Indonesia Teperdaya oleh Janji Manis KCJB
Oleh Astuti K.
(Kontributor Suara Inqilabi)
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, kembali mendapat sorotan. Pasalnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) berencana berhutang ke China Development Bank (CBD) sekitar Rp8.3 Triliun, untuk menutupi pembengkakan biaya pembangunan proyek ini.
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah mendukung langkah yang ditempuh PT KCIC untuk dapat meneruskan proyek tersebut, karena semua pihak harus mendukung transportasi masal. Penjelasannya lebih lanjut, bahwa Indonesia dan China harus ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut dengan rincian
Indonesia menanggung 60 persen sementara China 40 persen. Tentu saja dana ini berasal dari pinjaman hutang.
Menggunakan Dana APBN
Dalam proposal KCJB, mencantumkan bahwa China mengusulkan biaya US$5.5 miliar lewat skema Business to Business dan tanpa APBN.
Pembengkakan biaya proyek KCJB ini tidak sesuai dengan pengajuan pemerintah China. Diketahui bahwa proyek KCJB sudah mengalami pembengkakan beberapa kali. Awalnya biaya kereta cepat yang diajukan China senilai US$5.5 miliar kalau dikonversikan sekitar Rp83.6 Triliun, kemudian menjadi US$
7.5 miliar atau Rp114.1 Triliun per November 2022. Setelah pemerintahan mengupayakan negosiasi dengan China, akhirnya pembengkakan biaya hanya US$1.2 miliar atau Rp18 Triliun.
Untuk menambal kekurangan pemerintah, Indonesia mengajukan pinjaman ke China sebesar 8.3 Triliun ditambah dana APBN sebesar 3 Triliun, itu pun ternyata belum cukup untuk membiayai proyek KCJB.
Jebakan Utang Luar Negeri
Hutang merupakan instrumen yang senantiasa membuat umat menderita. Melalui hutang negara-negara kapitalis akan menekan dan melakukan intervensi. Ini adalah cara kapitalisasi yang paling berbahaya bagi negeri-negeri muslim, mereka akan membebek segala sesuatu yang diperintahkan oleh negara pemberi hutang, baik dari sisi kebijakan, sistem politik, ekonomi dan budaya. Jelas ini akan mengancam kedaulatan negara yang berhutang. Apalagi hutang yang diberikan negara-negara kapitalis disertai dengan riba, padahal Islam dengan jelas telah mengharamkan riba.
Solusi Islam dalam Pembangunan
Membengkaknya biaya KCBC, menunjukkan perencanaan yang kurang cermat dari pemerintah dalam membangun kerjasama dengan investor. Apalagi untuk proyek yang sejatinya bukan prioritas dan bermanfaat untuk rakyat banyak di tengah kesulitan dana negara. Adanya jebakan hutang luar negeri ini bisa membahayakan kedaulatan negara.
Masih banyak permasalahan lain, yang harus diselesaikan secara tuntas oleh negara seperti mengentaskan masalah kemiskinan, stunting, rumah layak huni dan lain-lain.
Islam memiliki sumber dana yang luar biasa dan mampu menyokong proyek-proyek negara, baik berasal dari sumber kekayaan alamnya dan pemasukan negara lainnya seperti jizyah, usyur dalam perdagangan dan kharaj. Dengan demikian, negara tidak bergantung pada negara lain, bahkan melibatkan riba dalam hutang yang diharamkan dalam Islam.
Khatimah
Sistem keuangan dalam Islam memiliki banyak pos pendanaan yang akan meminimalkan hutang negara. Negara akan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga kebijakan yang dijalankan akan bermanfaat bagi seluruh warganya.
Wallahu’alam bishshawwab.
