3 Juta Lapangan Kerja Baru, Rencana Nyata atau Sekedar Wacana?

Oleh: Devi Rahma Dona-(Mahasiswa Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan para menterinya untuk merampungkan masterplan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Masterplan itu termasuk bagaimana mempersiapkan IKN agar memiliki daya tarik bagi penduduk.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku mendapatkan tugas dari Jokowi, salah satunya menghitung berapa jumlah penduduk yang akan tinggal di IKN baru nantinya.

“Ini tergantung pada daya tarik IKN itu akan datang. Jadi pusat-pusat daya tarik baru yang diperlukan di IKN ini perlu dikembangkan. Termasuk cluster-cluster pendidikan, kesehatan dan entertain,” terangnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Arni, (26/2/2020).

Suharso mencontohkan, magnet yang dimaksud seperti menempatkan universitas terbaik, rumah sakit ternama hingga kawasan hiburan. Tujuannya untuk menarik masyarakat tinggal di IKN.

Pemerintah menyadari bahwa yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan. Pemerintah pun menjanjikan akan ada sekitar 3 juta lapangan kerja baru di IKN nantinya.
“Yang paling penting sebenarnya, tinggal di sana itu juga ada jaminan pekerjaan. Kita akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru sampai kira-kira sekitar 3 jutaan lapangan pekerjaan baru. Orientasinya tentu lapangan pekerjaan di sektor sektor yang ramah lingkungan, sektor-sektor green, sektor-sektor yang sesuai dengan jalannya SDG’s,” terangnya.

Intinya, pemerintah akan membuat IKN baru sebagai tempat tinggal yang nyaman dengan biaya hidup yang murah dan kesejahteraan yang memadai.
Rencana pemerintah untuk pindah IKN bukanlah tanpa masalah.

Banyak hal yang diperdebatkan karena keputusan ini dianggap tanpa pertimbangan yang matang,
Alih-alih menyelesaikan masalah, pemerintah justru membuat masalah baru dengan dampak yang akan terjadi jika IKN jadi dipindahkan.

Rencana Presiden Joko Widodo untuk membuka 3 juta lapangan pekerjaan merupakan janji yang dicemaskan oleh sebagian masyarakat. Pasalnya banyak dari sekian janji yang dilontarkan tidak ditepati bahkan melanggar janji yang sudah diucapkan.

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang harusnya dapat dikelola untuk memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, jaminan kesehatan justru harus direlakan demi pembangaun IKN yang menghabiskan dana yang tidak sedikit.
Bukan malah fokus pada penyelesaian masalah yang ada, pemerintah justru berniat memindahkan IKN yang dianggap tidak solutif.

Pemerintah sendiri telah menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN yakni sebesar 400 sekian triliun rupiah. Yang sebagian besar dana tersebut diambil dari APBN, kerja sama pemerintah dan Swasta, serta kerja sama dengan Badan Usaha yang telah dilirik oleh investor asing yakni Korea Selatan, Jerman, Jepang, dan China di masing bidang otw pembangunan yang mereka minati.
Tentu ini menjadi masalah baru bagi Indonesia, dengan terus meningkatnya investor asing.

Dengan APBN, pemerintah selama ini seharusnya sudah dapat membuat atau membuka lapangan kerja baru demi memberantas kemiskinan, pengangguran, dan mensejahterahkan masyarakat. Tapi entah mengapa justru saat proses pembangunan IKN, pemerintah membuat janji 3 juta lapangan kerja, apakah hanya harapan palsu demi dapatkan dukungan proses pemindahan IKN yang sedang berlangsung tersebut.

Demikianlah sistem kapitalis sekuler dalam menimbang dan menyelesaikan perkara. Hanya untung dan rugi, kepentingan dan nafsu yang dijunjung tinggi tentu tidak terlepas pula dari arahan tuan-tuan penjajah yang meringkuk negeri yang sebenarnya belum merdeka ini.

Berbeda dengan Islam, lapangan kerja akan dengan mudah dibuat bukan hanya wacana dan wacana tanpa pembuktian. Karena kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekonomi yang merata akan sangat diperhatikan.

Tidak seperti sekarang dalam sistem kapitalis demokrasi yang menyerahkan SDA kepada Asing dan Aseng, justru daulah akan mengelola SDA sendiri dan dikembalikan untuk kepentingan umat. Semua hal berjalan sesuai aturan Allah swt, dalam tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah. Tidak ada kepentingan dan konspirasi demi memenuhi hasrat harta dan jabatan yang mendzolimi rakyat.
Karena Islam rahmatan lil ‘alamin yqng ketika diterapkan maka akan menjesahterahkan seluruh manusia, baik muslim maupun nonmuslim, bahkan hewan dan tumbuhan yang akan dijaga dan dilindungu dengan sebaik-baiknya.

Wa Allahu ‘Alam Bishawwab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *