Bencana Terus Melanda, Bagaimana Mekanisme Negara Mengatasinya?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Setiani Sutikno (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)

 

Indonesia negara dengan potensi bencana alam sangat besar. Potensi itu muncul dari proses terbentuknya kepulauan Indonesia.Terutama bencana tektonik geologi hingga hidrometeorologi.

Sebagaimana dikutip media Merdeka.com, (17/01/2022) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mencatat sebanyak 274 rumah rusak akibat gempa tektonik bermagnitudo M6,6 yang terjadi Jumat (14/1).

Dampak gempa tektonik yang berpusat di Perairan Sumur Kabupaten Pandeglang itu cukup kuat, karena ratusan rumah di Kabupaten Lebak mengalami kerusakan.

KLIKMATARAM, (27/11/2021). Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 26 Desember 2021 terdapat ribuan bencana alam yang dicatat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Catatan BNPB meninggal dunia 662 orang, menderita serta mengungsi 8.393.273 orang. Kemudian, hilang 95 orang, dan luka-luka 14.113 orang.
Dikutip dari akun Twitter @BNPB_Indonesia, Senin 27 Desember 2021, ribuan bencana alam didominasi yaitu bencana banjir yang melanda seluruh wilayah Indonesia.

Adapun total bencana tahun 2021 sebanyak 3.034. Dari 3.034 bencana itu di antaranya gempa bumi 31, erupsi gunung 1, dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 265.

WHO pernah menyatakan Indonesia termasuk daerah rawan bencana dan tinggi terdampak bencana. Sebagai negara rentan bencana, tentunya perlu memiliki sistem penanggulangan bencana yang baik.
Potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia memiliki resiko 10 jenis bencana antara lain gempa bumi, stunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca dan gelombang ekstrem, kekeringan serta likuefaksi.

Semua itu menunjukkan bahwa seolah negara tidak peka mengantisipasi dan selalu terlambat dalam gerak ketika bencana telah melanda. Penanggulangan dan pencegahan bencana tidaklah cukup dengan membangun infrastruktur fisik pengendali. Diperlukan langkah lain berupa pengelolaan lingkungan hidup yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Selama ekologinya tidak diperbaiki bencana akan terus terjadi.
Bencana pun sering terjadi karena akibat kelalaian ekologis kita, kelalaian dalam mengelola lingkungan hidup menjadi sebab awal terjadinya banyak bencana. Selain itu dalam mencegah bencana perlu solusi permanen dan tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik pencegah bencana.

Proses penanganan bencana di Indonesia bukan sesuatu yang mudah tapi juga terkendala salah satunya anggaran yang kurang memadai.
Contohnya, bencana alam besar yang terjadi di Sulawesi tengah pada September 2018 disana terjadi gempa, stunami dan likuefaksi mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp18,5 triliun. Namun, dana cadangan bencana dalam APBN untuk mendanai kegiatan tanggap darurat dan hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah masih berada dibawah nilai kerusakan dan kerugian tersebut.

Diperlukan kesungguhan melakukan upaya untuk terus belajar melakukan langkah-langkah antisipasi gempa, serta pentingnya mengamati karakteristik gempa. Belajar dari persiapan Kota Tokyo di Jepang dalam menghadapi gempa, misalnya. Antisipasi ancaman gempa di Jepang sangat jelas, yakni pengulangan dari gempa Great Kanto Earthquake yang sudah sangat well studied dengan estimasi kekuatan M 7,9—8,2.

Upaya mitigasinya pun sangat jelas. Mulai dari penguatan standar bangunan, jalur evakuasi, jalur air untuk antisipasi kebakaran pascagempa, hingga waktu pemulihan infrastruktur dasar dengan hitungan pasti.
Mengapa harus terperinci dan mendetail seperti ini? Sebab, tanpa mengetahui karakteristik gempa yang akan terjadi, mustahil rencana mitigasi bisa tersusun dengan baik.

Sejatinya, banyak peran yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Untuk fase prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), peran pemerintah adalah membuat dan memastikan regulasi mengenai standar bangunan, tata ruang, dan edukasi berjalan dengan baik.

Mitigasi bencana membutuhkan paradigma dan tata kelola yang tepat sasaran, pun bersih dari motif kepentingan, terutama kepentingan segelintir pihak seperti halnya dalam sistem kapitalisme saat ini.

Cara Daulah Islamiah Mengatasi Gempa

Sebagaimana disampaikan oleh Prof Ing. Fahmi Amhar ( pakar geospasial) bahwa pada era kekhilafahan di Turki cara mengantisipasi gempa dilakukan adalah membangun gedung-gedung tahan gempa.

Seorang arsitek bernama Sinan dibayar Sultan Ahmed membangun masjid yang berseberangan dengan Aya Shofia, masjidnya di bangun dengan konstruksi beton bertulang yang sangat kokoh dan pola-pola lengkung berjenjang yang dapat membagi dan menyalurkan beban secara merata.

Masjid itu diletakkan pada tanah-tanah yang menurut penelitiannya pada saat itu cukup stabil. Gempa-gempa besar diatas 8 SR yang terjadi di kemudian hari terbukti tidak menimbulkan dampak yang serius pada masjid sekalipun banyak gedung modern di Istanbul yang justru roboh

Jadi, bencana-bencana alam selalu diantisipasi terlebih dulu dengan ikhtiar. Penguasa dalam Khilafah menaruh perhatian yang besar agar tersedia fasilitas umum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai jenis bencana. Mereka membayar para insinyur untuk membuat alat dan metode peringatan dini, mendirikan bangunan tahan bencana, membangun bunker cadangan logistik, hingga menyiapkan masyarakat untuk selalu tanggap darurat.

Selain itu, aktivitas jihad adalah cara yang efektif agar masyarakat selalu siap menghadapi situasi terburuk sekalipun. Mereka tahu cara mengevakuasi diri dengan cepat, menyiapkan barang-barang yang vital selama evakuasi, mengurus jenazah yang bertebaran, dan merehabilitasi diri pascakondisi darurat.

Para pemimpin dalam Khilafah juga orang-orang yang terlatih dalam tanggap darurat. Mereka orang-orang yang paham apa saja yang harus dikerjakan dalam situasi normal maupun genting. Mereka bukan orang-orang yang hanya pandai menjaga image dalam acara seremonial atau sekadar ikut meratap dalam doa bersama.

Perlu jadi perhatian, terdapat perbedaan motif yang mendasar antara sistem kapitalisme dan Islam dalam Khilafah. Kapitalisme senantiasa mementingkan aspek korporatokrasi sehingga akan berpengaruh terhadap seluruh kebijakan dan implementasinya termasuk dalam penanganan bencana. Sedangkan Islam, motifnya hanya untuk kepentingan rakyat sehingga sangat memungkinkan bagi Khilafah untuk meminimalisasi dampak-dampak yang terjadi akibat bencana.

Wallahu a’lam bishawab,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.