DENPASAR— Salah satu ayat disebutkan bahwa, harta itu jangan berputar disegelintir orang. Namun kita menemukan fakta di negeri ini terjadi sebaliknya. Gini ratio di salah satu sector sosial ekonomi di negeri ini berada pada angka 0,39, artinya 1% penduduk di negeri ini menguasai 39% ekonomi di negeri ini.
Fakta tersebut disinggung oleh Anwar Abbas, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ketika memberi sambutan dalam acara Muhammadiyah International Business Forum (IMBF) di Denpasar, Bali pada Senin (25/11).
“Maka, Muhammadiyah yang sudah konsen dan luar biasa dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi agak fakum dalam ekonomi, sehingga dalam Muktamar di Makassar menjadikan ekonomi sebagai salah satu pilar gerakkan,” kata Anwar Abbas.
Ketimpangan gini ratio jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Berkaca terjadinya Arabb Spring, menurutnya kejadia besar yang saat ini terjadi di Negara-negara Arab juga disebabkan ketimpangan gini ratio. Maka, sebagai pembelajaran Negara Indonesia dengan rakyatnya harus memiliki kohesifitas yang kuat. Serta dibutuhkan afirmasi dalam kebijakan ekonomi, supaya terjadi ekonomi berkeadilan.
“Kalau indeks ini tidak kita cari solusinya maka akan merambat naik, kita tidak mau negeri menjadi negeri yang terpecah belah. Kita ingin negeri menjadi negeri yang masyarakatnya hidup dengan rasa persamaan, karena kita yakin dan percaya suatu bangsa akan bisa maju dan kuat kalau kohesifitas antara warga bangsanya kuat,” urainya.
Kohesifitas antar kita saat ini mulai terusik karena ekonomi hanya dikuasi oleh segelintir orang. Terlebih jika ketimpangan ini dikaitkan dengan etnisitas akan menyebabkan perpecahan yang semakin parah. Maka diperlukan pengelolaan yang berkeadilan, untuk menekan berkembangnya situasi yang rasialistik.
Oleh karena itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyarankan pemerintah untuk meningalkan kebijakan trickle down effect. Kebijakan ini awal mulanya adalah kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto, dengan asumsi saat itu adalah keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang ada akan merekrut pekerja dari kelas bawah.
“Oleh karena kebijakan ini tidak efektif diterapkan, menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin melebera dan terus melebar. Sehingga kalau tidak afirmatif action dari pemerintah terhadap UMKM akan menjadi sangat berbahaya,” tegasnya.
Kejadian yang serupa terkait ketimpangan yang terjadi di Indonesia juga dialami oleh Malaysia. Dimana etnis Melayu di Malaysia semakin termajinalkan dalam persoalan ekonomi. Pemerintah memberi solusi atas orang Melayu dengan cara mengembalikan mereka ke daerah atau wilayah-wilayah perdagangan.
“Sehingga wajib untuk mendukung Majelis Ekonomi milik Muhammadiyah, karena majelis ekonomi ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM,” tutup Anwar Abbas. (a’n/muh)
