Aturan Islam : Jalan Pembangunan Hakiki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Nurul Aini Najibah (Muslimah Pejuang Dakwah)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibiru Wetan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dengan menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, Sabtu (27/06/2020). Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu desa yang terdepan dalam penyelenggaraan Musdes tersebut.

Adapun tujuan dari pelaksanaan dari musdes RKPDes ini adalah untuk tercapainya penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Inisiatifnya untuk penyelenggaraan Musdes tersebut memang perlu diapresiasi. Namun, jika tujuan hasil dari Musdes tersebut agar BPD Cibiru mendapatkan “BPD Award,” sangat disayangkan.

Pembangunan, idealnya dilandasi aturan jelas demi kepentingan publik tanpa embel-embel penghargaan manusia. Hal tersebut jika terus dilakukan tidak menghasilkan apa-apa selain motif materi dalam setiap benak individu, disadari ataupun tidak.

Pasalnya, kehidupan saat ini tak terlepas dari sebuah paham dunia yang mendorong masyarakat cinta dunia, materi dan popularitas yang disebut kapitalisme. Bahkan dari paham tersebut akhirnya akan mewujud perilaku bebas tanpa arahan syariat meski itu atas nama pembangunan. Karena pada dasarnya manusia dalam setiap kegiatannya, terutama muslim harus sesuai dengan petunjuk agamanya sebagai pedoman.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional tentu memiliki tujuan yang tidak lepas dari pembangunan secara keseluruhan. Begitu pun dengan pembangunan desa sebagai sub terkecil dalam wilayah negara.

Pada dasarnya, pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan mendapat bimbingan dan arahan pemerintah. Pembangunan desa dimaksudkan sebagai proses di mana usaha-usaha masyarakat desa dipadukan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memungkinkan mereka memberikan pelayanan sepenuhnya kepada kemajuan negara.

Dalam pandangan Islam, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting, karena hal ini kehidupan akan berjalan dengan baik. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini mempunyai amanat dari Allah untuk senantiasa menjalankan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Bahwa segala hal yang diperbuat di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, pembangunan desa haruslah mampu berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Karena ini adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat agar nyaman beribadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, tidak seharusnya pembangunan tersebut dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan penghargaan atau ingin berprestasi.

Karena jika sudah menyangkut umat, suatu penghargaan tidaklah bernilai apa-apa di hadapan Allah.

Maka, negara sebagai pusat pemerintahan harus bertanggungjawab sepenuhnya dalam melayani dan mengurus rakyatnya. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

“Pemimpin itu adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Tugas pengurusan rakyat tidak akan sempurna jika pemimpin negara tidak sesuai dalam mengelola dan mengatur urusan-urusan rakyat, termasuk di dalamnya urusan menjaga pembangunan. Campur tangan negara dalam mengatur pembangunan adalah mutlak demi menjaga individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pasalnya, kemampuan individu dan masyarakat dalam menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran amatlah terbatas. Bahkan dalam batas-batas tertentu, mereka tidak mampu melenyapkan semua masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, negara harus melibatkan diri dan turut campur agar dua tujuan tersebut bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Negara pun haruslah berperan aktif dalam upaya pembangunan ini.

Namun, diperlukan pula sebuah sistem yang benar. Sistem itu tiada lain adalah sistem Islam, yang mewujud dalam penerapan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan melalui penegakkan Khilafah Islamiyah. Hanya dengan Khilafahlah pembangunan dan kebangkitan umat dapat terwujud hingga lahir individu kuat, cerdas, cemerlang bersyakhsiyah islamiyah. Sungguh, negeri ini dan dunia membutuhkan syariah dan Khilafah untuk kehidupan yang lebih baik.
Wallahu a’lam bi ash shawwab

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.