Elegi Narasi Demokrasi: Idealita VS Realita?

Oleh Ummu Afkar (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Pada pidato perayaan Milad ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra di hari Kamis (6/2), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh kadernya yang sudah ada di eksekutif dan legislatif agar tahan terhadap berbagai godaan. Melalui penguatan iman, akhlak, dan cinta pada bangsa dan Negara. Calon presiden pada Pemilu 2019 yang kini menjabat sebagai menteri pertahanan kabinet Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini juga meminta agar jangan menjadikan partai sebagai kendaraan politik untuk mencari jabatan. Karena menurutnya, menjadi kepala daerah dan anggota legislatif itu bertujuan untuk membangun dan memajukan daerah.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung dirinya dan para kader Gerindra seperti Sandiaga Uno dan Hashim Djojohadikusumo yang telah menghabiskan dana besar setelah pelaksanaan Pemilu 2019 namun ada yang belum terbayar.

https://nasional.republika.co.id/berita/q5bavl415/prabowo-jangan-jadikan-partai-kendaraan-untuk-cari-jabatan

Khawatir pernyataan Ketua Umum Gerindra ini bisa menjadi bumerang, layaknya pepatah ‘menepuk air didulang, terpercik muka sendiri’. Karena ianya sendiri adalah petinggi partai yang sudah 3 kali nyapres dan 1 kali nyawapres. Tahun 2004 ia maju menjadi capres konvensi Partai Golkar namun gagal. Tahun 2009 membuat partai sendiri yaitu Gerindra dan berencana maju bersama ketua umum PAN kala itu, Soetrisno Bachir tapi tidak cukup dukungan suara. Sehingga di 2009 itu prabowo banting stir dan berduet dengan Megawati sebagai cawapres. Pada Tahun 2014 Prabowo kembali mencalonkan diri menjadi presiden, berpasangan dengan Hatta Rajasa, ketua umum PAN namun masih gagal juga. Terakhir, di 2019 Prabowo pantang menyerah, ia kembali nyapres. Awalnya mencuat nama Ustadz Salim Jufri Assegaf penasehat PKS dan Ustdaz Abdul Shomad untuk menjadi wapres digadang oleh GNPF Ulama. Namun kemudian sandiaga Uno, seorang pengusaha mapan yang dipilih. Karena prabowo tidak mau idealis, karena biaya politik itu mahal. Dan hingga saat ini pun Prabowo masih merasakan beratnya pendanaan dalam pelaksanaan pemilu ala demokrasi ini. Prabowo pun akhirnya mengalah menjadi Menteri Pertahanan dari kabinet rivalnya yang akhirnya dilantik menjadi presiden.

/ Catatan Penting /

/Pertama/ demikianlah sistem demokrasi, pegiatnya tidak mungkin lillah, karena lelah memikirkan uang yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kampanye. Demokrasi memang meniscayakan korporatokrasi, yaitu negara yang bekerja untuk kepentingan korporat (pengusaha). Bisa melalui jalan pembiayaan proses politik pesta demokrasi, sehingga presiden atau legislator terpilih berhutang memuluskan kebijakan atau proyek yang menguntungkan korporasi, sehingga tidak saja sekedar balik modal harapannya. Cara lain yang lebih ekstrim, seperti di Amerika, sang pemilik korporasi lah yang naik ke tampuk kekuasaan. Maka ini biasanya lebih ganas lagi permainannya.

/Kedua/ bagi paslon yang melibatkan tangan-tangan asing untuk membiayai kampanye, maka pintu masuk penjajahan pun akan terbuka lebar ketika mereka terpilih menjadi eksekutor dan legislator. Perusahaan multinasional yang di back up oleh negaranya dan lembaga-lembaga internasional akan menjerat dari berbagai arah. Mulai dari tanam modal dalam pesta demokrasi. Pemodal asing ini harus ekstra menyiram ke semua paslon. Sebagai upaya antisipasi jika salah memprediksi jagoan yang bakal menang. Contohnya kasus nyanyian papa minta saham. Dari sana terbongkar bahwa salah satu perusahaan multinasional juga menciprati kedua paslon.

/Ketiga/ imbas dari otonomi daerah dan otonomi khusus saat ini, ada peluang bagi swasta asing dan lokal untuk bermain di level provinsi dan daerah dari celah pilkada dan pilegda langsung. Walaupun memang kapitalis besar yang akan memenangkan pertarungan, karena mereka memiliki kemampuan untuk menyiram dari atas hingga ke bawah. Untuk mengamankan kepentingan mereka di suatu daerah.

/Keempat/ para antek korporasi atau antek kapitalis akan mendorong kebijakan negara ke arah liberalisasi total dengan fokus kepada investasi asing, impor dan pengambilan hutang yang lebih masif. Walhasil negara korban semakin menggelepar-gelepar tersembelih. Kutu-kutu antek kapitalis tertawa kekenyangan berhasil makan besar sembari menjilati darah dan nanah dari luka tubuh inangnya yang telah lama menganga.

Oleh karena itu, semua pihak haruslah jernih dalam memahami suatu persoalan. Jangan sampai dikelabui rayuan para pejuang demokrasi. Justru Demokrasi inilah yang menjadi biang kerok tidak mampunya para eksekutor dan legislator untuk berpihak kepada rakyat dan bangsa ini. Saatnya mencampakkan demokrasi, dan mengganti sistem busuk ini dengan Khilafah. Sistem politik dan pemerintahan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *