Covid-19:Indonesia di Angka Kritis, Dilematis Negeri Kapitalis

Oleh : Ade Noer Syahfitri (Aktivis Muslimah Jakarta Utara)

_”Ya Harvard suruh ke sini lah. Saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kami tidak ada yang ditutupi, bahkan dari AS (Amerika Serikat) bisa lihat sendiri. Dan itu alat yang dipakai alat dari Anda (AS) sendiri,” kata Terawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020) (www.detik.com)._

Mencegah lebih baik daripada mengobati sepertinya tidak berlaku untuk negeri ini. Sikap gegabah pemerintah akhirnya berhasil mencetak status kedaruratan Indonesia atas Covid-19 di urutan nomor 2 di bawah Italia di atas Iran, Cina dan Jepang dengan tingkat kematian yang tinggi.

Bahkan menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Rabu (18/3/2020), jumlah total positif Covid-19 di Indonesia adalah 227 kasus dengan jumlah kematian 19 orang. Sehingga bila dihitung Case Fatality angka kematian Indonesia mencapai 8,37% dua kali lebih tinggi dari rata-rata angka kematian dunia yang hanya 4,07%. (www.detik.com)

Kebohongan pemerintah, Meredam kepanikan?

_”Saya tidak melihat dalam perspektif bohong ya, mengatur kebenaran menurut saya. Paling tidak secara moril, saya tidak merasakan saya berbohong. Cuma saya harus atur informasi,” tutur Yuri di acara Podcast bersama Deddy Corbusier (www.kompas.com)_

Sejak Februari lalu pemerintah selalu berkelit bahwasannya Indonesia negatif Covid-19. Dunia riuh mempertanyakan, WHO, bahkan Harvard University melakukan riset yang menyatakan Indonesia positif Covid-19, namun itu ditangkis oleh Menkes dengan ‘ngegas’. Pemerintah menyatakan Indonesia negatif Covid-19 padahal kemungkinan besar sudah terkena. Namun pemerintahan menutupi dengan alasan masyarakat Indonesia belum siap menerima informasi lengkap terkait virus corona dari pemerintah, khawatir menyebabkan ledakan kepanikan.

Namun di sisi lain alih-alih meredam rasa panik dengan berusaha menutup celah-celah masuknya Covid-19? itu sendiri pemerintahan justru membuka lebar pintu masuk Covid-19. Di saat negara-negara lain berjibaku melindungi negerinya dari masuknya virus corona pemerintah Indonesia justru mengeluarkan anggaran sebesar 298 M untuk menarik, mempromosikan wisatawan asing agar datang ke Indonesia.

Jika khawatir kepanikan meledak di tengah masyarakat seharusnya pemerintah memberikan jaminan dengan memastikan kondisi negeri aman terkendali. Memberhentikan setiap masuknya turis-turis asing dari luar negeri, membatasi dan memberikan pengawasan ketat di bandara-bandara untuk kedatangan WNI dari luar negeri dan perpindahan masyarakat dari kota satu ke kota yang lain.

Setinggi-tinggi tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ya, itulah pribahasa yang tepat untuk pemerintahan. Akhirnya tanggal 2 Maret 2020 dengan siaran breakingnews Presiden mengumumkan 2 WNI positif Corona. Ledakan kepanikan yang dikhawatirkan pun akhirnya terjadi, kenapa? Karena rakyat Indonesia merasa belum siap dan belum ada persiapan, tidak hanya itu fasilitas kesehatan yang ada pun seadanya. Bahkan setelah banyaknya keluar masuk turis asing khususnya dari Tiongkok sepanjang Januari, alat tes Corona baru diadakan di bulan Februari dan fatalnya alat-alat itu tidak ada di bandara-bandara ataupun pos-pos perbatasan melainkan di Laboratorium rumah sakit saja.

Corona di Indonesia di angka kritis, dilematis negeri kapitalis

_Presiden Jokowi menekankan bahwa kepala daerah tidak bisa menerapkan konsep lockdowndalam penanganan Virus Corona. Pemerintah pusat lebih mengedepankan cara menjaga jarak dan mengurangi kerumunan massa. Sebab, kerumunan massa bisa membawa risiko lebih besar dalam penyebaran Covid-19. (www.tirto.id)_

Inilah dilematis hidup di dalam cengkeraman sistem kapitalis. Seolah tidak ada solusi karena terbatas oleh ilusi berpikir untung rugi. Bergerak lamban dalam urusan nyawa manusia, ya mungkin dalam sistem kapitalisme yang terpenting adalah perekonomian daripada sebuah nyawa manusia.

Sebetulnya jika kekhawatiran pemerintah adalah ledakan kerumunan warga akibat lockdown, mudah saja bagi seorang pemimpin untuk melakukan pencegahannya, bukankah pemerintah punya lembaga yang sigap dalam mengatasi kasus-kasus terorisme dan radikalisme. Tentu pastinya tanpa kekerasan, karena mereka saat ini bukan melawan musuh atau teroris melainkan untuk menjaga anak-anak dari pemerintah itu sendiri yakni rakyat.

Karena sejatinya hubungan pemerintah dengan rakyat layaknya orangtua dan anak. Tidak peduli apapun resikonya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anaknya dari berbagai macam bahaya.

Tapi semua itu mustahil selama pemerintah tidak memiliki jiwa negarawan dan jika dasar berpikir dan kehidupan saat ini masih bergantung dengan sistem kapitalisme. Karena akan mentok kesana sini. Sulit menemukan solusi hakiki.

*Covid-19 teratasi hanya dengan Islam*
Islam adalah agama yang sempurna, memiliki solusi terbaik dalam mengatasi setiap problematika kehidupan. Rasulullah sang teladan dan generasi sahabat yang terbaik menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita memimpin kehidupan. Memiliki sistem yang paripurna dan teruji kemampuannya di seluruh penjuru dunia selama puluhan abad.

Khilafah yang akan menghentikan segala kekacauan ini dengan penerapan syariah secara kaffah. Bahkan dampak terhadap sistem perekonomian pun bisa teratasi. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil sebagaimana Islam mengajarkan kurang lebih ada tiga faktor penting yakni negara, masyarakat, dan individu.

Negara menjadi yang pertama dan utama dalam bertanggung jawab atas segala problematika kehidupan khususnya saat ini yaitu Wabah Covid-19. Dimulai dari pemimpin yang memiliki jiwa negarawan, yang akan mengambil tanggung jawab penuh bukan sekedar membuat regulasi dan muncul di televisi.

Selain itu negara wajib melarang masuk warga negara yang terbukti menjadi tempat wabah, dalam kasus Covid-19 ini adalah Cina. Dimana Cina sebagai tempat lahirnya Covid-19 ini. Sebagaimana sabda Rasulullah
_”Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri yang kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar darinya.” (HR Bukhari dan Muslim)._

Negara pun wajib menindak tegas jika ada operasi imperialisme dan penimbunan yang bisa mengakibatkan lonjakan harga kebutuhan di pasaran meningkat. Seperti yang terjadi sekarang ini, ketika para pengusaha menimbun dan menaikkan harga karena melihat situasi yang menguntungkan, orang kaya memborong habis barang-barang kebutuhan sehari-hari dan menjadikan obat-obatan yakni vaksin yang dibutuhkan sebagai bahan bisnis untuk menjarah negeri-negeri yang terinfeksi.

Negara juga menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan penelitian teknologi yang produktif untuk membuat penawar dari Wabah. Menggunakan Baitul mal untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama proses lockdown, memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan memberhentikan impor bahan baku dari negeri yang terkena Wabah. Terakhir yakni negara meng edukasi rakyat untuk berserah kepada Allah karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendaknya dan mengajak rakyat untuk memaksimalkan ikhtiar ya dengan menjaga kebersihan, makan dan minum yang halal dan thoyyib, dan menjaga pergaulan.

Setelah itu masyarakat dengan kesadaran untuk menjaga jarak dalam kerumunan sosial bisa lebih maksimal. Dan disini pun akhirnya masyarakat akan saling mengingatkan satu sama lain. Yang terakhir baru peran Individu, dengan kesadaran untuk senantiasa menjaga kebersihan, memakan yang halal dan thoyyib, dan meningkatkan sistem imun dengan keimanannya kepada Allah.

Dan itu semua harus dilakukan sesuai dengan urutannya bukan kebalik seperti saat ini, pemerintah terus menerus mengajari kita jangan panik, jauhi kerumunan dan menjaga kebersihan diri akan tetapi Lockdown tidak dilakukan sehingga kemungkinan masuknya orang-orang yang terinfeksi akan memenuhi dan menambah parah keadaan. Dengan minimnya fasilitas kesehatan tentu ini sangat mengkhawatirkan.

Wallahu’alam bishawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *