Corona tak Kunjung Reda, Bantuan tak Kunjung Tiba

Oleh: Mariyani Dwi (Komunitas Setajam Pena)

Tak bisa dipungkiri bahwa kasus corona (covod-19) hingga hari ini masih menunjukan angka peningkatan yang signifikan. Begitupun dampak negatif yang dihasilkan menunjukan hal yang serupa. Sehingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap sebagai langkah yang efektif untuk memutus rantai penularan virus ini, secara resmi telah diberlakukan di beberapa wilayah.

Dengan demikian, pemerintah seolah serius dalam menjalankan berbagai program yang telah dikaji, diantaranya yaitu program jaring pengaman sosial. Program yang meliputi beberapa hal, baik real maupun non real. Berupa kartu pra kerja, penggratisan tarif listrik, bantuan sembako hingga bantuan langsung tunai (BLT) dll.

Langkah atau program ini dinilai mampu untuk mendongkrak perekonomian rakyat yang terdampak virus. Benar saja, rakyat awalnya merespon positif dengan adanya niat baik dari pemerintah tersebut. Namun fakta dilapangan berkata lain, berbagai bantuan yang digelontorkan pemerintah ternyata penuh akan syarat yang berbelit, seperti penerima bantuan diharuskan memiliki rekening, kemudian penerima bantuan sembako bukan termasuk penerima BLT, rumah harus berlantai tanah, tidak ada WC dan sederet persyaratan yang lain yang sangat miris. Sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya, bahkan akhirnya banyak masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh bantuan ini.

Hingga tersebar vidio viral berdurasi 25 detik yang menunjukan dua anak yatim piatu warga Desa Sebau, kabupaten Enim, Sumatra Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan. (vivanews.com, 24/04/2020)

Bahkan seperti yang dilansir katadata.co.id (26/04/2020), tak jarang bantuan sosial/ bansos dari pemerintah daerah malah tak tepat sasaran. Misalnya saja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak terdata sebagai salah satu penerima bansos.

Hal ini menyebabkan adanya berbagai kritik atau protes oleh aparat daerah hingga rakyat biasa. Seperti yang dikatakan oleh DPRD Jawa Timur, Achmad amir. Dia menceritakan bahwa bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat Desa tumpang tindih. Sama halnya dengan sebuah vidio yang beredar luas di dunia maya, tentang perkataan seorang Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang geram karena pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat dianggap sulit. Menurutnya, warga tak bisa menunggu lama untuk mendapat bantuan itu. Mereka butuh makan, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan isi perut rakyat tak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri.

Implementasi penyaluran bantuan yang tidak terarah dan tumpang tindih, menyebabkan masyarakat tak lagi memandang positif program Bansos ini. Malah justru berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Bagaimana tidak, program bantuan ini hanya menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang dapat menimbulkan ketidaksolitan bahkan hingga pertengkaran dan perpecahan. Yang seharusnya hal ini tidak perlu tarjadi, karena pada dasarnya seluruh masyarakat baik kaya atau miskin, semuanya terdampak oleh efek virus ini. Maka seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat seluruhnya tanpa kecuali.

Namun sayangnya di sistem kapitalis yang diadopsi oleh pemerintah ini, tidak mengharuskan pemerintah wajib menanggung seluru kebutuhan rakyatnya baik saat terjadi wabah ataupun tidak. Kalaupun ada, maka semua itu akan dilihat dari kacamata untung rugi semata.

Kemudian apakah ada sistem yang shohih lagi tepat yang dapat menyelesaikan persoalan semacam ini? tantu ada, yaitu sebuah sistem yang terpancar dalamnya aturan yang datangnya dari Allah SWT pencipta langit dan bumi ini. Sistem yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di dunia ini. Seperti yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak hanya meneladankan bab mengenai solat, akhlak, dan ibadah mahdhoh lainnya. Lebih dari itu Beliau telah mencontohkan bagaimana bertatanegara yang shohih. Yaitu sebuah negara yang dipimpin oleh seorang kholifah, dinamakan negara khilafah.

Didalam negara khilafah apabila terjadi sebuah wabah, maka pemerintah sedini mungkin segera melakukan lockdown agar penyebaran virus bisa terputus. Begitupun dengan dampak yang diakibatkan akan segera tertangani. Ini dikarenakan meskipun tidak terjadi wabah saja, kholifah akan seoptimal mungkin dalam memberikan rasa aman, nyaman dan sejahtera yang menjadi hak mereka. Apalagi apabila saat terjadi wabah?

Karena sesungguhnya hak akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan sejatinya adalah hak seluruh warga negara tanpa memandang apakah dia miskin atau kaya, muslim atau non muslim semuanya berhak mendapatkan.

Sistem ekonomi Islam dalam mengatur harta kepemilikan umum seperti sumber daya alam, maka pemerintah akan mengelolanya secara mandiri tidak tergantung pada pihak lain apalagi menyerahkan sepenuhhnya kepada asing dan aseng. Sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal.

Kemudian hasil dari SDM tersebut akan dikembalikan kepada seluruh rakyat, bisa dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, insfrastruktur dan hajat rakyat lainnya. Oleh sebab itu masyarakat tidak akan saling iri, yang kaya tidak akan enggan bersedah kepada yang miskin, karena merasa apa yang dimiliki lebih dari cukup. Dan yang miskin pun akan bahagia karena segala kebutuhannya telah tercukupi.

Oleh karenanya rakyat akan percaya penuh untuk menyerahkan segala urusannya kepada kholifah. Maka akan tercipta suasana yang solit antara pemerintah dengan rakyatnya. Wallahu ‘alam bishowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *