Demokrasi Tersandera

Oleh : Opa Anggraena

Indonesia katanya negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyat bebas menyuarakan apapun yang ingin mereka suarakan, termasuk mengkritik kinerja pemerintah. Namun, sekarang seakan prinsip demokrasi tersebut patut dipertanyakan lagi.

Seperti pemberian hukuman pada kasus Novel baswedan dimana terdakwa hanya dihukum 1 tahun penjara. Padahal, kasusnya ditangani selama 3 tahun. Banyak yang tak setuju dengan putusan ini.

“Pak Presiden @jokowi, proses penegakan hukum hingga tuntutan 1 tahun terhadap penyerang saya, apakah seperti itu penegakan hukum yang bapak bangun atau ini ada rekayasa/masalah dibalik proses itu?  Sebaiknya bapak merespon agar ini jelas…,” tulis Novel Baswedan di akun Twitternya, Sabtu (13/6/2020).

Disamping itu seorang komika pun mencoba mengkritik dalam video yang diunggahnya tentang kasus ini. Seolah pemerintah anti dengan kritik, beberapa akun yang tidak bertanggung jawab di halaman twiter menyerang akun komika ini dengan membuat fitnah beliau memakai narkoba.
Bukan tanpa alasan, Bintang Emon rupanya mendapat ‘serangan’ berupa fitnah soal Narkoba. Hal ini pun langsung di tepis dengan unggahan foto test yang menyatakan bahwa @bintangemon negatif memakai narkoba. Kenapa seolah pemerintah ini anti sekali dengan kritikan ?

Bukankah pemerintah bekerja untuk rakyat? Maka seharusnya pemerintah menerima koreksi atau kritikan dari rakyat karena mereka bekerja untuk rakyat. Kalau seperti ini kemana rakyat harus mengadu ketidakpuasan kinerja pemerintah ?

Dari kasus diatas kita bisa simpulkan apakah benar pemerintah anti kritik? Apakah prinsip demokrasi ini memang sudah tak berlaku di negara ini? Apakah ini bukti dari kebobrokan sistem demokrasi ?

“Dalam demokrasi kamu bebas bicara apa saja tapi duit cari sendiri, dalam komunis makan dicukupi tapi kamu ga boleh kritik pemerintah, di Indonesia kamu ga boleh kritik pemerintah tapi uang harus cari sendiri” CAK NUN .

Pernyataan tersebut sepertinya harus membuat kita berfikir, saat ini demokrasi apalagi komunisme tidak mampu membuat rakyat merasa aman, merasa adil. Hanya sistem Islam yang sudah terbukti mewajibkan negara menjamin rasa aman rakyatnya. Islam yang memutuskan perkara dengan seadilnya. Masihkah kita berharap pada sistem bobrok ini? Sistem yang lain di depan lain di belakang? Demokrasi tersandera.

Wallahu’alam bish shawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *