Bahaya, Pembangunan IKN oleh Swasta

Oleh Aulia Rahmah (Kelompok Penulis Peduli Ummat)

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan ibu kota negara (IKN) kita yang baru, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan tetap berjalan. Meskipun saat ini, Indonesia masih harus menghadapi pandemi covid-19. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan pembangunan (IKN) yang tidak akan terjadi dalam waktu singkat, diperkirakan akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun (m.tribunnews.com 27/9)

 

Publik mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk pemindahan IKN baru di tengah defisit APBN. Melansir dari berbagai sumber, proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp500 triliun. Pembiayaan ini dilakukan melalui skema APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan dana terbesar sekitar 80%, diperoleh dari pihak swasta. Nantinya pemerintah di Tahun 2022 mendatang, akan merealisasikan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), meliputi gedung pemerintahan, kawasan pemukiman untuk ASN, TNI Polri dan masyarakat umum.

 

Sungguh sangat irrasional sikap ambisius pemerintah untuk melanjutkan rencana pembangunan IKN. Bukankah seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan kesehatan rakyat? Dua hal inilah yang urgen untuk diperhatikan saat ini. Sebab hal ini menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup rakyat. Apalagi dengan kondisi APBN yang terbebani utang, pembangunan infrastruktur dengan menggandeng swasta, bisa saja nantinya swasta semakin mencengkram negara. Negara yang seharusnya digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat akan berubah menjadi fasilitator bahkan diktator. Hal ini tentu akan berpotensi konflik dan memunculkan keburukan di masa depan.

Ekonom Senior Rizal Ramli menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Melansir dari akurat.co (5/10), Rizal Ramli menanyakan, untuk siapa pembangun IKN ini. “Saya mohon maaf Pak Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibukota quote unquote baru ini. Jadi kita mau bangun ibu kota buat siapa? Apakah betul buat bangsa, rakyat kita? Apa kita persiapkan ini (ibu kota baru) buat Beijing baru?” Ujarnya saat berdialog dengan Politikus Fadli Zon dan diunggah di Channel YouTube Fadli Zon Official.

 

Sekulerisme Demokrasi yang diterapkan di negeri ini mengantarkan konsekuensi hidup yang suram. Negara dalam sistem ini hanya menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemilik modal. Mengingat mekanisme pemilihan pemimpin ala Demokrasi telah menempatkan mereka sebagai pemilik sejati kekuasaan.

 

Sangat jauh berbeda dengan corak pemerintahan Islam. Dalam sistem Islam rakyat lah sejatinya pemilik kekuasaan. Sementara posisi pemimpin adalah sebagai pemegang amanat rakyat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam. Sekaligus melindungi rakyat dan negara dari segala ancaman dan berbagai bentuk Kolonialisme, baik oleh korporasi maupun oleh negara asing.

 

Oleh sebab itu hanya dengan kembali meneladani Rasulullah Saw dan para Khulafaur Rasyidin, umat benar-benar akan memiliki kekuasaan. Pemimpin dan rakyat akan bersinergi agar selalu berada dalam koridor syariat. Pemimpin dalam Sistem Islam akan selalu menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Akan hadir sosok pemimpin bersahaja semisal Khalifah Umar Bin Khattab yang tak terbetik dalam benaknya akan ambisi pada proyek-proyek mercusuar,  demi prestis apalagi karena pesanan.

 

Negara dengan sosok pemimpin sholeh akan mewujudkan kedaulatan dan kewibawaan. Dengan kondisi negara yang aman maka tercipta pula keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan ini, dukungan rakyat pada negara sangat kuat. Hal ini akan mempermudah bagi negara untuk merealisasikan tujuan dan fungsi negara. Jika pun diperlukan membangun proyek infrastruktur untuk ibukota, maka sebelumnya, Negara Islam akan memastikan sumber dana yang diambil adalah berbasis kemampuan negara, bukan mengandalkan dari swasta. Sehingga pemanfaatannya benar-benar untuk kemaslahatan rakyat, bukan berorientasi keuntungan. Apalagi bila swasta asing terlibat maka jerat intervensi asing akan makin membelit. Wallahu a’lam bi ash-showab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *