Bahan Pangan Melejit, Angka Kemiskinan Melangit

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh : Nabila Sinatrya

 

Angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Belakangan ini diperparah dengan lonjakan harga pada komoditas pangan dari minyak goreng hingga cabai rawit merah. Di sisi lain, naiknya harga energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG non subsudi, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin mengatakan bahwa persoalan pangan termasuk minyak goreng merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp 14.000 rupiah, namun itu hanya sebatas wacana. Realitasnya di pasaran harga minyak goreng mencapai Rp 50.000 per dua liter. (mediaindonesia.com, 04/04/2022) Sejatinya rakyat tak butuh sekedar janji-janji. Kebutuhan pangan adalah hal mendasar yang harus terpenuhi, dari data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan, banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021.

Lingkaran setan kemiskinan tidak akan pernah selesai jika tata kelolanya menggunakan paradigma neoliberal-kapitalisme. Paradigma kapitalisme meminimalisir peran negara dalam mengurusi kebutuhan rakyat. Kebebasan kepemilikian dijunjung tinggi, sehingga para pemilik modal atau swasta bebas memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan publik. Hal ini berakibat pada merajalelanya para mafia hingga kartel pangan, harga-harga pangan bukan lagi diatur dengan mekanisme supply and demand, namun dikendalikan sesuai keinginan kartel.

Neoliberal juga meniscayakan pengelolaan kebutuhan pangan dilakukan dengan prinsip bisnis, melihat untung dan rugi, juga menghilangkan prinsip pelayanan pada rakyat. Bagaimana peran negara? Dalam sistem ini, negara hanya sebagai regulator dan fasilitator dalam membuat aturan. Tak heran jika rakyat menengah kebawah semakin terhimpit, karena fasilitas terbaik hanya diberikan kepada orang-orang yang berduit.

Berbeda dengan paradigma islam, dimana negara yang bertanggung jawab atas kebutuhan warganya. Rasulullah SAW dalam hadits Beliau: “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Negara akan mewujudkan pengaturan yang akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Negara memiliki peran menyeimbangkan ketersediaan barang dan jasa dengan memasok barang dan jasa dari wilayah lain, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menyuplai kebutuhan dari Irak ketika wabah penyakit melanda Wilayah Syam yang menyebabkan produksi berkurang. Negara juga menjamin kebutuhan pokok rakyat dengan membuat regulasi yang memudahkan seorang kepala keluarga mendapatkan pekerjaan.

Sistem kapitalisme telah gagal dalam memberi kesejahteraan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sudah seharusnya kita beralih kepada sistem islam yang berasal dari Allah SWT dan memberikan aturan terbaik untuk manusia. Wallahualam bishawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.