APBN Kian Berat, Negara Terjerat Hutang

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Dwinur Pratiwi (Anggota Komunitas Ksatria Aksara Kota Bandung)

 

Krisis ekonomi di negeri ini semakin berkelanjutan salah satunya APBN semakin berat, apalagi setelah dilanda pandemi. Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini mengatakan Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) memiliki masalah berat dimasa pandemi ini, ia menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi. (Tempo.co.jakarta)

Setidaknya ada lima faktor didalam APBN yang berpotensi menyebabkan krisis dikemudian hari, faktor tersebut antara lain adalah proses APBN yang sakit dan bias dan defisit primer yang semakin melebar dan tidak terkendali.

Selain itu rasio pembayaran utang terhadap pendapatan yang naik di era Presiden Joko Widodo, persoalan lainnya adalah dana yang mengendap dan bocor di daerah serta pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara) dan BMN (Barang Milik Negara) yang sakit yang berpotensi menjadi masalah di masa depan.

Sementara itu, rasio penerimaan perpajakan terus menurun dari 10,68 persen sebelum pandemi menjadi 8,69 persen namun kondisi ini tidak menurunkan tekad pemerintah untuk berhutang demi menutupi defisit APBN yang besar akibat alokasi anggaran yang sangat besar hal ini didukung oleh Gubernur Bank BI, Perry Warjiyo  yang ditunjukkan dengan pembelian surat berharga negara (SBN) dipasar perdana, hingga 19 juli 2021 nilainya sebesar Rp 124,13 triliun langkah ini dilakukan menyusul pemerintah menambah anggaran pemulihan ekonomi nasional. Menjadi Rp 744 triliun dari Rp 699 Triliun, karena itu alih-alih menyelesaikan persoalan. Didik mengatakan, “Pemerintah dimasa akan datang akan mendapatkan warisan beban hutang dari pemerintah saat ini, APBN kita presiden dan DPR yang akan datang dipaksa menambal defisit yang sangat besar. Mirisnya ditengah alokasi besarnya anggaran APBN terutama alokasi anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun lalu. Dampaknya kurang maksimal dirasakan masyarakat.

Buktinya covid-19 di Indonesia malah menduduki posisi nomor 1 di dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa pemasukan APBN dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di berbagai negeri saat ini bersumber dari utang dan pajak. Jika APBN mengalami defisit dan pajak tersendat maka utang luar negeri satu-satunya yang di genjot karena itu berhutang satu-satunya cara yang ditempuh negara yang menerapkan sistem kapitalisme.

Untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan APBN yang semakin berat disinilah bobroknya sistem kapitalis. Padahal negeri ini secara potensi mempunyai modal sangat besar untuk menjadi negara makmur sejahtera karena sumber daya alam yang melimpah seperti tambang, energi, pertanian, kelautan,hutan dan lain-lain.

Namun semua itu tidak berguna karena pengelolanya diserahkan pada pihak swasta, negeri ini hanya mengandalkan berhutang saja, padahal utang alat penjajahan untuk melanggengkan agenda penjajah dinegeri muslim. Kondisi ini jauh berbeda dengan islam, karena islam bukanlah sekedar agama melainkan sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Dalam Islam pengelolaan kas sangat beda dengan kapitalis.

Perincian keuangan dalam sistem islam sebagai berikut:

1. Mengatur APBN adalah Khalifah

Dengan demikian islam memiliki metode pemilihan Khalifah yang khas tidak semua orang bisa menjadi Khalifah karena Khalifah memiliki syarat yang ketat diantara nya Muslim,baliq, berakal, merdeka,mampu,dan adil dari sini akan mendapatkan pemimpin kuat imannya dan akan amanah dakam tugasnya serta berhati-hati dalam mengatur keuangan negara.

2. Dalam sistem islam APBN memiliki pemasukan tetap dan jumlah nya beragam

Kas dalam Islam dibagi menjadi pos zakat kas negara kepemilikan umum. APBN akan mendapatkan pemasukan dari pos-pos tersebut. Kas zakat diisi para muzaki (orang yang wajib bayar zakat), kas negara akan di isi jizyah ganimah fai, kharaj termasuk harta tak bertuan (harta yang tidak memiliki ahli waris), sedangkan kas kepemilikan umum dari hasil pengelolaan sumberdaya alam.

3. Pengeluaran yang ketat hanya untuk memenuhi kebutuhan penting, tidak dibenarkan kebutuhan itu melanggar hukum syariat penggunaan nya sehingga kas negara tidak mudah bocor dikarenakan penggunaan yang boros.

4. Pengawasan teliti selalu diawasi oleh beberapa pihak seperti: rakyat, majelis umat, majelis wilayah bahkan partai politik.

Peluang berlaku curang dan memanfaatkan kas APBN akan diminimalisir jika ada kesalahan sedikit saja akan langsung diinginkan, semua ini berjalan atas dorongan iman, saling menasehati dan kasih sayang. Empat hal tersebut akan diterapkan dalam sistem islam untuk menghindari pemanfaatan APBN yang tidak tepat. Hanya saja yang perlu diperhatikan sistem penjagaan islam seperti ini akan berjalan sempurna jika diterapkan dalam khilafah kepemimpinan islam. Jadi jika ingin APBN tidak tenggelam dalam kubangan haram hanya bisa diselamatkan dalam sistem Islam.

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.