Investasi Semakin Deras, Positifkah?
Oleh Ema Fitriana Madi, S.Pd.
(Aktivis Muslimah Kendari)
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mendorong masuknya investasi agar dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Gubernur Ali Mazi melakukan audiensi langsung ke Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta.
Gubernur Ali Mazi dan Menteri Bahlil Lahadalia terus mematangkan berbagai kemitraan antarusaha baik usaha berskala besar, usaha mikro, menegah dan kecil. Dikatakan, mendorong investasi di Sulawesi Tenggara dan merumuskan sejumlah efek investasi yang bisa saling menunjang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara dua pejabat tersebut (sultra.antaranews, 4/2/2023).
Investasi dalam Kapitalisme
Secara teori ekonomi kapitalisme, investasi merupakan hal positif karena ada dana yang masuk ke dalam negara. Dengan dana ini, industri akan bergerak, pembangunan terjadi, dan ujung-ujungnya rakyat merasakan kesejahteraan sehingga terbebas dari kemiskinan. Sayangnya, realitasnya tidak demikian. Tingginya angka investasi di Indonesia nyatanya tidak menurunkan angka kemiskinan, juga tidak mengurangi jumlah pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, kondisi kemiskinan pada September 2022 belum pulih seperti saat pandemi. (cnbc.indonesia, 16/01/2023).
Data kemiskinan tersebut berdasarkan Garis Kemiskinan sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan. Sebuah angka yang sangat kecil. Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia, yaitu sebesar US$2,15 atau setara Rp32.757,4 (acuan kurs Rp15.236 per USD) per orang per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mencapai 67 juta jiwa (tempo, 1/10/2022).
Jika kita bandingkan antara derasnya arus investasi dan naiknya angka kemiskinan, akan tampak bahwa investasi tidak berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan.
Investasi juga tidak berkorelasi dengan pembukaan lapangan kerja. Pada tahun 2022, tatkala investasi memecahkan rekor, ternyata jumlah PHK juga sangat besar.
Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan bahwa selama Januari-November 2022, jumlah pekerja yang terkena PHK di seluruh Indonesia sudah mencapai 919.071 orang. Ini adalah jumlah yang luar biasa besar. Artinya, investasi yang masuk tidak jua membuka lapangan kerja bagi rakyat. Rakyat tidak merasakan “gurih dan lezatnya investasi”, bahkan setiap hari rakyat harus berjuang sendiri demi dapur tetap mengepul. Trickle-down economics yang dijanjikan tidaklah pernah terwujud. Dana investasi dinikmati oleh dua pihak saja, yaitu para kapitalis asing dan para oknum pejabat yang menjadi makelarnya. Rakyat hanya mendapatkan limbah dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung hingga beberapa generasi.
Penjajahan Melalui Investasi
Sudahlah tidak menyejahterakan, investasi justru menjadi jalan asing untuk menjajah ekonomi Indonesia. Pada bidang migas, 40 persen investasi asing menguasai sumber minyak. Begitu juga di bidang air dan tambang emas, asing pula yang mendominasi.
Olehnya, investasi hakikatnya adalah penjajahan asing terhadap negeri kita. Dengan adanya investasi asing, bandara, jalan tol, listrik, gas, dan lainnya dikuasai investor asing sehingga pelayanan publik tersebut makin mahal. Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat.
Apakah penjajahan melalui investasi ini berhenti sampai di sini? Tidak! Para kapitalis oligarki akan menyetir penguasa boneka sehingga berbagai kebijakan negara akan menguntungkan mereka. Akibatnya, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dikuasai kapitalis. Sektor publik tersebut kemudian dikapitalisasi agar keuntungan mereka
Makin Melimpah Ruah.
Investasi sejatinya adalah jalan masuk para kapitalis untuk menguasai suatu negeri. Atas nama investasi, mereka diberi beragam hak istimewa oleh negara pengutang. Seperti, hak guna lahan dalam jangka panjang, hak pengelolaan, perpanjangan kontrak, kepemilikan, dll.
Pada dasarnya, negara investor memberikan bantuan (baca: utang) dan mendukung pembangunan berbagai infrastruktur, bukan untuk kepentingan rakyat setempat. Melainkan, hanya untuk kemajuan negaranya dan mengembangkan kepemilikannya. Lebih dari itu, mereka ingin menancapkan hegemoni mereka lebih dalam lagi, agar leluasa menjajah negeri ini.
Selanjutnya, dengan pundi-pundi cuan yang telah dikumpulkan, mereka akan membeli para pejabat yang haus kekuasaan untuk dijadikan boneka guna memuluskan ambisi mereka, dengan mengintervesi penyusunan regulasi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Dengan mengguritanya kekuasaan para kapitalis ini, rakyat makin tergencet dalam jurang kemiskinan. Di satu sisi mencari pekerjaan susah, di sisi lain ancaman PHK di depan mata. Pun, harga-harga melambung tinggi. Walhasil, dengan investasi asing, penjajahan ekonomi makin kukuh dan kedaulatan ekonomi negara akan terus melemah.
Oleh karenanya, penjajahan ekonomi melalui investasi asing yang berujung lemahnya kedaulatan negara, harus dihentikan. Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nisa: 141,
“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.”
Investasi Asing dalam Khilafah diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan SDA milik umum, kebutuhan pokok rakyat, atau kebutuhan hidup orang banyak. Sebab, akan menjadi jalan penjajahan yang mengancam kedaulatan negara. Investasi yang ribawi dan melanggar syariat juga tidak akan diperbolehkan.
Demikianlah seyogianya kebijakan negara terhadap investasi asing, yaitu waspada dan taat syariat. Bukan justru bangga terhadap derasnya investasi asing, padahal hakikatnya terjajah.
Wallahualam bishshawwab.
