa seruan untuk melindungi sapi ini awalnya mungkin diniatkan untuk memikat suara dari kelompok Hindu ketika pemilu. Akan tetapi lambat laun berubah menjadi jalan kebinasaan bagi mereka yang minoritas (baca: umat Islam). Kondisi semakin tidak tertolong ketika pemerintah melegalkan UU Kewarganegaraan yang anti Islam. Kebijakan ini diakuinya menjadi alasan massa mengintimidasi umat Islam di sana (Titro.id, 31/05/2019).

Inilah kegagalan Demokrasi dalam merawat perbedaan. Bagaimana mungkin kekuasaan yang ada di dalamnya sanggup dijadikan jalan untuk membabi-buta umat lain. Hanya karena soal perbedaan pandangan. Sedang sistem ini kerap berkata pada dunia bahwa ia adalah sebuah tatanan yang menjamin kebebasan beragama, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Inilah standar ganda Demokrasi yang nyata terpampang ketika berhadapan dengan umat Islam.

Hal demikian tentu tidak hanya terjadi di negeri anak benua saja. Nasib umat Islam di Rohingya pun tidak jauh beda. Di sana mereka juga diusir dari tanah kelahirannya. Serta tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Padahal nenek moyang mereka telah lama menetap di wilayah tersebut.

Hal ini kelak bisa menimpa kaum muslim di India dengan diberlakukannya UU Kewarganegaraan ini. Tapi apalah daya, umat yang sudah kadung lemah ini tidak bisa berbuat banyak. Memprotes kebijakan pemerintah yang sejatinya telah menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi malah berujung tragis. Inilah fakta kelemahan umat setelah kehilangan perisai hakikinya yang sudah hampir seabad berlalu.

Negeri-negeri muslim lainnya juga tidak sanggup berbuat banyak untuk membela kaum mukmin yang tertindas. Seperti biasa yang terdengar hanyalah kecaman, kecaman dan kecaman. Ya, semua terjadi akibat masing-masing negeri telah disekat oleh batas negara bangsa. Para pelaku kejahatan pun tidak mampu dinobatkan sebagai pelanggar HAM berat. Padahal jelas apa yang dilakukan telah melanggar hak-hak dasar umat manusia.

Dari tragedi pilu yang silih berganti terjadi ini, umat harusnya semakin sadar bahwa betapa malangnya nasib umat mulia ini tanpa Islam sebagai institusi kepemimpinan mereka. Dalam sistem sekuler demokrasi umat Islam hanya menjadi korban keganasan rezim di negeri-negeri mereka. Lihatlah penderitaan umat Islam hari ini yang membentang dari barat hingga kawasan Timur Jauh. Tidak ada yang mampu menghentikan. Kenapa? Karena bukan dijalan ini persoalan kaum muslimin dapat diselesaikan.

Sungguh hanya dengan Islam umat ini dapat meraih kembali kemuliaan hidupnya. Tanpa Islam umat ini justru semakin terjajah dan terbelakang bahkan darah dan nyawa mereka dengan mudah ditumpahkan demi sebuah kepentingan politik.
Hanya dengan penerapan Islam kaffah dalam naungan negara, maka harta, nyawa, dan agama umat manusia terpelihara. Di dalam Islam haram hukumnya menumpahkan darah manusia tanpa ada alasan yang haq. Membunuh satu mukmin sama saja dengan membunuh manusia seluruhnya ( *QS Al Maidah: 32*).

Tidak hanya umat Islam, kaum kafir pun juga memperoleh jaminan keamanan yang sama, baik kafir muahad (yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin), kafir dzimmi (yang berada di dalam kekuasaan kaum muslimin) maupun kafir mustaman (yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin).

Sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan di era sekuler hari ini, yang malah memfasilitasi maraknya penjajahan atas umat manusia di manapun berada. _Wallahualam Bish Showwab_ .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *