Ada Apa Dibalik Revisi UU ITE?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Firda Umayah, S.Pd (Praktisi Pendidikan)

 

Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan (kompas.com/17/02/2021). Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme.

Busyro menuturkan, pernyataannya itu didasarkan pada tiga indikator. Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Indikator kedua, lanjut dia, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus.

Indikator ketiga, kata Busyro, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. Mantan pimpinan KPK itu pun mempertanyakan di mana posisi polisi serta negara dalam kondisi tersebut (kompas.com/20/02/2021).

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Asrorun Niam Sholeh menyampaikan tentang hukum aktivitas buzzer di media sosial (medsos). Dia menyebut, MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos yang salah satunya membahas mengenai hukum aktivitas buzzer.

“Dalam ketentuan hukum diatur, aktivitas buzzer di medsos yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram,” katanya (kompas.com12/02/2021).

Meski pemerintah berdalih tak memiliki buzzer, namun apa yang terjadi dilapangan seperti kasus teror terhadap civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden jelas tak dapat dipungkiri. Sehingga, adanya revisi UU ITE tidak menjamin adanya ruang bagi rakyat untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Revisi UU ITE justru disinyalir menjadi alat untuk membungkam sikap kritis masyarakat yang tidak menerima kebijakan rezim yang sarat akan kesengsaraan rakyat. Termasuk kebijakan baru pemerintah yang menetapkan industri minuman keras yang masuk kategori usaha terbuka (galamedianews.com/25/02/2021).

Hal ini sangat berbeda dengan konsep pemerintahan didalam pandangan Islam. Islam memberikan ruang kepada warga negaranya untuk melakukan koreksi dan muhasabah terhadap kebijakan pemerintah. Seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh ada yang bertentangan dengan Islam.

Ruang terbuka untuk mengkritik pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam dapat dilakukan oleh warga negara secara langsung maupun melalui majelis umat sebagai representasi dari masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi pada masa pemerintahan Islam yakni Khilafah. Pada masa kepemimpinan Umar Bin Khatab, beliau ra pernah mendapatkan kritik dari seorang perempuan atas pidatonya terhadap mahar saat khutbah didepan masyarakat.

Kisah ini diabadikan dalam kitab tafsir Ad Durrul Mantsur fi Tafsiril Ma’tsur karya Syeikh Jalaluddin As Suyuthi. Kisah itu dikutip pada bab penjelasan Surat An Nisa ayat 20. Khalifah Umar Bin Khatab membenarkan apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut dan mengakui kesalahannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendapatkan teguran dari seorang sahabat saat beliau SAW membuat kebijakan dengan menyerahkan tambang garam kepada seorang warga.

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah lalu mengabulkan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Muhasabah dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah dalam Islam juga dipandang sebagai ibadah. Koreksi ini perlu agar tidak terjadi kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda, “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011)

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.