Sejak demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong dimulai Juni lalu, para aktivis telah meminta dukungan internasional. Pemerintah Jerman dinilai tidak bersuara menanggapi perkembangan itu, juga setelah aparat keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi. Polisi juga dituduh mengerahkan kelompok-kelompok preman untuk mengintimidasi dan menyerang para aktivis secara brutal.
Baru-baru ini muncul berbagai laporan tentang penindasan sistematis kelompok etnis Uighur, yang mayoritasnya beragama Islam dan hidup di provinsi Xinjiang. Cina dituduh mengoperasikan kamp konsentrasi yang disebut “pusat re-edukasi”, di mana pada warga Uighur mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.
Situasi di Xinjiang segera menyulut kecaman internasional. Namun para aktivis dan organisasi hak asasi manusia (HAM) mengatakan, pemerintah Jerman sampai sekarang hanya berdiam diri dan tidak mengambil sikap tegas.
Selama enam bulan kerusuhan di Hong Kong, dan setelah munculnya laporan gencar media tentang penindasan minoritas yang berkelanjutan di Xinjiang, Kanselir Merkel Angela bereaksi sangat hati-hati untuk tidak secara eksplisit mendukung gerakan pro-demokrasi, atau mengutuk kamp-kamp penampungan. [] Sumber: DW
