Basa-Basi Sistem Kapitalis Mengentaskan Kemiskinan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Basa-Basi Sistem Kapitalis Mengentaskan Kemiskinan

D. Budiarti Saputri

Tenaga Kesehatan

Tikus mati di lumbung padi. Peribahsa itulah yang sepertinya relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, nyatanya masih tak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemiskinan dan kesenjangan sosial justru makin banyak terjadi di tengah masyarakat.

Seperti yang terjadi di Bekasi. Kota yang menjadi penyangga Jakarta ini justru mencatat sebanyak 3.961 jiwa warganya, masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat. Pencocokan data dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2022. Indikator penduduk miskin ekstrem ditentukan berdasarkan pengeluaran harian yakni warga dengan pengeluaran di bawah 1,9 dolar Amerika PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 11.941,1 per kapita per hari.

Tidak hanya Kabupaten Bekasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, juga mencatat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor. Pada 2023, ditargetkan ada 1.200 RTLH yang akan diperbaiki. Dikutip dari (republika.com, 28/1/2023).

Hal ini justru berbanding terbalik dengan para pemangku kebijakan yang mengahbiskan hampir Rp 500 triliun dari anggaran penanganan kemiskinan untuk studi banding dan rapat di hotel. Dikutip dari kompas.com (28/1/2023).

Kemiskinan sejatinya tidak akan bisa teratasi hanya dengan pendekatan sosial seperti memberikan subsidi dan pemberian bantuan berupa uang tunai maupun pembangunan rumah. Kemiskinan pula tidak bisa dinilai dari pendapatan dan pengeluaran per kapita per hari. Pendekatan sosial hanya bisa dilakukan jika masih ada anggaran, sedangkan anggaran kemiskinan sendiri banyak digunakan hanya untuk kepentingan para elit-elit pemerintahan itu sendiri. Kemiskinan dalam sistem kapitalis adalah sebuah keniscayaan, karena sistem ini hanya mencari keuntungan untuk pemegang kekuasaan dan para pemilik modal.

Penyelesaian kemiskinan tidak sekedar butuh strategi dan program, lebih dari itu butuh politik ekonomi negara yang menyejahterakan. Politik ekonomi yang menjadikan negara mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dimana sumber-sumber kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat bukanlah berasal dari pajak, investasi atau hutang luar negeri seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis. Tetapi, sumber pemasukan negara utama adalah dengan pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan hasilnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sehingga rakyat dapat menikmati hasil kekayaan negaranya sendiri.

Sistem seperti ini hanya ada dalam sistem Islam yang diterapkan secara kaffah. Dalam sistem Islam tidak ada lagi rakyat yang hidup tidak layak di negara yang kaya.

Wallahualambishawab

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *