Demonstrasi Rusuh di Hong Kong, Transportasi Kereta Lumpuh

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

SuaraInqilabi- Hongkong- Operasional seluruh perjalanan kereta di Hong Kong, termasuk layanan bandara, masih dihentikan hingga Sabtu (5/10/2019), terkait ricuhnya aksi unjuk rasa pada Jumat (4/10/2019).

Massa merusak stasiun-stasiun MTR dan lainnya, hingga melumpuhkan perjalanan kereta. Aksi perusakan terhadap layanan kereta dipicu kegeraman massa bahwa MTR Corporation selaku operator berpihak kepada pemerintah.

“Seluruh layanan MTR meliputi Heavy Rail termasuk juga Airport Express, Light Rail, dan bus MTR belum bisa beroperasi pagi ini,” demikian pernyataan MTR Corporation, seperti dikutip dari AFP.

Dijelaskan, meskipun aksi pada Sabtu sudah berakhir, banyak fasilitas yang rusak sehingga operator membutuhkan waktu untuk perbaikan dan pembersihan.

“Staf pemeliharaan harus memastikan keselamatan mereka sendiri untuk pergi ke stasiun yang rusak lalu memeriksa dan menilai tingkat kerusakan, serta untuk memperbaikinya,” bunyi pernyataan.

Kondisi stasiun sangat memprihatinkan, di dalamnya terdapat coretan bertulis, ‘kereta komunis’. Selain itu air dari hydrant memenuhi lantai stasiun.
Seorang pengunjuk rasa yang hanya menyebut identitasnya sebagai JC mengatakan, MTR jelas-jelas menunjukkan sikap pro-pemerintah karena menutup stasiun agar para demonstran tak bisa berpergian.

“MTR mendukung pemerintah dengan menutup stasiun dengan sengaja untuk mencegah pergerakan demonstran,” kata mahasiswa berusia 19 tahun itu.

Padahal, lanjut dia, kereta tetap melayani perjalanan untuk kepolisian saat aksi demonstrasi pecah.

JC melanjutkan, kemarahan massa lainnya dipicu pernyataan pemimpin Hong Kong Carrie Lam yang melarang penggunaan topeng dalam berdemonstrasi.

“Melarang (penggunaan) topeng tidak mengubah apa pun,” katanya.

Topeng merupakan cara yang dilakukan massa untuk menghindari identifikasi petugas sehingga mereka tidak dapat dituntut. Selain itu massa juga menutupi ujung jari untuk menghindari identifikasi.

JC menambahkan, aturan ini semakin menunjukkan kesewenang-wenangan Carrie Lam. Lam kini tak perlu persetujuan dari parlemen untuk membuat aturan. Di bawah kekuasaan luas yang diumumkan pada Jumat, Lam tidak perlu persetujuan legislatif atau LegCo, untuk memperkenalkan aturan baru.

“Masalah utamanya adalah dia menjalankan hukum tanpa LegCo. Dia sudah seperti ratu sekarang,” katanya. [] Anton Suhartono

[iNews]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *