Kebijakan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet dan visi misi yang di bangun patut dicermati. Publik tentu berharap, seorang menteri selain menjadi hak prerogatif presiden untuk mengangkat namun dalam proses memilih sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek krusial yang mendasarinya.
Demikian disampaikan oleh Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst Harits Abu Ulya kepada voa-islam.com, Ahad (27/10).
Menurut Harits pertimbangan yang tidak semata-mata soal bagi-bagi kue kekuasaan, atau karena ada satu misi tertentu yang sejatinya bias dari peran dan fungsinya.
“Dalam konteks ini, pengangkatan seorang Jendral duduk dipos Kemenag bisa saja tepat menurut Presiden Jokowi dengan prioritas misi yang ditaruh dipundaknya. Meski secara sadar atau tidak, misi yang di amanahkan itu potensi melahirkan kegaduhan baru dalam kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia,” katanya.
“Kemenag itu tidak hanya ngurus umat Islam tapi semua umat bergama yang di akui di Indonesia. Meski secara historis, Kemenag tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan umat Islam,” lanjutnya.
Namun jika prioritas yang diemban sekarang ini adalah kontra radikalisme, maka kata Harits ini telah menyeret Kemenag kepada proyek tendensius yang di arahkan kepada umat Islam. Menurutnya selama ini ada BNPT secara khusus sebagai aktor sentral yang menggelar proyek kontra radikalisme dan beberapa lembaga atau kementerian seperti kemenag juga selama ini menjadi mitra.
“Kalau sekarang posisi Kemenag mengemban misi prioritas kontra radikalisme sesuai arahan dan visi misi Presiden, bisa jadi akan saling melengkapi atau tumpah tindih antar sektor,” ungkapnya.
“Entah apa yang merasuki pikiran Pak Jokowi, entah siapa yang membisiki Pak Presiden sehingga mindsetnya menjadikan kemenag dengan priotritas seperti itu. Presiden perlu open mind, bicara soal ancaman terhadap NKRI bukan hanya soal isu radikalisme yang bermuatan agama dengan persepsi subyektif politis dan sangat problematik,” paparnya.
Harits juga mengatakan ada upaya-upaya sistemik radikal yang juga mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Ada komunisme, liberalisme, ada kapitalisme dan di beberapa titik nyata ada separatisme radikal yang merongrong dan mengoyak kedaulatan NKRI.
“Saya menduga, umat Islam dengan segala geliatnya ditempatkan sebagai musuh yang mengancam dan dijadikan sebagai obyek bidikan oleh rezim Jokowi untuk menutupi semua bopengnya rezim dalam mengelola NKRI,” tuturnya. [syahid/VoI]
