Demi Ekonomi, Keselamatan Jiwa Masyarakat Terlalaikan

Oleh : Sriyanti

Bertolak belakang dengan statement sebelumnya bahwa masyarakat harus bersatu melawan Corona, kini orang nomor satu di Indonesia ini menyerukan kepada masyarakat agar bisa hidup berdampingan dan berdamai dengan Corona. Pernyataan yang tertulis dalam akun Twitter resminya yang dikutip CNNIndonesia.com pada Sabtu, 16/05/2020.

Saat ini pemerintah memang tengah menggaungkan konsep tatanan hidup baru atau new normal life. Ini adalah awal dari kehidupan baru. Masyarakat diminta untuk menjalani kehidupan dengan selalu menjalankan protokoler kesehatan.

Kebijakan ini pun disambut oleh pemerintahan daerah tak terkecuali pemerintahan Kabupaten Bandung. Dalam menjalani Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pemerintah Kabupaten Bandung akan mengijinkan industri dan tempat perbelanjaan seperti pasar tradisional, mini market dan mall kembali beroperasi. Semua ini dilakukan agar gelombang PHK tidak terjadi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat mengapresiasi hal ini. PT Eigerindo MPI pun menjadi percontohan industri yang bisa beradaptasi dengan Covid-19. (POJOKBANDUNG.com 03/06/2020)

Untuk mengantisipasi adanya klaster baru, jajaran Dinas Kesehatan Serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung pun mulai melakukan rapid tes di pasar-pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena pasar merupakan salah satu tempat yang sangat berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru ini akan diawasi dan dijaga oleh TNI-Polri serta Satpol PP, agar masyarakat senantiasa menjalani protokoler kesehatan. Ungkap Popo Hopipah, kepala Disperindag Kabupaten Bandung. (Prfmnews.id 04/06/2020)

Menelaah fakta di atas, sebenarnya pemerintah menyadari bahwa menormalkan operasional industri dan pasar akan berpotensi membuka klaster baru Covid-19. Namun demi ekonomi hal yang berpotensi membahayakan itu tetap dilakukan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengakhiri pandemi ini, namun sayang semuanya belum membuahkan hasil optimal. Hal tersebut akan sulit terwujud karena upaya penanganannya tidaklah tepat. Pemerintah terkesan lalai dalam menangani pandemi. Hal ini terbukti ketika kepentingan ekonomi diposisikan di atas segalanya. Bahkan terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat sekalipun.

Sedari awal pemerintah tidak mau mengambil kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang merupakan cara efektif dalam menanggulangi wabah. Kemudian diperparah dengan ketidakmaksimalan pemerintah dalam memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi para korban yang terpapar sehingga virus pun semakin menyebar.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Kebijakan ini justru menambah penderitaan bagi rakyat berupa himpitan ekonomi yang semakin mencekik. Karena dalam menerapkan kebijakan tersebut pemerintah tidak menyertakan diri dalam menjamin seluruh kebutuhan dasar mereka. Padahal hal ini telah tertuang dalam UU Karantina Kesehatan yaitu UU nomor 6 Tahun 2018 pasal 52 ayat 1. Akibatnya warga miskin baru pun menjamur di setiap daerah.

Oleh karena itu kali ini pemerintah tengah menjalankan konsep “New Normal Life” untuk menangani situasi ini. Masyarakat dituntut hidup normal meskipun nyawa mereka terancam, karena wabah belum mereda, bahkan masih berada di suasana yang mengkhawatirkan. Rakyat hanya diberikan himbauan untuk menjaga diri mereka sendiri agar bisa selamat dari virus dengan senantiasa menerapkan pola hidup sehat dan menjalankan protokoler kesehatan. Ini samakin memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam mengurus dan melayani rakyat.

Semestinya permasalahan pandemi ini menjadi prioritas utama yang harus segera dituntaskan dengan cepat dan tepat. Karena hal ini berkaitan dengan keselamatan jutaan jiwa rakyat.

Sejatinya semua itu disebabkan oleh paradigma kapitalis yang dianut di negeri ini. Untung rugi menjadi standar dalam mengambil setiap kebijakan di sistem ini. Untuk kesejahteraan rakyat sistem kapitalis akan mencari solusi yang menggunakan biaya seminimal mungkin. Apalagi di tengah kondisi keuangan negara yang defisit. Namun lain halnya untuk kebijakan infrastruktur yang tidak begitu urgen. Negara demikian royal menggelontorkan dana yang tidak sedikit, untuk proyek pembangunan ibu kota baru misalnya.

Semua itu sangat bertolak belakang dengan sistem Islam yang dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur kehidupan. Hanya Islam yang mampu memberikan jaminan tertinggi bagi keselamatan jiwa manusia, melebihi aspek apapun termasuk aspek ekonomi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasa’i)

Selain sebagai agama, Islam merupakan sebuah Ideologi yang darinya terpancar sistem peraturan hidup yang sempurna dan menyeluruh. Maka ketika sistem ini diterapkan secara utuh dalam sebuah negara, hadirnya akan berfungsi sebagai pelindung, pemelihara dan pelayan bagi umat, terlebih di saat terjadi pandemi. Dengan konsep shahihnya negara Islam (khilafah) sesegera mungkin menangani wabah dengan melakukan karantina wilayah wabah, mengisolasi yang terpapar dan semaksimal mungkin memberikan pengobatan terbaik. Kebutuhan asasi umat pun akan dipenuhi oleh negara baik dalam situasi normal apalagi saat pandemi, karena hal itu merupakan kewajiban negara.

Karena itu kembalinya daulah Islam di tengah umat muslim, selain merupakan kewajiban tegaknya adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia di dunia termasuk di dalamnya masalah pandemi. Sebagai pengganti sistem buatan manusia yang rusak dan merusak.

Maka dari itu hanya dengan sistem Islamlah, keselamatan jiwa bahkan kehormatan, harta, akal serta akidah masyarakat pun akan terjaga dan niscaya terlalaikan. Sehingga akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a’lam bi ash-shawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *