“Nuansa komersial, jadi nuansa atau paradigma komersial atau paradigma bisnis itu makin mendominasi di dalam pelayanan publik,” ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/10).
“Tetapi ini kan sifatnya pemaksaan, kemudian berdampak pada penghilangan hak-hak yang lain, itu menurut saya perlu dipikirkan ulang,” katanya.
Bahkan, pemerintahan Presiden Jokowi telah mengabaikan dan merenggut hak-hak warga negara jika sanksi berupa ancaman yang direncakan pemerintahan benar-benar terealisasi.
“Kalau itu sampai melanggar hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, maka pemerintah kan berarti mengabaikan, merenggut hak-hak warga negara dan itu menurut saya tidak tepat. Jadi harus hati-hati karena kalau enggak makin dipersepsikan otoriter nanti,” pungkasnya.[] Jamaludin Akmal
