Banjir Semarang Bukan Sekedar Problem Administrasi, Tapi Salah Kelola di Bawah Rezim Kapitalisme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Nayla Iskandar

 

Sudah menjadi langganan sebagian besar di wilayah negeri ini, jika musim penghujan pasti ada saja daerah yang banjir. Bila musim kemarau ada saja wilayah yang kekeringan. Seharusnya ini bisa menjadi  pembelajaran dan antisipasi bagi negara, jika musim penghujan dan kemarau tiba.

 

Namun faktanya tidak demikian. Seperti banjir yang terjadi di Semarang.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) banjir di Semarang akibat curah hujan yang tinggi. Pada beberapa hari terakhir curah hujan di Semarang mencapai 171 milimeter di bulan Februari. Ini merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan. (sindonews.com/07/02/2021)

 

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa banjir di Semarang lantaran akibat permasalahan admininistratif. Hal ini terungkap setelah ditemukan sejumlah pompa penyedot banjir di Semarang tak berfungsi optimal. Ganjar mengingatkan problem semacam ini semestinya harus segera diselesaikan mengingat kondisi darurat penanganan banjir.(cnnindonesia.com/07/02/2021)

 

Sayangnya, pendapat tersebut berbeda dengan para ahli. Menurut pengamat tata kota dari UniversitasTrisakti Nirwono Yoga bahwa, banjir di Semarang, Jawa Tengah terjadi karena pesatnya pembangunan infrastruktur memangkas  daerah resapan air di kota tersebut.

 

Pandangan ini diamini oleh Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian. Dia mengatakan ketidaksesuaian tata ruang turut menjadi  faktor penyebab banjir di Semarang. Hal ini terjadi karena pembangunan menurunkan porsi kawasan hijau. Sehingga menyebabkan daerah resapan air dan wilayah hijau semakin berkurang. Data yang dikantongi mencatat bahwa kawasan yang terbangun di Semarang mulanya sekitar setengah dari keseluruhan kota pada tahun 1995. Sementara separuhnya lagi merupakan daerah yang belum terbangun dan kawasan agraria.

 

Namun, kini kondisi tersebut berubah drastis. Bahkan, sejak tahun 2017 saja, sudah hampir seluruh kawasan di Semarang yang terbangun menjadi daerah komersial, pemukiman, industri dan perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Sedangkan daerah konservasi hanya tinggal sedikit dan hanya berada di kawasan Semarang Selatan.

 

Seharusnya yang dilakukan oleh negara, menurut para ahli yakni dengan melakukan percepatan dan perluasan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai. Menambah resapan air dengan melakukan penghijauan di kawasan bukit ada di Semarang. Di samping merehabilitasi saluran air juga memastikan aliran air mengalir dengan lancar ke danau dan waduk.Dibangunnya bendungan baru juga sangat diperlukan untuk menampung air akibat curah hujan yang tinggi.

(cnnindonesia.com/07/02/2021)

 

Sebagus apapun masukan dari para ahli, tapi jika tidak segera dijalankan oleh negara, maka banjir akan tetap terjadi. Sebenarnya, banjir di Semarang bukan hanya karena masalah administrasi. Akan tetapi hal ini disebabkan karena orentasi pembangunan didasarkan pada untung rugi yang bersifat materi. Bukan didasarkan pada prioritas keselamatan rakyat.

 

Inilah akibat dari salah kelola rezim pengemban kapitalis sekuler. Pemerintah yang memanjakan para kapital sebagai balas budi atas kucuran dana saat pemilu. Setelah berkuasa penguasa selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh tuannya alias para kapital. Termasuk  pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu hasil dari kongkalikong antara penguasa dan korporasi. Efeknya para kapital dengan serampangan melakukan pembangunan secara masif dan tidak pedulikan dampaknya. Maka terjadilah banjir sebagaimana yang terjadi di Semarang.

 

Solusi yang diberikan oleh sistem kapitalis sungguh berbeda dengan sistem Islam. Islam selalu memperhatikan nyawa rakyat dalam setiap kebijakan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai, At Tirmidzi dan Al Baihaqi).

 

Permasalahan banjir harus ada solusi tuntas agar bencana ini tidak terulang. Untuk mengatasi banjir dan genangan, menurut Syamsuddin Ramadhan AnNawiy bahwa Negara Islam memiliki kebijakan canggih dan efisien.Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir.

 

Pertama, pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletsyer, rob, dan lain sebagainya. Maka, harus dibangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.

 

Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.  Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir.

 

Memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain). Selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Jika ada pendanaan yang cukup, akan dibangun kanal-kanal baru atau resapan agar air yang mengalir didaerah tersebut bisa dialihkan alirannya, atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal.

 

Selain itu juga membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu.  Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air.

 

Kedua, membuat kebijakan tentang master plan. Dalam kebijakan pembukaan pemukiman atau kawasan baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase. Penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya.Dengan kebijakan ini, negara mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir atau genangan.

 

Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam, Negara akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana.  Menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak. Agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai.

 

Selain itu, mengerahkan para alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka. Sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT.

 

Inilah kebijakan Negara dalam Islam untuk mengatasi banjir.  Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga didasarkan nash-nash syariat.  Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.

 

Semua  penanganan banjir tentu memerlukan ketegasan aturan dan memakan banyak biaya. Dalam hal ini Islam punya solusi.  Yakni salah satunya adalah dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam menangani masalah banjir ini.

 

Waallahu ‘alam bishowab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.