Bansos, Antara Empati dan Politisasi

Oleh : Sri Maulia Ningsih, S.Pd (Pemerhati Sosial Asal Kabupaten Konawe)

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp600.000 kepada warga tak mampu di Jabodetabek. Sementara, keluarga di luar Jabodetabek akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600.000 (Merdeka.com, 29/04/2020).

Namun ada yang aneh dengan bansos kali ini, sebab bansos dikemas dalam tas bertuliskan Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menjelaskan ide awal pemberian bantuan sosial berupa sembako yang dikemas dengan logo ‘Bantuan Presiden’ itu adalah untuk mengantisipasi mudik. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang telah diimbau untuk tidak mudik. “Orang yang tidak mudik itu kehilangan pekerjaan, tidak mampu penuhi kebutuhan dasar, maka kami berikan bansos,” kata dia.

Hal serupa disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang mana dia mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut sempat tersendat dikarenakan harus menunggu tas pembungkus berlogo bantuan presiden untuk mengemas paket sembako. Dia mengungkapkan, pembukus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia (Cnnindonesia.com, 29/04/2020).

Tas untuk mengemas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan ‘Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19’. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona. Hal ini pun menuai kritik dari berbagai pihak, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyayangkan keterlambatan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 karena tas jinjing yang belum tersedia.
“Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan, tapi berasnya sama bahan-bahan pokoknya,” kata Yandri ketika dihubungi wartawan (Tempo.com, 30/4/2020).

Tak hanya pada level presiden saja namun di level Kabupaten pun beredar beberapa bantuan sosial serupa seperti foto bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona (Covid-19) Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani (Cnnindonesia.com, 29/04/2020).

Hal tersebut memantik polemik tersebab kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi. Yang mana fenomena ini mengingatkan kita pada masa-masa kampanye, di mana setiap calon pejabat “membranding” diri dalam sebuah produk yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Tentunya sebagai wujud kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Sekaligus unjuk kebolehan dalam mengurus rakyat kecil. Pun rakyat hari ini menyambutnya dengan kesan ‘musiman’ tersebab selama ini rakyat terbiasa memegang janji-janji yang wujudnya kurang terealisasi.

Tentu saja Ini menimbulkan kesan bahwa bantuan sosial tersebut ada hanya ketika terjadi musibah dan krisis kemanusiaan lainnya. Sungguh miris, apalagi ini terjadi di tengah pandemi. Jika memang peduli dan benar-benar memikirkan urusan rakyat, seharusnya pemerintah tidak menyematkan ‘label’ diri tersebab sudah menjadi kewajiban bagi penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya tanpa embel-embel ‘branding’.

Mari melihat lebih dalam. Saat wabah melanda, kebijakan yang dikeluarkan masih dalam aroma kepentingan ekonomi, bukan kemanusiaan. Buktinya, wacana ibu kota baru tetap jalan. Anggarannya pun bisa diada-adakan.

Belum lagi Tenaga Kerja Asing (TKA) tetap masuk di tengah kebijakan PSBB dan larangan penerbangan domestik. Demi apa kalau bukan “menaati” kesepakatan dengan Sang Tuan?
Bandingkan dengan anggaran penanganan corona, justru rakyat diminta gotong-royong memberi sumbangan. Ada Bansos untuk rakyat pun ditelikung atas nama seseorang. Sebutan apalagi yang lebih tepat kalau bukan pencitraan?

Sungguh, rakyat hari ini sedang sekarat jika bantuan sosial tersendat hanya karena label. Seharusnya responsibilitas penguasa dilakukan dengan sukarela. Tak perlu dibumbui logo dan kemasan, seluruh bantuan dipastikan cepat dan tepat sasaran. Disitulah akan lahir kesan yang mendalam dari rakyat. Yang membekas dalam sanubari, yang tak luntur dimakan zaman sebagaimana logo kemasan.

Belajar dari sejarah bagaimana Islam mencetak pemimpin yang begitu peduli pada rakyatnya, bukan hanya pada hari-hari biasa saja, tapi juga pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Tersebutlah Umar bin Khaththab.

Mendulang sukses mengatasi bencana kekeringan di Madinah dengan kesan mendalam dari rakyatnya. “Jika Allah tidak menolong kami dari Tahun Abu ini, kami kira Umar akan mati dalam kesedihan memikirkan nasib Muslimin,” kesan penduduk Madinah yang diabadikan sejarah.

Darul ad-Daqiq menjadi saksi sejarah optimasi penyediaan stok pangan bagi siapa yang membutuhkan, baik pesinggah maupun warga Madinah.

Tidak ada survei-survei, dan tidak bertele-tele. Bantuan turun seketika, langsung, baik didatangi rakyat, maupun diantar kepada rakyat yang tidak bisa datang.

Umar memegang prinsip yang mulia, “Bagaimana saya akan dapat memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan.” Sumpah Umar melegenda dalam catatan sejarah.

Sumpah Umar itu semakin bernilai, lantaran diambil seorang khalifah yang kekayaan negaranya jauh melampaui Imperium Persia dan Romawi kala itu. Amirul Mukminin berpendapat bahwa tidak mungkin seorang pemimpin dapat memperjuangkan kehidupan rakyatnya kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan rakyatnya.

Prinsip kepemimpinan ini hanya dapat dimiliki pada sosok negarawan religius, politikus sekaligus ulama. Pemimpin yang menyandarkan kebijakan berdasarkan rekomendasi Kitabullah dan Sunah Nabinya. Tidak menyelisihi dengan aturan manusia sedikitpun dalam memerintah dan jauh dari pencitraan. Dengan demikian proses penanganan wabah dan penyauran bansos akan dilakukan dengan cepat untuk mengantisipasi bencana kelaparan yang akan menimpa rakyatnya. Wallahu alam bisshowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *