Menelisik Kebakaran Tangki Kilang Pertamina
Agung Andayani
Kontributor Suara Inqilabi
Dalam kurun waktu satu bulan terjadi dua kali kebakaran kilang pertamina. Pertama tanggal 3 Maret 2023 Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, terbakar pada Jumat malam, pukul 20.11 WIB. Kedua, Kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina mengalami kebakaran di perairan Mataram, Nusa Tenggara Barat, 26 Maret 2023. Peristiwa kebakaran tersebut menambah rentetan buruk kinerja Pertamina yang merupakan badan usaha milik negara.
Sampai-sampai Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur berkomentar di akun Twitternya. Bagi ekonom senior, DR. Rizal Ramli, kasus kebakaran ini bukan lagi persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tapi lebih pada budaya perusahaan yang tidak beres. Beliau menilai utang budi politik telah membuat rakyat menjadi korban. Pola mengelola perusahaan negara seperti ini harus segera dihentikan. (politik.rmol.id, 02/04/2023).
Berulang-ulang terjadi kebakaran kilang minyak Pertamina, memunculkan pertanyaaan tentang profesionalisme Pertamina dalam mengelola bisnis besar dengan keuntungan yang besar milik negara. Masyarakat pun jadi meragukan sistem pengelolaan Pertamina dalam mengelola BUMN. Sistem apa yang diadopsi Pertamina? Sistem yang digunakan tentunya tidak jauh beda dengan sistem yang diadopsi negara. Yaitu sistem kapitalis demokrasi, dimana sistem ini telah menjadi rahasia umum. Bahwa sudah biasa terjadi penyalahgunaan perusahaan milik negara untuk kepentingan pihak tertentu dan bagi yang memiliki modal besar maka bisa mengendalikannya.
Contohnya untuk mencalonkan diri jadi presiden dibutuhkan modal yang cukup besar. Calon presiden dari mana sumber modalnya? Ya diperoleh dari para pemilik modal (para kapital/para cukong). Setelah terpilih jadi presiden maka ada timbal baliknya yang tentunya harus ada balas budi. Maka seperti pernyataan DR. Rizal Ramli bahwa utang budi politik telah membuat rakyat menjadi korban dan harus segera dihentikan.
Inilah wajah asli sistem kapitalis demokrasi. Sistem ini telah meninabobokan umat dengan selogan manisnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Seakan-akan sistem ini untuk rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana? Siapa yang menikmati hasil keuntungan BUMN? Yang ada sebaliknya rakyat semakin di palak dengan terus melambungnya harga BBM, tarif listrik serta harga LPJ pun merangkak naik. Sekali lagi siapa yang diuntung?
Sudah saatnya kita mencari alternatif sistem yang bisa diandalkan. Yang pastinya bukan sistem kapitalis demokrasi ataupun sistem komunis. Yaitu sistem Islam, sistem warisan Nabi Muhammad Saw.
Wallahu a’lam bishawwab.
