Listrik Belum Merata, Kemaslahatan Rakyat Diabaikan
Oleh : Ermawati
Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang utama selain dari bahan pangan, kebutuhan akan listrik seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Dikutip dari tirto.id bahwa Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu, mengatakan sampai triwulan I 2024 masih ada 112 desa/kelurahan yang belum teraliri listrik. Jumlah ini turun dari akhir 2023 yang masih sebanyak 140 desa/kelurahan yang semuanya terletak di Papua belum mendapat aliran listrik. Sebaliknya dari total 83.763 desa/kelurahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.1.1-6177 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, rasio desa berlistrik sudah sebesar 99,87 persen. Rinciannya, 77.342 desa/kelurahan atau sekitar 92,33 persen mendapat aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. (10/6/2024).
Selain Papua, di Jawa Barat ada sebanyak 22.000 kepala keluarga (KK) yang belum teraliri listrik. Namun ada harapan dari calon gubernur (cagub) Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4 Dedi Mulyadi menargetkan dalam dua tahun pemerintahannya seluruh warga Jawa Barat akan mendapat aliran listrik jika menang Pilkada Jabar 2024. (beritasatu.com, 23/11/2024).
Miris, banyak fakta puluhan ribu warga papua juga jabar hidup tanpa adanya listrik, yang memperlihatkan belum merata aliran listrik di negeri ini, sejatinya negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun tidak selayaknya diberbagai daerah di negeri ini belum mendapatkan aliran listrik yang dimana ini menjadi kebutuhan penting semua orang, sebab, hal ini tidak terwujud dari penerapan liberalisasi tata kelola listrik pada sumber energi primer dan layanan listrik di negeri ini, yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan semata, maka akibat mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan listrik di pedesaan sampai tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Ini semua akibat dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme.
Penyediaan hajat hidup orang banyak ini dilakukan oleh korporasi sehingga harga listrik menjadi mahal. Negara lepas tangan menjamin pemenuhan kebutuhan atas rakyatnya. Bahkan Negara justru memalak rakyat melalui tata kelola listrik yang kapitalistik ini dengan tiungginya biaya penyediaan listrik dan biaya perbulannya, sehingga banyak yang tidak mampu untuk megaskses listri di negeri sendiri. Karena sumber energi untuk membangkitkan listrik yaitu batu bara dikelola oleh swasta, padahal itu semua harusnya menjadi milik rakyat yang wajib dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, sehingga rakyat akan dapat harga murah terlebih grartis, sebab batu bara merupakan kepemilikan umum, tapi didalam sistem Kapitalisme malah dibuat bisnis yang di serahkan pengelolaan pada swasta, sehingga rakyat harus merogok uang lebih banyak, yaitu mahal.
Dalam Islam, listrik adalah milik umum, harus dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk listrik gratis atau murah (mudah dijangkau), sebab jika dilihat listrik digunakan sebagai bahan bakar yang termasuk pada kategori “api” dan butuh batu bara yng merupakan milik umum pula, rasulullah bersabda : “kaum muslim berserikaty dalam tiga perkara : padang rumput, air, dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Maka Islam melarang penyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negaralah yang bertanggung jawab memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya, dengan harga listrik murah bahkan gratis, layanan merata sampai ke pelosok. Sebab listrik adalah kebutuhan yang sangat penting bagi aktifitas sehari-hari, dalam mengelola layanan listrik ini, negara akan menyediakan sarana prasarana terbaik sehingga memudahkan rakyat dalam mengaksesnya, negara juga tidak boleh menjadikan ini sebagai bisnis, negara wajib mengontrol kualitas dan kuantitas serta memastikan semua rakyat dapat mengaskes dengan mudah baik rakyatr miskin ataupun kaya, baik muslim maupun non muslim, kota maupun desa, sehingga hanya dengan sistem Islam lah rakyat sejahtera dan mendapatkan haknya, semua kebutuhan akan terpenuhi oleh negara.
Wallahu a’lam bish showab.
